Pesawaran (HO) – Karang Taruna Kabupeten Pesawaran galang dana dangan cara turun ke jalan guna mambantu Ratna Warga Desa Banjar Negeri yang menderita penyakit kangker. Ketua Karang Taruna Nurul Azmi, SE, menerangkan melalui program kegiatan Karang Taruna Peduli dimohonkan kepada Dermawan dan semua anggota Karang Taruna Kabupaten Pesawaran mari bahu membahu menggalang dana membantu meringankan biaya pengobatan saudara Ratna yang sedang mengalami musibah. Dia menjelaskan Ratna adalah salah satu warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit kangker yang dideritanya. “Dan sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan agar dapat membantu meringankan biaya pengobatan untuk kesembuhannya,” kata Azmi, Kamis (24/2/2022). Pengalangan dilakukan di bundaran tugu pengantin bersama anggota Karang Taruna Kabupaten Pesawaran dan tetap mematuhi protokol kesehatan. (Red)

Dewan Guru, Wali murid Desak Kejari, Tipikor Polres Pesawaran Periksa Atri Mulyani

Pesawaran (HO) – Kepala SDN 8 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Atri Mulyani, diduga dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 Sebesar Rp. 122.760.000, diduga banyak terjadi penyimpangan dan manipulasi dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) hingga ratusan juta rupiah.

Diketahui dalam penggunaan Dana BOS Tahun 2020 Triwulan Ke-1, Sebesar Rp. 37.800.000 dengan rincian yang digunakan untuk, item pengembangan perpustakaan Rp. 7.380.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 3.770.000, administrasi kegiatan sekolah Rp. 7.998.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp. 7.560.000, langganan daya dan jasa Rp. 500.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 542.000 dan pembayaran honor Rp. 10.050.000.

“Kemana dana itu bang, kayak nya tidak ada yang di realisasikan kami di sekolah, karena kami sangat tau apa saja yang di realisasikan,” ungkap salah satu dewan guru, kepada media Handalonline.com, Rabu (23/2/2022).

Kemudian Dana BOS di Triwulan Ke-ll, Sebesar Rp. 50.400.000, dengan rincian yang digunakan untuk item  penerimaan Peserta Didik baru Rp. 1.125.000, pengembangan perpustakaan Rp. 18.780.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 2.220.000, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp. 1.845.000, administrasi kegiatan sekolah Rp. 6.970.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp. 8.160.000, langganan daya dan jasa Rp. 750.000 dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 500.000 serta pembayaran honor 10.050.000.

Begitu juga untuk Dana BOS Triwulan-lll, Sebesar Rp. 34.560.000 yang digunakan untuk item kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp. 1.970.000, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp. 3.844.000, administrasi kegiatan sekolah Rp. 8.236.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp. 8.660.000, langganan daya dan jasa Rp. 900.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 900.000 dan pembayaran honor Rp. 10.050.000.

Sementara itu salah satu murid Kelas IV dan  kelas V kemudian kelas lll menjelaskan di tahun 2020 untuk kegiatan ekstrakurikuler tidak ada, karena saat itu kegiatan sekolah daring bahkan 2021 juga tidak ada Kemudian untuk buku di perpustakaan seperti nya tidak ada pembelian karena itu buku-buku yang ada adalah buku sudah lama semua.

“Kalau pun ada yang baru kami tidak pernah tau buku, nya ada atau tidak dan kami juga tidak pernah mendapat bantuan dari sekolah seperti sekolah-sekolah lain pak,” ujar mereka.

“Kami tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler karena sekolah saat ini daring pak, begitu juga dengan buku yang ada, itu buku-buku lama semua pak dulu sebelum covid 19 untuk ekstrakurikuler ada kami sering bermain kasti,” tambahnya.

Terpisah salah satu wali murid yang nama nya minta di rahasiakan juga mengatakan terkait bantuan anak nya juga tidak ada dari sekolah, padahal anak nya layak untuk mendapatkan bantuan, selain itu banyak juga keluhan-keluhan dari Wali murid.

“Untuk kegiatan ekstrakurikuler tidak ada itu karena anak saya tidak bersekolah sampai saat ini kegiatan ekstrakurikuler tidak ada Sedangkan ada anggaran nya ya bang itu lah yang terjadi di sekolah SDN 8 sudah menjadi rahasia umum,” ucapnya.

Begitu juga di sampaikan salah satu dewan guru yang nama sangat minta di rahasiakan karena takut timbul kesalahpahaman saat Media ini menanyakan beberapa, item Anggaran Dana bantuan operasional  tahun 2020 terkesan buang badan dan terburu-buru menjawab pertanyaan media ini.

“Maaf pak saya tidak berani jawab saya tidak tau dan saya takut kesalahan silahkan bapak jumpai saja langsung ibu Atri Mulyani selaku kepala sekolah,” katanya.

Saat media ini kembali menanyakan item untuk ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah dan pengembangan perpustakaan dia tetap takut menjawab.

“Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa jawab dan saya takut kesalahan, kalau Untuk guru Honor di sekolah kita itu ada empat guru yang berstatus tenaga, honorer untuk gajih nya saya tidak tau dan saya tidak bisa jawab apa pertanyaan kalian terkait Dana BOS,” ucapnya.

Terpisah salah satu wali murid mengarahkan media ini untuk melihat meteran listrik, karena dia menduga ada kejanggalan.

“Bang coba tolong di lihat dan di cek untuk KWH meteran listrik di SDN 8, kayak nya itu tidak berfungsi secara normal pada umum nya sepertinya ada kejanggalan atau permainan pihak sekolah,” sebutnya.

Dia juga berharap kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran maupun Tindak Pidana Polres Pesawaran, jika ada indikasi penyimpangan dana BOS maupun anggaran sekolah lain nya, agar dapat melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Kami berharap kepada Aparat Penegak hukum Kabupaten Pesawaran untuk menindak lanjuti terkait apa yang terjadi di sekolah tempat anak-anak kami menimba ilmu , kalau ada penyimpangan dana sekolah agar dapat ditindaklanjuti dan menjadi evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran,” harapnya.

Sementara itu Atri Mulyani Kepala SDN 8 Padang Cermin ketika akan di konfirmasi Handalonline.com, terkait penggunaan anggaran Dana BOS Tahun 2020 tidak berada di kantor. Dan saat di konfirmasi melalui telpon seluler dengan nomor 08127267**** tidak mengangkat dan saat di hubungi melalui via chat WhatsApp hanya di baca dan tidak membalas.   (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Dalam rangka penegakkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19 serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Wilayah Kabupaten Pesawaran, Personil Polri dari Kesatuan Polres Pesawaran dan TNI Koramil Gedong Tataan laksanakan giat Operasi Yustisi serta Sosialisasi Prokes secara Mobiling di Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/02/22) Pukul 16.30 Wib. Diawali dengan Apel Kesiapan Pengamanan di Mapolres Pesawaran, dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo,. S.Ik,. M.Si,. (Han) didampingi Kabag Ops Kompol Maryanto,. S.H,. M.H serta Kasi Propam Iptu Yurisman. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo,. S.Ik,. M.Si, menjelaskan Ops Yustisi, gabungan TNI Polri dilakukan dalam rangka penegakan disiplin Prokes serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut cegah penyebaran Covid-19 dengan disiplin untuk tetap taat Prokes dalam setiap beraktifitas diluar rumah. “Giat Ops Yustisi kali ini dilakukan secara Mobiling menyasar tempat-tempat pusat keramaian masyarakat seperti Taman Andan Jejama Sidototo Desa Kebagusan serta menyasar pengguna jalan yang melintas di Simpang Pertigaan Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan, hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang terkesan mengabaikan Prokes dengan tidak menggunakan Masker,” terang Kapolres. AKBP Pratomo Widodo melanjutkan, dalam pelaksanaan Ops Yustisi, personil gabungan TNI Polri juga lakukan himbauan kepada masyarakat tentang 5M Prokes, dihimbau agar masyarakat menggunakan Masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dalam setiap aktifitas serta untuk mencegah resiko penularan warga juga diarahkan agar menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. “Kita tetap pada komitmen senantiasa siap mendukung penuh setiap langkah kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, kami juga mengajak seluruh warga masyarakat bersatu-padu bersama Pemerintah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ini,” tegasnya. Kapolres menambahkan, Kegiatan Patroli Gabungan Ops Yustisi, selain menghimbau untuk taat Prokes juga memberikan teguran tertulis dan membagikan masker kepada masyarakat. “Kegiatan Patroli Gabungan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, diharapkan dengan Ops Yustisi tersebut dapat menghambat laju angka penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Pesawaran,” pungkas Kapolres. (Red)

Pesawaran (HO) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran, melakukan Work From Home (WFH) 50% hal ini dilakukan setelah Kadinkes dan dua pegawai Dinas setempat terpapar covid-19. Sekertaris Dinkes Pesawaran Andika membenarkan info terkait dengan Kadinkes yang terpapar covid-19, dan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri (Isoman) karena tidak mengalami gejala yang berat. “Iya senin kemarin beliau masih masuk ke kantor, karena merasa tidak enak badan, akhirnya beliau melakukan antigen dan hasilnya reaktif,” ujarnya. Rabu (23/2/2022). Setelah itu, lanjutnya, pihak Dinkes langsung melakukan tracing terhadap pegawai yang melakukan kontak erat dengan Kadinkes. “Dari 12 pegawai yang kita lakukan tes antigen, terdapat dua pegawai yang dinyatakan reaktif, dan saat ini juga sedang melakukan isolasi mandiri, karena tidak mengalami gejala,” ujar dia. Dirinya juga mengatakan, meskipun saat ini pihaknya tengah melaksanakan WFH 50%, namun penerapan protokol kesehatan di kantor tersebut semakin di perketat, hal ini guna mencegah terjadinya penyebaran virus khususnya di Dinas Kesehatan. “Kalau beliau (Kadinkes) belum diketahui dari mana terpaparnya, yang jelas kami disini memperketat prokes, karena saat ini kasus terkonfirmasi sedang tinggi-tingginya,” kata dia. “Saat ini, untuk mencegah penyebaran dari virus covid-19 kita hanya bisa menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mengikuti vaksinasi untuk mengurangi efek yang ditimbulkan apabila terpapar covid-19,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran, akan memperpanjang waktu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sampai awal bulan maret mendatang. Kepala Disdikbud Pesawaran Anca Martha Utama mengatakan, semakin tingginya kasus terkonfirmasi positif covid-19 di kabupaten setempat, pihaknya memutuskan untuk memperpanjang PJJ di Bumi Andan Jejama. “Kita tidak mau mengambil resiko kalau memaksakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kita gelar, karena kita ketahui saat ini kasus terkonfirmasi di Pesawaran sedang tinggi-tingginya, ditambah lagi banyak dibeberapa daerah yang anak murid dan guru terpapar covid-19,” ujarnya. Rabu (23/2/2022). Anca juga mengatakan, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah di awal bulan maret mendatang PTM bisa dilakukan atau tidak, tergantung dengan zonasi penyebaran virus yang ada di 11 kecamatan. “Kita tunggu saja, apakah di bulan maret itu kasus sudah turun atau belum, kalau masih tinggi, ya terpaksa PJJ akan kita perpanjang lagi untuk menjaga keselamatan anak murid kita dari paparan virus,” ujar dia. Dirinya mengatakan, kalau untuk persentase vaksinasi anak sekolah, pihaknya mencatat hampir 90% sudah tervaksin kemudian untuk tenaga pendidik hampir seluruh sudah diberikan vaksin. “Tenaga pendidik kita sudah semua, hanya saja masih ada beberapa guru yang memiliki penyakit komorbit yang tidak bisa kita lakukan vaksin, kemudian anak-anak murid pun kita sedang melakukan percepatan,” kata dia. Menurutnya, dengan PJJ yang diberlakukan pihaknya mengalami kesulitan untuk memberikan vaksin tahap kedua para anak murid, maka dari itu dirinya memerintahkan setiap sekolah untuk memfasilitasi anak murid yang akan melakukan vaksin tahap kedua di desa-desa. “Ditambah, masih ada saja para wali murid yang tidak memperbolehkan anaknya untuk vaksin, makanya kami meminta kepada wali kelas untuk terus memberikan edukasi kepada wali murid dengan cara kekeluargaan,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kembali menggelar Operasi Pasar (OP) Minyak Goreng di Kecamatan Way Lima, tepatnya di Desa Sidodadi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pesawaran Sam Herman mengatakan, OP minyak goreng kali ini, pihaknya membagikan 3600 liter atau 1800 paket yang dibagi untuk enam desa yang berada di kecamatan tersebut. “Dalam upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng, kita kembali menggelar OP minyak goreng di Kecamatan Way Lima,” ujarnya. Selasa 22 Februari 2022. Dirinya mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kerumunan di lokasi, pihaknya membagikan paket minyak goreng ke masing-masing desa guna dibagikan kepada masyarakat. “Kalau 1800 paket itu kita bagi di satu lokasi, tentunya akan memicu keramaian yang tidak terkendali, makanya kami memutuskan untuk menyerahkan ke masing-masing desa, yang nantinya akan dibagi kepada masyarakatnya masing-masing,” ujar dia. Menurutnya, pelaksanaan OP minyak goreng di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima berjalan dengan kondusif dan tidak terjadi kericuhan. “Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan masyarakatnya juga mengantri dengan tertib, lalu masyarakat yang hadir juga menggunakan masker,” kata dia. Sementara itu, Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Prastowo mengatakan, dalam mendistribusikan minyak goreng kepada warga, pihaknya membagi secara perdusun. “Kita bagikan ke masing-masing kadus, kalau kita lakukan di balai desa, tentunya akan memicu kerumunan yang panjang, namun masih ada beberapa masyarakat yang datang untuk mengantri minyak goreng,” katanya. Menurutnya, OP minyak goreng yang dilakukan di desanya tersebut, dikhususkan bagi masyarakat desanya saja, dengan masing-masing KK mendapatkan satu paket minyak goreng dalam kemasan dua liter dengan harga Rp25 ribu. “Jadi yang ingin mendapatkan minyak ini, masyarakat diharuskan membawa KTP yang ditunjukkan kepada panitia, kalau ada warga dari luar desa kami, panitia memintanya untuk pulang karena di desanya juga sudah mendapatkan jatah minyak,” ujarnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Pemerintah Desa Durian (Pemdes) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa setempat dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan (Prokes) di desa setempat Selasa (22/2/2022).

Dalam sambutannya Kepala Desa Durian Fauzi menjelaskan, kegiatan rakor tersebut bertujuan untuk membahas tupoksi seluruh perngakat Desa Durian agar dalam menjalankan pekerjaannya selalu berperan aktip dalam melayani masyarakat apa lagi di masa pandemi covid yang tak kunjung usai, selain itu juga membahas laporan pertanggung jawaban kinerja aparat desa serta laporan bulanan tentang keadaan di wilayah Dusun masing-masing.

“Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pemerintah desa dapat berkumpul bersama bapak/ibu dan seluruh perangkat Desa Durian dalam rangka Rakor yang membahas tentang prioritas utama pembangunan dan dalam mencegah Pandemi Covid-19,” jelasnya kepada Handalonline.com.

Ia juga menambahkan Peningkatan Kenerja masing-masing perangkat desa intinya harus saling kerja sama saling koordinasi.

“Dan saya berharap rapat seperti ini jangan menunggu intruksi dari saya ketika ada yang perlu dibahas sampaikan akan kita adakan rapat lagi seperti ini,” ujarnya.

Dalam pantauan Handalonline.com juga terlihat hadir seluruh aparat desa dan BPD serta terlihat juga Bustamil Arifin pendamping desa dan acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Masyarakat Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mulai bergejolak, dikarenakan realisasi dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun 2018, Sampai 2021, diduga banyak Terjadi penyimpangan fiktip dan mark up anggaran hingga ratusan juta rupiah yang di lakukan mantan kepala desa setempat Mirza Ghulam Ahmad. “Kami masyarakat Desa Hanau Berak meminta kepada Aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2018, 2019, 2020, sampai 2021 di Desa kami yang di lakukan mantan Kades Mirza Guhlam Ahmad,” ungkap salah satu masyarakat Desa Setempat kepada Handalonline.com, Senin (21/2/2022). Dia mengatakan Mirza Guhlam Ahmad saat menjabat, menjadi Kepala Desa sampai dari tahun 2015 sampai dengan, 2021 dalam melaksanakan pembangunan di desa diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran dan tidak trransparan kepada masyarakat. “Jadi harapan kami kepada aparat penegak hukum, tolong lihat dan lakukan pengumpulan data, kami siap memberikan keterangan kepada Inspektorat, kepolisian maupun kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengungkap penyimpangan Dana Desa tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan itu sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya. Di ketahui untuk anggaran tahun 2018 nama item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 90.750.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rp. 63.287.550 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga Rp. 54.606.600. Ada Juga Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase,Rp. 129.218.950 kemudian Penyertaan Modal BUM Desa Rp. 114.387.298 kembali menganggarkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 99.350.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rp. 281.670.200. Kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Desa Rp. 133.441.650 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 85.894.452. Selanjutnya anggaran tahun 2019 Desa Hanau berak menganggarkan Pelaksanaan Pembangunan Desa nama item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sanitasi Permukiman Gorong-gorong, Selokan, Parit, Rp. 140.056.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Desa Rp. 19.668.750. Kemudian Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum MCK umum, Rp. 125.126.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 85.542.200 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD TK TPA TKA.TPQ Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp. 164.492.700. Selanjutnya di tahun 2020 juga menganggarkan item Pembangunan Posyandu Polindes PKD Rp. 134.706.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Rp. 170.933.000 kemudian Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum MCK umum Rp. 48.375.000 kemudian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 43.200.000. Ada Juga Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp. 45.936.000 kemudian Penanggulangan Bencana Rp. 45.936.000. Kemudian juga menganggarkan di tahun 2021 item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 43.965.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase Onderlagh Rp. 122.334.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan Sumur Bor, Rp. 35.000.000. Dan lagi menganggarkan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 41.220.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Paud Taman Bacaan Desa Sanggar Belajar Milik Desa Rp. 142.874.000 kemudian menganggarkan kembali Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase, onderlagh Rp. 122.334.000. Kemudian kembali menganggarkan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan Sumur Bor Rp. 35.000.000. Salah satu masyarakat Dusun 7 umbul biluk SF (47) mengatakan selama masa jabatan Kepala Desa Mirza banyak pembangunan yang tidak selesai dan bahkan di kerjakan terkesan asal-asalan dan ini sudah menjadi rahasia umum seperti pembangunan Paud yang di akhir masa jabatannya tahun 2021di dusun 7 yang menghabiskan anggaran Rp.142.874.000. “Kita lihat saja pembangunan nya dari kasat mata dan sekarang sudah bukan beliau lagi kepala desa nya namun pembangunan tersebut belum selesai, pintu dan jendela pun tidak ada dan tidak ada manfaat untuk masyarakat artinya disitu sudah jelas dan kami yakin anggaran dana desa Hanau berak selama masa jabatan mantan kades mirza banyak di manipulasi SPJ nya kami sangat yakin,” terangnya. Terpisah masyarakat Dusun 7 RA, (37), mengatakan bukan menjadi rahasia umum lagi dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di desanya, salah satunya pembangunan gedung posyandu di tahun 2020 yang juga terletak di Dusun 7 yang menghabiskan anggaran Rp. 134.706.000. “Itu tidak sesuai dengan perjanjian awal melalui musyawarah, yang harus nya tanah tersebut di uruk kemudian baru di bangunkan posyandu dengan volume 6×5, 5 Meter yang harus nya di bangunkan kamar mandi/Wc namun yang terjadi malah sebalik nya dan tidak sesuai dengan perjanjian awal bahkan bila hujan turun gedung posyandu tersebut akan di masuki air,” katanya. Ia juga mengungkapkan, Selama kades Mirza memimpin Desa Hanau Berak harus nya posyandu tersebut juga di lengkapi dengan listrik namun lihat saja yang terjadi kwh listrik pun tidak ada. “Pernah dulu saat di adakan pemeriksaan dari Inspektorat baru lah ada kwh atau meteran listrik dan setelah pemeriksaan selesai kwh tersebut sudah tidak ada lagi, inilah yang terjadi Desa Hanau Berak dan saat ada kegiatan posyandu yang harus menggunakan listrik terpaksa harus menyambung kepada masyarakat,” sebutnya. Begitu juga di katakan warga Dusun Pematang Jambu Sobirin (50), terkait pembangunan Onderlagh yang di anggarkan, dengan volume panjang 150 Meter Lebar dua Meter yang terkesan asal jadi tanpa ada penggilingan dan terkesan membuat aturan di luar aturan itu uang masyarkat dan untuk kesejahtaraan masyarakat. “Itu belum lama kalau tidak salah pernah ada pemeriksaan dari Tipikor Polres Pesawaran terkait pembangunan tersebut dan juga sempat di terbitkan oleh media namun tidak ada tindak lanjutnya,” ungkapnya. Senada dikatakan AN (61), pada tahun 2021 ada pembanguan jalan rabat beton/gang yang harus nya di bangun kan sepanjang 50 Meter dengan ketebalan 15 cm Namun yang terjadi hanya di bangun kan Sepanjang 19 Meter dengan ketebalan 8 cm Rp. 41.220.000. Kemudian Warga Dusun Dua RM (40) mengatakan untuk pembangunan sumur bor di tahun 2021 yang di anggarkan sebanyak dua kali Rp 35.000.000 masing-masing di tahap satu dan dua itu tidak ada bisa di duga fiktip. “Saya mewakili seluruh masyarakat Desa Hanau Berak dalam hal ini sangat berharap kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran untuk menindak lanjuti dugaan korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di desa kami, dan kami menilai pekerjaan dan desa tahun 2018 sampai 2021 banyak penyimpangan anggaran bagai mana desa kami mau maju kalau seperti ini itu kemana lagi anggaran nya jelas itu sudah menyalahi aturan dan harus di periksa oleh aparat penegak hukum,” desaknya. “Dan jika nanti di temukan tindak pidana nya kami berharap agar di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera untuk kepala desa yang lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Dana Desa,” pungkasnya. Sementara itu mantan Kepala Desa Hanau Berak Mirza Ghulam Ahmad, saat di konfirmasi media Handalonline.com, terkait dengan dugaan indikasi korupsi dan manipulasi anggaran Dana Desa, tidak berada di tempat begitu juga ketika di konfirmasi melalui telpon seluler dengan nomor 08218286**** tidak dalam keadaan aktip begitu juga saat dikirim pesan melalui Whatsapp tidak dalam keadaan aktip. Dan saat media ini ke Balai Desa Hanau Berak, aparatur desa yang di jumpai tidak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan media ini dan terkesan menghindar dari pertanyaan media ini. Kemudian saat media ini menghubungi Regan Nanta selaju Bendahara Desa yang turut andil dalam pembangunan saat jabatan mantan Kades Mirza Ghulam Ahmad, melalui telpon nomer 08131889****, via Whatsapp tidak mengangkat walau dalam keadaan aktip dan ketika di kirim pesan Whatsapp hanya di baca saja. (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesawaran membagikan 200 sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk warga Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, bertempat di balai desa setempat, Jumat (18/2/2022).

Hadir dalam penyerahan sertipikat tersebut dari BPN Kabupaten Pesawaran yang di dampingi langsung oleh Kepala Desa  Tambangan Hanafi kemudian perangkat desa, BPD LPM kemudian Bhabinkamtibmas Desa Tambangan, Bripka Refki, kemudian  masyarakat Desa Tambangan serta warga selaku penerima sertipikat.

Kades Tambangan Hanafi menerangkan BPN Kabupaten Pesawaran membagikan sebanyak 200 sertipikat kepada warga Desa Tambangan yang sebelum nya telah di usulkan dan telah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Apabila nanti dalam hasil sertipikat yang dibagikan terdapat kekeliruan dalam proses pencetakan seperti nama, tanggal lahir, peta blok, batas- batas, objek, dan sebagainya saya mengimbau warga agar segera menyampaikan ke pemerintah desa untuk segera di tindak diperbaiki,” katanya kepada Media Handalonline.com.

“Dan semoga warga penerima sertipikat dari program ini bisa di manfaatkan sebaik mungkin dan alhamdulillah warga sudah punya kepemilikan dan kejelasan tanah yang sudah berlegalitas,” ujarnya.

Terpisah salah satu warga mengatakan Seperti yang diungkapkan oleh Sadam (55) salah satu warga Tambangan, dirinya sangat bersyukur atas terbitnya sertipikat miliknya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan program PTSL ini karena sangat membantu masyarakat Desa Tambangan khususnya,” ucapnya bangga.

Dalam Pantauan Media Handalonline.com kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. (Indra Jaya)