Pesawaran (HO) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesawaran, akan memperpanjang waktu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sampai awal bulan maret mendatang. Kepala Disdikbud Pesawaran Anca Martha Utama mengatakan, semakin tingginya kasus terkonfirmasi positif covid-19 di kabupaten setempat, pihaknya memutuskan untuk memperpanjang PJJ di Bumi Andan Jejama. “Kita tidak mau mengambil resiko kalau memaksakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kita gelar, karena kita ketahui saat ini kasus terkonfirmasi di Pesawaran sedang tinggi-tingginya, ditambah lagi banyak dibeberapa daerah yang anak murid dan guru terpapar covid-19,” ujarnya. Rabu (23/2/2022). Anca juga mengatakan, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah di awal bulan maret mendatang PTM bisa dilakukan atau tidak, tergantung dengan zonasi penyebaran virus yang ada di 11 kecamatan. “Kita tunggu saja, apakah di bulan maret itu kasus sudah turun atau belum, kalau masih tinggi, ya terpaksa PJJ akan kita perpanjang lagi untuk menjaga keselamatan anak murid kita dari paparan virus,” ujar dia. Dirinya mengatakan, kalau untuk persentase vaksinasi anak sekolah, pihaknya mencatat hampir 90% sudah tervaksin kemudian untuk tenaga pendidik hampir seluruh sudah diberikan vaksin. “Tenaga pendidik kita sudah semua, hanya saja masih ada beberapa guru yang memiliki penyakit komorbit yang tidak bisa kita lakukan vaksin, kemudian anak-anak murid pun kita sedang melakukan percepatan,” kata dia. Menurutnya, dengan PJJ yang diberlakukan pihaknya mengalami kesulitan untuk memberikan vaksin tahap kedua para anak murid, maka dari itu dirinya memerintahkan setiap sekolah untuk memfasilitasi anak murid yang akan melakukan vaksin tahap kedua di desa-desa. “Ditambah, masih ada saja para wali murid yang tidak memperbolehkan anaknya untuk vaksin, makanya kami meminta kepada wali kelas untuk terus memberikan edukasi kepada wali murid dengan cara kekeluargaan,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kembali menggelar Operasi Pasar (OP) Minyak Goreng di Kecamatan Way Lima, tepatnya di Desa Sidodadi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pesawaran Sam Herman mengatakan, OP minyak goreng kali ini, pihaknya membagikan 3600 liter atau 1800 paket yang dibagi untuk enam desa yang berada di kecamatan tersebut. “Dalam upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng, kita kembali menggelar OP minyak goreng di Kecamatan Way Lima,” ujarnya. Selasa 22 Februari 2022. Dirinya mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kerumunan di lokasi, pihaknya membagikan paket minyak goreng ke masing-masing desa guna dibagikan kepada masyarakat. “Kalau 1800 paket itu kita bagi di satu lokasi, tentunya akan memicu keramaian yang tidak terkendali, makanya kami memutuskan untuk menyerahkan ke masing-masing desa, yang nantinya akan dibagi kepada masyarakatnya masing-masing,” ujar dia. Menurutnya, pelaksanaan OP minyak goreng di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima berjalan dengan kondusif dan tidak terjadi kericuhan. “Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan masyarakatnya juga mengantri dengan tertib, lalu masyarakat yang hadir juga menggunakan masker,” kata dia. Sementara itu, Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Prastowo mengatakan, dalam mendistribusikan minyak goreng kepada warga, pihaknya membagi secara perdusun. “Kita bagikan ke masing-masing kadus, kalau kita lakukan di balai desa, tentunya akan memicu kerumunan yang panjang, namun masih ada beberapa masyarakat yang datang untuk mengantri minyak goreng,” katanya. Menurutnya, OP minyak goreng yang dilakukan di desanya tersebut, dikhususkan bagi masyarakat desanya saja, dengan masing-masing KK mendapatkan satu paket minyak goreng dalam kemasan dua liter dengan harga Rp25 ribu. “Jadi yang ingin mendapatkan minyak ini, masyarakat diharuskan membawa KTP yang ditunjukkan kepada panitia, kalau ada warga dari luar desa kami, panitia memintanya untuk pulang karena di desanya juga sudah mendapatkan jatah minyak,” ujarnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Pemerintah Desa Durian (Pemdes) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Desa Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa setempat dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan (Prokes) di desa setempat Selasa (22/2/2022).

Dalam sambutannya Kepala Desa Durian Fauzi menjelaskan, kegiatan rakor tersebut bertujuan untuk membahas tupoksi seluruh perngakat Desa Durian agar dalam menjalankan pekerjaannya selalu berperan aktip dalam melayani masyarakat apa lagi di masa pandemi covid yang tak kunjung usai, selain itu juga membahas laporan pertanggung jawaban kinerja aparat desa serta laporan bulanan tentang keadaan di wilayah Dusun masing-masing.

“Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pemerintah desa dapat berkumpul bersama bapak/ibu dan seluruh perangkat Desa Durian dalam rangka Rakor yang membahas tentang prioritas utama pembangunan dan dalam mencegah Pandemi Covid-19,” jelasnya kepada Handalonline.com.

Ia juga menambahkan Peningkatan Kenerja masing-masing perangkat desa intinya harus saling kerja sama saling koordinasi.

“Dan saya berharap rapat seperti ini jangan menunggu intruksi dari saya ketika ada yang perlu dibahas sampaikan akan kita adakan rapat lagi seperti ini,” ujarnya.

Dalam pantauan Handalonline.com juga terlihat hadir seluruh aparat desa dan BPD serta terlihat juga Bustamil Arifin pendamping desa dan acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Masyarakat Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mulai bergejolak, dikarenakan realisasi dalam pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun 2018, Sampai 2021, diduga banyak Terjadi penyimpangan fiktip dan mark up anggaran hingga ratusan juta rupiah yang di lakukan mantan kepala desa setempat Mirza Ghulam Ahmad. “Kami masyarakat Desa Hanau Berak meminta kepada Aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2018, 2019, 2020, sampai 2021 di Desa kami yang di lakukan mantan Kades Mirza Guhlam Ahmad,” ungkap salah satu masyarakat Desa Setempat kepada Handalonline.com, Senin (21/2/2022). Dia mengatakan Mirza Guhlam Ahmad saat menjabat, menjadi Kepala Desa sampai dari tahun 2015 sampai dengan, 2021 dalam melaksanakan pembangunan di desa diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran dan tidak trransparan kepada masyarakat. “Jadi harapan kami kepada aparat penegak hukum, tolong lihat dan lakukan pengumpulan data, kami siap memberikan keterangan kepada Inspektorat, kepolisian maupun kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengungkap penyimpangan Dana Desa tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan itu sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya. Di ketahui untuk anggaran tahun 2018 nama item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 90.750.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rp. 63.287.550 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga Rp. 54.606.600. Ada Juga Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase,Rp. 129.218.950 kemudian Penyertaan Modal BUM Desa Rp. 114.387.298 kembali menganggarkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 99.350.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Rp. 281.670.200. Kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Desa Rp. 133.441.650 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 85.894.452. Selanjutnya anggaran tahun 2019 Desa Hanau berak menganggarkan Pelaksanaan Pembangunan Desa nama item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sanitasi Permukiman Gorong-gorong, Selokan, Parit, Rp. 140.056.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Desa Rp. 19.668.750. Kemudian Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum MCK umum, Rp. 125.126.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Polindes PKD Rp. 85.542.200 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD TK TPA TKA.TPQ Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp. 164.492.700. Selanjutnya di tahun 2020 juga menganggarkan item Pembangunan Posyandu Polindes PKD Rp. 134.706.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Rp. 170.933.000 kemudian Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Fasilitas Jamban Umum MCK umum Rp. 48.375.000 kemudian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rumah Adat Keagamaan Milik Desa Rp. 43.200.000. Ada Juga Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa Rp. 45.936.000 kemudian Penanggulangan Bencana Rp. 45.936.000. Kemudian juga menganggarkan di tahun 2021 item Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 43.965.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase Onderlagh Rp. 122.334.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan Sumur Bor, Rp. 35.000.000. Dan lagi menganggarkan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 41.220.000 kemudian Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Paud Taman Bacaan Desa Sanggar Belajar Milik Desa Rp. 142.874.000 kemudian menganggarkan kembali Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Slab Culvert, Drainase, onderlagh Rp. 122.334.000. Kemudian kembali menganggarkan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air Tandon Penampungan Air Hujan Sumur Bor Rp. 35.000.000. Salah satu masyarakat Dusun 7 umbul biluk SF (47) mengatakan selama masa jabatan Kepala Desa Mirza banyak pembangunan yang tidak selesai dan bahkan di kerjakan terkesan asal-asalan dan ini sudah menjadi rahasia umum seperti pembangunan Paud yang di akhir masa jabatannya tahun 2021di dusun 7 yang menghabiskan anggaran Rp.142.874.000. “Kita lihat saja pembangunan nya dari kasat mata dan sekarang sudah bukan beliau lagi kepala desa nya namun pembangunan tersebut belum selesai, pintu dan jendela pun tidak ada dan tidak ada manfaat untuk masyarakat artinya disitu sudah jelas dan kami yakin anggaran dana desa Hanau berak selama masa jabatan mantan kades mirza banyak di manipulasi SPJ nya kami sangat yakin,” terangnya. Terpisah masyarakat Dusun 7 RA, (37), mengatakan bukan menjadi rahasia umum lagi dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di desanya, salah satunya pembangunan gedung posyandu di tahun 2020 yang juga terletak di Dusun 7 yang menghabiskan anggaran Rp. 134.706.000. “Itu tidak sesuai dengan perjanjian awal melalui musyawarah, yang harus nya tanah tersebut di uruk kemudian baru di bangunkan posyandu dengan volume 6×5, 5 Meter yang harus nya di bangunkan kamar mandi/Wc namun yang terjadi malah sebalik nya dan tidak sesuai dengan perjanjian awal bahkan bila hujan turun gedung posyandu tersebut akan di masuki air,” katanya. Ia juga mengungkapkan, Selama kades Mirza memimpin Desa Hanau Berak harus nya posyandu tersebut juga di lengkapi dengan listrik namun lihat saja yang terjadi kwh listrik pun tidak ada. “Pernah dulu saat di adakan pemeriksaan dari Inspektorat baru lah ada kwh atau meteran listrik dan setelah pemeriksaan selesai kwh tersebut sudah tidak ada lagi, inilah yang terjadi Desa Hanau Berak dan saat ada kegiatan posyandu yang harus menggunakan listrik terpaksa harus menyambung kepada masyarakat,” sebutnya. Begitu juga di katakan warga Dusun Pematang Jambu Sobirin (50), terkait pembangunan Onderlagh yang di anggarkan, dengan volume panjang 150 Meter Lebar dua Meter yang terkesan asal jadi tanpa ada penggilingan dan terkesan membuat aturan di luar aturan itu uang masyarkat dan untuk kesejahtaraan masyarakat. “Itu belum lama kalau tidak salah pernah ada pemeriksaan dari Tipikor Polres Pesawaran terkait pembangunan tersebut dan juga sempat di terbitkan oleh media namun tidak ada tindak lanjutnya,” ungkapnya. Senada dikatakan AN (61), pada tahun 2021 ada pembanguan jalan rabat beton/gang yang harus nya di bangun kan sepanjang 50 Meter dengan ketebalan 15 cm Namun yang terjadi hanya di bangun kan Sepanjang 19 Meter dengan ketebalan 8 cm Rp. 41.220.000. Kemudian Warga Dusun Dua RM (40) mengatakan untuk pembangunan sumur bor di tahun 2021 yang di anggarkan sebanyak dua kali Rp 35.000.000 masing-masing di tahap satu dan dua itu tidak ada bisa di duga fiktip. “Saya mewakili seluruh masyarakat Desa Hanau Berak dalam hal ini sangat berharap kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran untuk menindak lanjuti dugaan korupsi Kolusi Nepotisme yang terjadi di desa kami, dan kami menilai pekerjaan dan desa tahun 2018 sampai 2021 banyak penyimpangan anggaran bagai mana desa kami mau maju kalau seperti ini itu kemana lagi anggaran nya jelas itu sudah menyalahi aturan dan harus di periksa oleh aparat penegak hukum,” desaknya. “Dan jika nanti di temukan tindak pidana nya kami berharap agar di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera untuk kepala desa yang lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Dana Desa,” pungkasnya. Sementara itu mantan Kepala Desa Hanau Berak Mirza Ghulam Ahmad, saat di konfirmasi media Handalonline.com, terkait dengan dugaan indikasi korupsi dan manipulasi anggaran Dana Desa, tidak berada di tempat begitu juga ketika di konfirmasi melalui telpon seluler dengan nomor 08218286**** tidak dalam keadaan aktip begitu juga saat dikirim pesan melalui Whatsapp tidak dalam keadaan aktip. Dan saat media ini ke Balai Desa Hanau Berak, aparatur desa yang di jumpai tidak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan media ini dan terkesan menghindar dari pertanyaan media ini. Kemudian saat media ini menghubungi Regan Nanta selaju Bendahara Desa yang turut andil dalam pembangunan saat jabatan mantan Kades Mirza Ghulam Ahmad, melalui telpon nomer 08131889****, via Whatsapp tidak mengangkat walau dalam keadaan aktip dan ketika di kirim pesan Whatsapp hanya di baca saja. (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesawaran membagikan 200 sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk warga Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, bertempat di balai desa setempat, Jumat (18/2/2022).

Hadir dalam penyerahan sertipikat tersebut dari BPN Kabupaten Pesawaran yang di dampingi langsung oleh Kepala Desa  Tambangan Hanafi kemudian perangkat desa, BPD LPM kemudian Bhabinkamtibmas Desa Tambangan, Bripka Refki, kemudian  masyarakat Desa Tambangan serta warga selaku penerima sertipikat.

Kades Tambangan Hanafi menerangkan BPN Kabupaten Pesawaran membagikan sebanyak 200 sertipikat kepada warga Desa Tambangan yang sebelum nya telah di usulkan dan telah selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Apabila nanti dalam hasil sertipikat yang dibagikan terdapat kekeliruan dalam proses pencetakan seperti nama, tanggal lahir, peta blok, batas- batas, objek, dan sebagainya saya mengimbau warga agar segera menyampaikan ke pemerintah desa untuk segera di tindak diperbaiki,” katanya kepada Media Handalonline.com.

“Dan semoga warga penerima sertipikat dari program ini bisa di manfaatkan sebaik mungkin dan alhamdulillah warga sudah punya kepemilikan dan kejelasan tanah yang sudah berlegalitas,” ujarnya.

Terpisah salah satu warga mengatakan Seperti yang diungkapkan oleh Sadam (55) salah satu warga Tambangan, dirinya sangat bersyukur atas terbitnya sertipikat miliknya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan program PTSL ini karena sangat membantu masyarakat Desa Tambangan khususnya,” ucapnya bangga.

Dalam Pantauan Media Handalonline.com kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Akurasi menjadi salah satu syarat dalam menyajikan karya jurnalistik yang bermanfaat bagi khalayak luas. Karenanya wartawan harus menyajikan berita dengan akurat, seperti halnya akurasi dalam menembak. Demikian harapan yang disampaikan oleh Komandan Brigif 4 Marinir/BS, Kolonel Marinir, Harry Indarto, S.E, M. M saat menggelar bincang santai dan latihan menembak bersama insan pers di Markas Komando Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, di lapangan tembak Piabung, Kecamatan Padangcermin, Jumat (18/2/2022). “Selain menjalin silaturahmi guna membangun sinergitas bersama insan pers, kami juga mengajak sejumlah wartawan untuk berlatih ketangkasan menembak,” kata Kolonel Marinir Harry. Menurut dia, wartawan juga bagian dari masyarakat sipil yang memiliki andil dalam pertahanan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komando cadangan guna menjaga keutuhan negara. “Sebab sama saja, kami tentara berasal dari rakyat, begitu juga insan media. Karena itu kami mengundang rekan-rekan wartawan untuk turut terlibat dalam latihan menembak,” tuturnya. Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung, Wirahadikusumah sangat mengapresiasi gelaran silaturahmi prajurit Brigif 4 Marinir/BS bersama insan pers tersebut. “Terimakasih kepada Komandan Brigif 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Harry Indarto bersama jajaran yang telah mengundang kami. Semoga ini menjadi langkah yang baik guna membangun sinergi,” ucapnya. Begitu juga disampaikan Ketua PWI Pesawaran, M Ismail, dia berharap agar sinergi bersama jajaran prajurit Marinir terus terjalin, utamanya dalam hal kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami para wartawan di Pesawaran, khusunya yang tergabung di organisasi PWI siap membantu tugas prajurit dalam menjaga kemanan dengan menyajikan pemberitaan yang menjaga kondusifitas situasi sosial masyarakat,” ungkap Ismail. Diketahui, kegiatan tersebut menerapkan protokol kesehatan, setidaknya puluhan jurnalis dan pemilik media turut mencoba pistol di lapangan tembak Markas Komando Brigif 4 Marinir/ BS. Berbagi jenis pistol standar olahraga tembak digunakan di lima pos penembakan dalam gelaran tersebut. (Red)

Pesawaran (HO) – Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengajak seluruh insan pers yang ada di Bumi Andan Jejama untuk memperkuat sinergitas guna menjaga ketertiban keamanan di wilayah hukumnya. Demikian diungkapkannya saat melakukan kunjungan di sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran, di Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan, Rabu (16/2/2022). “Pada prinsipnya rekan-rekan media, para insan pers hubungannya dengan polisi tidak dapat di pisahkan, dan corongnya pemerintah ini adalah insan pers, sebab kita tidak pernah tahu kemerdekaan, kalau bukan dari insan pers, dan saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua PWI dan anggota nya atas sambutannya yang sangat luar biasa,” ujar AKBP Pratomo Widodo. Kemudian katanya dalam rangka menghambat dan menekan terhadap Covid-19, dirinya mengajak insan pers untuk berkolaborasi melakukan himbauan dan pencegahan terhadap Covid-19. “Dalam rangka menghambat Covid-19, saya mengajak insan pers untuk berkolaborasi dan bersama-sama melakukan pencegahan,” katanya. Selain itu katanya, dirinya juga mengajak insan pers untuk saling memberikan informasi terkait dengan pengungkapan kasus curat-curas dan pemberantasan narkoba. “Karena narkoba perusak generasi bangsa, Jadi kita antara polisi dan wartawan harus bersinergi dengan kuat, sehingga masyarakat benar-benar cerdas dalam menerima informasi, dan saya mengajak kepada seluruh insan pers untuk menjadikan Kabupaten Pesawaran kondusif,” ujarnya AKBP Pratomo Widodo yang baru dilantik pada 4 Februari 2022 kemarin. “Terkait virus omicron, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa posisi kita saat ini di level tiga. Jadi kegiatan masyarakat harus dikendalikan, seperti hajatan itu harus dikendalikan, dan kita tunggu sampai omicron ini benar benar melandai,” tambah Kapolres. Sementara, Ketua PWI Kabupaten Pesawaran M,Ismail sangat mengapresiasi kunjungan Kapolres beserta jajarannya di sekretariat PWI Kabupaten Pesawaran. “Seperti kita ketahui bersama, Bapak Kapolres ini baru berapa hari dilantik, namun langsung berkesempatan untuk berkunjung di sekretariat PWI Pesawaran, semoga, sinergitas Kepolisian dan insan pers terus terjaga, dan kami PWI Pesawaran siap membantu program pemerintah dalam menghambat laju penyebaran Covid -19 di Bumi Andan Jejama,” terangnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, terkait persoalan Covid -19 dan penanganannya, dan tindak pidana C3 yang terjadi diwilayah hukum Polres Pesawaran. Diketahui, hadir dalam acara silaturahmi, Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo beserta jajaran, diterima langsung Ketua PWI Kabupaten Pesawaran, M, Ismail, Penasehat PWI, Drs, Erland Syoffandi, Triadi Pramono, S,H, Drs, Erdanizar, Sekretaris PWI, Sapto Firmansis, Bendahara PWI, Reza Utama, Ketua Organisasi PWI, Ramadiansyah, S,H, beserta seluruh anggota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Red)

Pesawaran (HO) – Satgas Pangan Polres Kabupaten Pesawaran, dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak lapangan guna mencari tahu akibat kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Supriyanto Husin mengatakan, sidak yang akan dilakukan nanti, untuk mencari tahu penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng yang dirasakan masyarakat beberapa hari terakhir. “Kami dari Satgas Pangan Polres Pesawaran akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satgas Pangan kabupaten, sesuai dengan laporan dari bawah terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini, tentunya kita akan turun ke bawah guna mencari tau penyebab dari langka nya minyak goreng ini,” ujarnya. Selasa (15/2/2022). Dirinya mengatakan, sidak lapangan penting dilakukan untuk penelusuran kaitan dengan kelangkaan terhadap minyak goreng. Apakah penyebab kelangkaan minyak goreng akibat adanya penimbunan ataukah ada faktor lainnya. “Ini kami juga heran, dimasa pandemi saat ini kok bisa ada kelangkaan, apalagi pemerintah sudah menyatakan kalau stok minyak goreng aman, namun nyatanya di lapangan masyarakat kesulitan mencari minyak goreng, tidak menutup kemungkinan ada pemain di dalamnya nanti kita akan cari tau,” ujar dia. Menurutnya, apabila terbukti ada pihak yang menimbun minyak goreng, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai ketentuan peraturan yang ada. “Ketentuan tersebut, sebagaimana pasal 29 dan pasal 107 UU nomor nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran dalam ketentuan tersebut sanksinya ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara,” kata dia. Sementara itu, Rosita pemilik warung di Kecamatan Gedongtataan mengatakan, sulitnya mencari minyak goreng bukan hanya dirasakan pemilik warung saja, tetapi juga masyarakat biasa pun ikut merasakan sulitnya mencari minyak goreng. “Dari kemarin masyarakat yang nyari minyak goreng di warung saya tapi tidak ada, bahkan mereka sudah kesana kemari nyari minyak goreng namun tidak mendapatkan,” kata dia. “Memang biasanya ada di grosir itu yang 14 ribu per liter, tapi itu jarang mas, seperti di Alfamart atau Indomaret kalau ada promo yang harga murah pasti tidak kebagian, karena per orang hanya bisa membeli satu kemasan yang isi 2liter, tapi beberapa minggu terakhir kosong terus,” katanya. Dirinya berharap, kelangkaan minyak goreng itu segera berakhir, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mencari minyak goreng. “Inikan merupakan kebutuhan kita sehari-hari mas, jadi seperti ini terus bagaimana kita bisa masak untuk kebutuhan kita,” ujarnya. (Red)