Anugerah Kebudayaan PWI, Tim Juri: Apresiasi Kinerja Bupati/Wali Kota Majukan Daerah Masing-Masing

0

Jakarta (RN)  – Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat tahun 2023, tak kalah menyenangkan dibanding tahun sebelumnya. bertemu dengan Wali Kota Surabaya di awal sampai Wali Kota Medan di akhir, beserta 8 bupati dan walikota lain, sungguh pengalaman mengesankan.

Begitu di sampaikan wartawan senior Ninok Leksono, Rektor Universitas Multi Media Nusantara, yang menjadi salah seorang anggota Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Ia bekerja bersama tim juri, Dosen IKJ dan penari senior DR.Nungki Kusumastuti, pengamat kebudayaan dan seni rupa Agus Dermawan T, wartawan senior dan Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, dan wartawan senior Yusuf Susilo Hartono yang menggagas dan melaksanakan AK-PWI sejak 2016 sampai sekarang, dalam kapasitasnya sebagai Pengurus PWI Pusat.

Dikatakan nya, Juri tidak saja punya kesempatan bertatap muka, tetapi juga mendapat contoh dan ilustrasi capaian yang ada pada 10 kota dan kabupaten yang masuk final kali ini. Tak bisa lain kecuali mengapresiasi kinerja bupati/wali kota yang telah sungguh-sungguh bekerja untuk memajukan daerah masing-masing.

“Harapan saya, selain mencerdaskan kota dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, fokus pembangunan tetap pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat,” ungkap Ninok Leksono, Jumat (27/1/2023) melalui siaran persnya di jakarta.

“Satu lagi yang tak kalah penting adalah meningkatkan pemetaan wilayah dan mitigasi bencana. Hal ini mengingat pemanasan global semakin menguat dan sering memicu cuaca ekstrem yang banyak menimbulkan bencana khususnya yang bersifat hidrometeorologis.” kata Ninok Leksono yang dikenal luas sebagai pelaku dan pecinta kesenian tradisi Jawa,” timpalnya.

1. Tim Juri AK-PWI Pusat 2023. Ki-ka: Agus Dermawan T, Atal S.Depari, Nungki Kusumastuti, Ninok Leksono dan Yusuf Susilo Hartono. (Foto: AK-PWI)

Senada juga disampaikan pengamat kebudayaan dan seni rupa Agus Dermawan T, Bebeda dengan tahun sebelum-sebelumnya,  tema AK-PWI 2023 adalah “Inovasi Pangan, Sandang dan Pangan”. Dengan memilih salah satu dari pangan, sandang dan papan dan para bupati dan wali kota diberi peluang untuk fokus mengelaborasi program yang direncanakan dan program yang sudah dikerjakan. Fokus ini melahirkan rincian penjabaran pada saat presentasi di depan Tim Juri AK-PWI Pusat 2023. Dan semua rinci itu secara umum berhasil disampaikan dengan mempesona.

“Saya yakin, pesona ini muncul lantaran tema yang terpilih sesuai dengan passion kepala daerah,” ucapnya.

Bagi penulis buku-buku laris ini, yang mengesankan dirinya adalah, daya tarik semua itu diberangkatkan dari landasan konsepsi budaya lokal dan nasional. Sehingga pangan misalnya, dibudidayakan dengan dasar-dasar kearifan setempat, dengan ditandai ragam kemasan yang artistik dan bercitra seni lokal. Sandang dikembangkan segala aspeknya dengan visi tradisional, meski dengan sentuhan masa kini.

“Sehingga motif klasik dipertahankan, motif baru sekaligus diasimilasikan. Sementara papan dibangun dengan pendekatan dan semangat  tradisi gotong royong yang liat, dan diwujudkan dalam bentuk arsitektur/interior yang tak lari dari gaya papan masyarakat. Dengan tema spesifik itu, tampilan bupati/wali kota kali ini terasa ramai dan berwarna-warni. Menyenangkan hati,” tambahnya.

Setelah melewati babak pendaftaran sejak Agustus lalu, babak seleksi admistrasi (proposal dan video), babak presentasi di depan Tim Juri, akhirnya terpilih 10 bupati/wali kota. Yang mengangkat soal pangan : Bupati Malang (Jatim) HM Sanusi, Bupati Serdang Bedagai (Sumut) Darma Wijaya, Bupati Kuningan (Jabar) Acep Purnama, Bupati Indragiri Hilir (Riau) HM Wardan, Bupati Agam (Riau) Andri Warman, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Usman Sidik. Sedangkan yang mengangkat soal sandang : Bupati Sleman (DIY) Kustini Sri Purnomo, dan Bupati Pesawaran (Lampung) H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.I.P.

Hanya satu yang mengangkat soal papan: Wali Kota Surabaya (Jatim) Eri Cahyadi. Pada edisi berikutnya  akan dikupas profil mereka satu persatu berikut apa program mereka yang diajukan sehingga mereka terpilih.

Pada AK-PWI yang ke-5 ini, setelah di HPN Lombok (2016), HPN Banjarmasin (2020), HPN Jakarta (2021) dan HPN Kendari (2022), para wartawan ingin mengapresiasi para bupati/wali kota yag sukses menginovasi mata rantai pangan, sandang dan papan, berbasis kebudayaan (kearifan lokal) dan informasi global.

“Menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berperibadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan,” kata Yusuf Susilo Hartono, yang dikenal juga sebagi pelukis dan penyair.

Atal S. Depari mengaku, sepanjang melakukan penjurian, sering merasa terkejut dengan inovasi para kepala daerah tersebut dalam menjawab tantangan daerahnya masing-masing dengan pendekatan budaya lokal.

Salah satu contoh, bagaimana Bupati Pesawaran, mengali dan mengembangkan Sulam Jelujur yang dibawah transmigrasi Jawa Tengah ke Pesawaran 1905, kemudian dikawinkan dengan tapis Lampung, sehingga menjadi Sulam Jelujur yang bisa menembus hingga Amerika Serikat,” kata Katua Umum PWI Pusat ini.

Aktris Nungki Kusumastuti, menggaris bawahi usulan Bupati Malang HM Sanusi, bahwa setelah para bupati/wali kota ini menerima penghargaan trofi Abyakta di depan Presiden, pada puncak HPN 2023 di Medan, 9 Februari mendatang, agar ditindaklanjuti PWI dengan program-program konkret berikutnya. (Red)

Pemilu 2024, Ketua DPC Partai PPP Pesawaran Targetkan Satu Dapil Satu Kursi

0
Pesawaran (RN) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah ( Sosperda) tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bertempat di Kantor Sekretariat DPC PPP Kabupaten Pesawaran Desa Baglen Kecamatan Gedong Tataan, Sabtu (28/01/2023). Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi PPP Supriyanto mengatakan, kegiatan Sosperda hari ini adalah kegiatan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Pesawaran, Pringsewu, Metro, jadi setelah kegiatan ini kita akan lanjutkan dengan Rapat Koordinasi DPC Partai PPP Kabupaten Pesawaran. “Seyogyanya, kegiatan Sosperda hari ini minimal dihadiri seratus orang, tapi karna pengurus PPP ini kurang dari seratus orang maka kegiatan hari ini dibagi menjadi dua bagian, pertama di kantor sekretariat DPC PPP Pesawaran dan Senin nanti di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu,”kata Supriyanto yang juga Ketua DPW Partai PPP Provinsi Lampung. Dia menambahkan, bahwa anggota DPRD wajib melaksanakan sosialisasi Perda ini setiap satu bulan sekali. Selain acara Sosper, kita ada juga acara wawasan kebangsaan tapi kalau sekarang Namanya Pengenalan Ideologi Pancasila atau PIP. “Kegiatan kami ada tiga, yaitu, Reses, Sosper dan PIP, dan untuk kegiatan Sosper dan PIP Kami tawarkan kepada kader kader PPP, yang ingin mengumpulkan kader kadernya silahkan, selagi waktu saya masih longgar,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Politisi Partai berlambang Ka’bah tersebut berpesan kepada jajaran pengurus DPC PPP Pesawaran dan Bacaleg , jika rekan rekan PPP yang akan mencalonkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024 mendatang agar kiranya mempersiapkan tim tim terbaiknya. “Silahkan bentuk tim pemenangannya, nanti akan saya bantu, nanti kita berkoordinasi lagi. tutupnya. Sementara itu, Ketua DPC PPP Pesawaran Andy Supratman mengatakan, untuk mengetahui seberapa jauh langkah yang akan ditempuh oleh kader struktural dalam menghadapi Pemilu 2024, serta agar seluruh kader tetap berada dalam satu barisan dan satu komando. “Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Oleh karena itu, kita harus selalu berkoordinasi serta menyusun strategi untuk kemenangan kita,” kata Andy. Selain untuk berkoordinasi, Andy juga menghimbau kepada seluruh pengurus serta kader PPP Pesawaran untuk tetap tegak lurus terhadap instruksi Partai agar target kursi dapat tercapai. Ketua PAC untuk mengawasi wilayahnya agar tetap kondusif serta selalu dalam satu komando. “Mari kita saling bergandeng tangan supaya partai kita bisa mendapatkan kursi setidaknya satu dapil, satu kursi. Pesawaran ada 5 dapil, dan jika Pesawaran ini nantinya ada 6 dapil, ya target kita 6 kursi,” tandasnya. (Rizal).

Kegiatan Rutin, PWI Pesawaran Salurkan 50 Paket Sembako Untuk Warga Yang Membutuhkan

0
Pesawaran (RN) – Sedikitnya 50 warga kurang mampu yang berada dilingkungan tempat tinggal anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran menerima paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat, Sabtu (28/01/2023). Anggota PWI yang dimaksud adalah Erdanizar yang merupakan salah satu penasehat PWI Kabupaten Pesawaran dengan alamat Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan. “Alkhamdulillah, kegiatan baksos ini sekaligus arisan bulanan PWI Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan setiap bulan sekali, ” kata Erdanizar. Kegiatan tersebut berlangsung cukup sederhana dan banyak hal yang dibahas serta sekaligus sebagai wahana temu silaturakhim sesama keluarga PWI Kabupaten Pesawaran. “Inti kegiatan ini adalah menyambung komunikasi keluarga besar, karena setiap anggota yang telah memiliki keluarga hadir bersama istri maupun anak anaknya, ” ujar dia. Kemudian, Ketua PWI Kabupaten Pesawaran Ismail juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rutinitas keluarga besar PWI di Bumi Andan jejama dalam rangka mempererat tali silaturakhmi masing-masing anggota bersama keluarga. “Kami terus merawat kegiatan ini sekaligus melaksanakan bakti sosial dimana anggota bertempat tinggal. Alkhamdulillah, sampai dengan sekarang PWI Kabupaten Pesawaran sangat kompak dan guyup serta saling membantu manakala diperlukan, ” kata dia. (Rizal)

Pemkab Pesawaran Terapkan Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD

0

Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 sudah secara keseluruhan menerapkan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah penganggaran, Penatausahaan Serta Akuntansi Dan Pelaporan pengelolahan keuangan.

Hal tersebut di katakan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat buka acara Bimbingan Teknis Penerapan SIPD, di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung Jum’at, (27/1/2023).

“Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis SIPD pada tahap penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan sejalan dengan proses pengembangan SIPD oleh kementerian dalam negeri,” kata Bupati Pesawaran.

Dirinya juga menjelaskan ada berapa permasalahan pengelolaan keuangan berbasis SIPD, terdapat 15 OPD yang mengalami permasalahan, sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan di OPD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

“Saya berharap dengan terlaksananya kegiatan bimbingan teknis ini dapat memberikan solusi terhadap berbagai kendala dan permasalahan dalam penerapan Aplikasi SIPD, sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis SIPD dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu,” harapnya.

“Untuk itu, kepada Tim teknis SIPD Kemendagri kami mohon untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan aplikasi SIPD dan secara khusus dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap OPD,” tambahnya.

kegiatan pada hari ini lanjut Dendi, akan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan berbasis SIPD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun secara optimal dan tepat waktu.

Diketahui hadir dalam kesempatan tersebut Narasumber Ketua Tim SIPD Kemendagri Bapak Drs. Didik Joko Gagat Sidi Wahono., M.Si dan Direktur Eksekutif Pusaka Indonesia Ibu Gok Manna Sinaga, S.Si. serta Para Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Pesawaran. (Rizal)

Dana PIP SMP 1 Kebonpedes Sukabumi Diduga di BEGAL TIM Monev Komisi X DPR RI Rp.350,000/siswa

Sukabumi (RN) – Waduh! diduga aksi potong memotong atau pelaku Begal dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa siswi sekolah terjadi di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, ketika pemotongan dana bantuan PIP tersebut dilakukan setelah para penerima manfaat (siswa) selesai mencairkan melalui nomer rekening atas nama masing-masing disalahsatu Bank di Sukabumi.

Seperti halnya yang terjadi di SMP 1 Negeri Kebonpedes, bahwa para penerima dana bantuan PIP tersebut diduga telah di potong oleh oknum pelaku Begal yang mengaku sebagai pendamping sekolah juga TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Anehnya, potongan dana bantuan PIP tersebut tanpa dilengkapi dokumen surat pernyataan berita acara hasil kesepakatan dari penerima manfaat di atas matrai dan berparaf basah.

Sedangkan, diketahui dari berbagai sumber informasi bahwa aksi modus pelaku Tindak Pidana Korupsi maupun pungutan liar (PUNGLI) sering terjadi di seluruh pelosok negeri yang selalu meresahkan masyarakat dalam memanfaatkan situasi, khususnya pada penyimpangan penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat atau siswa siswi sekolah untuk kepentingan oknum pribadi dan kelompok tertentu.

Seharusnya, dana bantuan PIP yang diterima oleh para penerima manfaat (siswa) SMP 1 Kebonpedes tersebut sebesar Rp.750,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tetapi kenyatanya, dana bantuan PIP tersebut diduga telah di Begal atau di potong yang direncanakan sebelumnya, senilai Rp.350,000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/Siswa oleh oknum pelaku yang mengaku pihak pendamping Sekolah atau pihak ke tiga sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Ia juga mengaku sebagai oknum profesi media sinarpriyangan.com entah sinarcalo.com entah lah.

GT, sebagai perwakilan Orangtua (siswa) penerima manfaat yang menjadi korban modus pelaku BEGAL dana bantuan PIP tersebut menyampaikan kepada radarnusantara.co mengatakan, sebelumnya saya sejak awal tidak mengatahui jika dana bantuan PIP itu dari Aspirasi dewan perwakilan rakyat DPR RI dan saya pikir dari dana bantuan PIP yang biasa reguler.

“Terusterang saja saya baru tau informasi ini, setelah radarnusantara.co menanyakan langsung terhadap pihak sekolah walau sebelumnya saya yang memberitahukan adanya terjadi potongan dana bantuan PIP tersebut di SMP 1 Kebonpedes. Sebenarnya saya pun kaget bahwa dana bantuan PIP yang telah kami terima selaku penerima manfaat (siswa), ternyata dana bantuan tersebut dari PIP Aspirasi dewan Komisi X DPR RI. Jadi pertanyaan saya, apa bedanya antara sumber dana bantuan Pemerintah dan Aspirasi melalui Komisi X DPR RI tersebut? Apakah sumber keuangan nya dari pribadi para dewan wakil rakyat DPR RI atau dari sumber Pemerintah melalui Kementrian Keuangan RI,” Ujar GT Jumat (27/1/2023).

Lanjut, GT menjelaskan dan juga menyangkan jika memang dana bantuan PIP Aspirasi melalui dewan dari DPR RI, kenapa dana bantuan PIP Aspirasi tersebut potongan nya sangat besar, nilainya pun fantastis diluar nalar akal sehat yang diterima oleh penerima manfaat hanya sebagiannya.

“Coba kalau kita hitung secara global dari potongan dana bantuan PIP tersebut, jika dipotong per-Orang mencapai 1000 (siswa) se-JABAR dan dikalikan Rp.350,000 sama dengan Jumlah =…..??? Jadi, seperti terkesan santapan para sindikat mafia perwakilan rakyat untuk merampok uang rakyat yang tidak berprikemanusian. Sedangkan potongan dana bantuan PIP Aspirasi tersebut sebelumnya tanpa ada kesepakatan dari kami sebagai penerima manfaat (siswa/orangtua) di atas matrai dengan paraf basah,” Ungkapnya.

Selanjutnya terkait sumber informasi tersebut, radarnusantara.co mencoba mendatangi SMP 1 Negeri Kebonpedes tersebut untuk melakukan konfirmasi, dan langsung diterima oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kebonpedes berikut jajaran para guru lainnya, mengatakan tunggu saya mau tanyakan dulu ke staf guru lainnya yang mengetahui prihal permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya selaku kepala sekolah meminta waktu dan janji akan kami kabari kembali secepatnya.

“Pertanyaan tersebut, saya sebagai kepala sekolah meminta waktu dulu untuk mencari tau apa yang sebenarnya terjadi. Sebab, permasalahan tersebut atau penyaluran dana bantuan PIP itu terjadi di tahun 2022 yang lalu. Saya saat itu baru menjabat di SMP 1 Kebonpedes, dan tidak mengetahui persis tentang alur proses penyalurannya bagaimana,” ujar Kepsek.

Lebih lanjut, setelah seminggu kemudian radarnusantara.co dihubungi kembali oleh pihak Sekolah SMP 1 Kebonpedes tersebut, Kepsek menjelaskan bahwa benar dana bantuan PIP itu tahun 2022 lalu. Tetapi dana bantuan tersebut dari PIP Aspirasi yang disalurkan oleh pihak ketiga sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI.

“Setelah pihak sekolah konfirmasi ke bersangkutan, ia mengakui sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Saya pun selaku pihak Sekolah menyampaikan kepada dia, bahwa kami tidak mau jika terbawa-bawa tentang prihal masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi, karena terkait masalah potongan dana bantuan PIP tersebut oleh pihak dia yang melakukannya,” Jelasnya.

Solihati Nurzanah, ketika di konfirmasi radarnusantara.co via virtual WhatsApp, mengaku sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI, juga mengatasnamakan diduga seorang calo dana bantuan PIP sebagai oknum profesi media ibu rumah tangga (IRT) mengatakan, benar saya sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Terkait masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi tersebut, pihak sekolah SMP 1 Kebonpedes tidak ada kaitannya dengan saya. Karena masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi ini urusan saya dengan para penerima manfaat (siswa).

“Mungkin juga saudara tau, jika ada dana bantuan dari melalui Aspirasi pasti ada potongan sesuai kesepakatan. Kalau saudara ingin tau lebih jauh tentang data atau proses penyaluran dana bantuan PIP Aspirasi ini, silahkan saya tunggu di Garut,” katanya TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI, Solihati Nurzanah.

Terkait informasi tersebut, radarnusantara.co berharap kepada pihak pihak yang berwenang atas terjadinya dugaan potongan begal dana bantuan PIP Aspirasi Komisi X DPR RI di SMP 1 Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi agar ditindaklanjuti oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Mabes Polri, Direktorat Penyidikan Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jabar, Direktorat Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawabarat, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polres Sukabumi Kota, dan Direktorat Pidsus Kejaksaan Kabupaten Sukabumi.

Jika mana diketemukan adanya unsur Tidak Pidana Korupsi (TPK) dalam pungutan liar (PUNGLI) dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi Komisi X DPR RI tersebut, agar segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku dengan azas praduga tak bersalah untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. (Erick)

Nanda Indira Dendi Optimis 2023 Pesawaran Raih KLA Peringkat Utama

0
Pesawaran (RN) – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi memimpin Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang gelar di Ruang Rapat Teluk Ratai Kamis, (26/01/2023). “Saya minta instansi terkait, untuk dapat mendukung dan menyukseskan Pesawaran sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan meraih Peringkat Utama Tahun 2023 ini,” kata Nanda Indira Dendi. Nanda menjelaskan, dilakukannya evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) setiap tahun untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholder anak di Kabupaten Pesawaran. Untuk membentuk regulasi, program dan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Kita patut bersyukur bahwa Kabupaten Pesawaran telah meraih Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Menjadi harapan kita bersama, tahun 2023 ini Kabupaten Pesawaran optimis dapat meraih Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama”,tutur Nanda. Menurutnya, untuk mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) peringkat utama di tahun ini, butuh adanya dukungan berbagai pihak, mulai dari OPD untuk dapat bersama-sama bekerja sama dalam menyukseskan demi mewujudkan Bumi Andan Jejama sebagai KLA di tahun ini. “Saya mengimbau kepada seluruh Gugus Tugas KLA yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk berkomitmen, dan segera berkoordinasi, berkolaborasi serta berpartisipasi aktif dalam pemenuhan 24 indikator dan 5 (lima) Klaster KLA,” ujarnya. Dirinya juga menjelaskan, penilaian evaluasi mandiri akan dilaksanakan pada awal Bulan Februari Tahun 2023. “Segera mempersiapkan eviden sesuai dengan instrumen-instrumen pada indikator KLA. Untuk memaksimalkan evaluasi KLA tahun 2023 ini, dan akan dibuat Surat Perintah Tugas (SPT) penanggungjawab dari masing-masing OPD atau lintas sektor terkait dalam pemenuhan indikator KLA,” katanya.(Rizal)

Demi kenyamanan Belajar, SDN 11 Geta Butuh Perbaikan Ruang Kelas

0

Pesawaran (RN) – Ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Gedong Tataan (Geta) Kabupaten Pesawaran butuh perbaikan segera. Banyak pintu, jendela kelas yang lapuk, atap sudah rusak, sebagian jebol.

Kondisi ini tentu mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar siswa SDN 11 Geta yang terletak di Desa Sukabanjar tersebut.

Kepala SD Negeri 11 Geta, Leny Marlina, mengatakan,pada tahun 2020 2021 dan tahun 2022 pihaknya telah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran.

“Namaun sampai sekarang belum ada rehap, bangunan tersebut di bangun pada tahun 1976 dan mendapat rehap baru satu kali pada tahun 1985,” ujar kepala Sekolah SDN 11 Geta saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (26/1/2023)

Dirinya juga menjelaskan, perbaikan tiga lokal ruang kelas 1,2 dan 6, ini juga untuk kenyaman proses belajar mengajar. Kerena ketika tempat atau fasilitas bagus siswa-siswi akan nyaman ketika sedang belajar.

“Mengingat jumlah siswa yang di SD ini ada 238, jadi kami khawatir kalau bangunan yang rusak dan atap yang hapir ambrol bisa mencederai siswa. Karena itu, bantuan pembangunan dan rehab ruang kelas dari pemerintah sangat kita butuhkan dan kita harapkan,”harpanya.

Sementar itu Ketua Komite SDN 11 Geta Sumisman saat mengelar rapat komite berapa waktu yang lalu mengatakan, selain ruang kelas yang butuh perbaikan SDN 11 Geta juga perlu pembanguanan pagar sepanjang 42 meter.

“Namun hasil rapat komite yang di hadiri seluruh wali murid sepakatan untuk membangun pagar sekolah sepanjang 42 meter dan tinggi 2 meter akan di bangun secara suwadaya. Tapi saya berharap tiga ruang kelas yang membutuh rehap dapat di bantu oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD),” ucapnya. (Rizal)

SDN 11 Geta Gelar Rapat Komite Demi Kemajuan Sekolah

0
Pesawaran (RN) – Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan kelengkapan fasilitas belajar mengajar, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Gelar rapat komite, Rabu (25/1/2023). Rapat yang dilaksanakan di aula SD 11 Gedong Tataan (Geta) Desa Sukabanjar, yang dihadiri pengurus komite sekolah, kepala sekolah dan seluruh orang tua siswa. Ketua Komite Sumisman menyampaikan, rapat dilakukan untuk membahas agar SDN 11 Geta bisa lebih lengkap fasilitas belajar mengajarnya sehingga mutu pendidikan yang diharapkan bisa terwujud. “Kesepakatan kami bersama orang tua siswa dan pihak sekolah yaitu, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang harus dibenahi. Kerena ada beberapa ruang kelas yang sudah rusak parah sehingga dihawatirkan suatusaat bisa mengacam keselamatan siswa,” ucap Sumisman. Sementara itu,Kepala sekolah SDN 11 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Leny Marlina, Mpd., mengatakan, apapun upaya yang dilakukan pihak komite guna kemajuan SDN 11, pihaknya pasti akan selalu mendukung. “Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua atau wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan,” kata Leny. Ia juga mengatakan, perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. “Saya berharap kepada semua pihak agar bekerjasama, agar terciptanya transparansi antara sekolah dan masyarakat juga untuk memajukan sekolah demi terciptanya kegiatan belajar mengajar yang aman nyaman dan menyenangkan,” ujarnya. Selain itu lanjut Leny, sekolah juga akan mengaktifkan lagi ekstrakurikuler yg beberapa tahun sempat terhenti dinkarnakan covid-19 dan melakukan perbaikan sarana prasarana yg ada di sekolah. (Rizal)    

Ketua KPU Lantik 444 PPS, Bupati Pesawaran: Pahami Tugas dan Kewajiban

Pesawaran (HO) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, meminta kepada seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru dilantik, agar bisa menjalankan dan memahami tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Dendi mengatakan, menjadi anggota PPS merupakan salah satu wujud pengabdian terhadap bangsa, sehingga pemilu yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik sesuai apa yang kita harapkan bersama.

“Kalaupun nanti dalam perjalanan tahapan pemilu ada permasalahan yang terjadi di lapangan, hendaknya bisa dimusyawarahkan bersama-sama dengan KPU sebagai penyelenggara, sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Selasa (24/1//2023).

Dirinya mengatakan, ada beberapa faktor kunci kesuksesan pemilu, pertama adalah integritas, ini adalah faktor yang paling penting karena tidak dapat dibeli dan menjadi hal yang mutlak, dan juga netralitas.

“Jangan ada penyelenggara yang berpihak kepada salah satu calon, selalu bersikap adil kepada semua peserta pemilu, kemudian profesionalitas yakni sebagai penyelenggara harus banyak memahami regulasi, kemudian transparansi juga diperlukan agar selalu terbuka terhadap semua kegiatan tahapan yang berjalan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran Yatin Putro Sugino mengatakan, pada hari ini dirinya melantik sebanyak 444 PPS yang tersebar di 148 desa yang ada di 11 kecamatan.

“Jadi setiap desa kita mengambil 3 anggota PPS, kemudian dari sejumlah PPS yang kita lantik memiliki rincian pria sebanyak 341 orang kemudian 103 wanita,” pungkasnya. (Red)

Ketua PPNI Pesawaran Antisipasi Bemcana Alam, Siapkan Satgas Aksi Kemanusiaan

Pesawaran (HO) – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran, siapkan Satuan Tugas (Satgas) yang akan diterjunkan apabila terjadi bencana alam di Bumi Andan Jejama. Ketua PPNI Pesawaran Dr. Wahyan. SE,. M.M, mengatakan saat ini PPNI harus dapat berperan aktif dan dapat menyentuh secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam penanganan dampak korban bencana yang terjadi di Pesawaran sebagai bagian dari aksi kemanusiaan dan solidaritas. “Dalam penanganan korban bencana, memang diperlukan tim pelayanan yang sigap, profesional dan terorganisir serta mempunyai hubungan baik dengan pemerintah maupun unsur terkait, maka dari itu kami siap hadir ketika terjadi bencana,” jelasnya, Selasa (24/1/2023). “Jadi kalau kita sudah memiliki Satgas, ketika ada bencana yang terjadi di wilayah Pesawaran tanpa adanya komando pun para Satgas ini sudah langsung menuju ke lokasi bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para korban bencana,” ujar dia. Dirinya mengatakan, saat ini terdapat 20 perawat yang dibagi menjadi 4 tim, yang telah diberikan pelatihan dalam pemberian pelayanan kesehatan di lokasi bencana. “Kesigapan bagi tenaga perawat dalam mengatasi dampak korban bencana baik sebelum, disaat maupun sesudah terjadinya bencana menjadi prioritas keahlian yang perlu dimiliki dan diharapkan implementasinya,” kata dia. Dirinya mengatakan, dengan adanya tim ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata perawat dalam rangka ikut membantu penanganan bencana sesuai dengan kesiapsiagaan dan pertolongan kedauratan bencana di wilayah Pesawaran. “Perawat sejatinya memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam kebencanaan, karena perawat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red)