Tokoh Masyarakat Dorong Polres Pesawaran Periksa Kades Sinarjati Dugaan Korupsi DD

Editor:Rizal
-
0
Tokoh Masyarakat Dorong Polres Pesawaran Periksa Kades Sinarjati Dugaan Korupsi DD

Pesawaran (HO) – Viralnya berita dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa yang di lakukan oleh oknum Kades Sinarjati Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, akhirnya salah satu tokoh masyarakat di Bumi Andan Jejama angkat bicara dan mendorong Polres Pesawaran Polda Lampung untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Atin Paryitno, jika nanti terbukti agar dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Saya mendorong Polres Pesawaran untuk melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan, jika nanti ada indikasi korupsi dalam penggunaan Dana Desa di Sinarjati Kecamatan Tegineneng agar dapat di proses hukum,” ungkap Drs Erlan Syofandi, kepada Handalonline.com, Rabu (1/2/2023).

Atin Paryitno Kepala Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Karena katanya, apapun itu, Dana Desa adalah anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan, bukan untuk kepentingan segelintir oknum-oknum kades yang hanya mementingkan kepentingan pribadi.

“Hal ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, harus segera di tuntaskan, supaya ada efek jera bagi pemegang anggaran,” katanya.

Erlan Syofandi menyebutkan, adanya penandatanganan dengan pihak-pihak terkait di pusat, terkadang menjadi tameng mereka, namun kepala desa juga harus tahu apa tujunan dari MoU tersebut.

“Mereka harus ingat, tujuan penandatanganan MoU itu untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel, jadi jangan sampai mereka salah menafsirkan, sehingga mereka berpikir sudah kebal hukum,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya dengan Link: https://handalonline.com/2023/01/16/menjabat-tiga-tahun-atin-paryitno-diduga-simpangkan-dd-untuk-kepentingan-pribadi/ (Indra Jaya)

Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perangkat Desa Harus Bentuk DRPPA

Editor:Rizal
-
0
Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perangkat Desa Harus Bentuk DRPPA

Pesawaran (RN)  – Untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dan memaksimalkan perannya, tim pengerak PKK yang ada di desa harus membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap Desa.

Hal tersebut di katakan Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran,  Nanda Indira Dendi saat menghadir acara Pembinaan Kampung Terpadu dan Pembinaan Kegiatan-Kegiatan PKK tingkat Kabupaten Pesawaran tahun 2023 di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon dan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Rabu (01/02 2023).

Nanda mengatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa.

“Saya berharapkan dapat dibentuk dan dikembangan Kampung Keluarga Berkualitas, baik secara kuantitas di setiap desa maupun secara kualitas dengan semakin bertambahnya klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas pada tingkat mandiri dan berkelanjutan,” ujar Nanda.

Nanda menjelaskan, instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mendukung keterlibatan lintas sektor di Kampung Keluarga Berkualitas dengan mensinergikan program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga berbasis desa. Salah satu strategi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas adalah pengintegrasian program pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga.

“PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mempunyai tugas membantu pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui 10 program pokok kerjanya, PKK telah banyak berperan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat, mulai dari dari tingkat Dasawisma, Rukun Tetangga, Dusun, Desa sampai ke tingkat Nasional, ” ucapnya.

Bersama pemerintah kabupaten pesawaran ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran memberikan bantuan berupa visual rumah, modal UP2K, SATEPUAN, Bansos Program Keluarga harapan, bantuan kawasan cabai, dan PMT untuk ibu hamil. Selain itu diberikan juga bantuan berupa Polibag, waring, bibit buah, bibit sayuran, gembor dan pupuk untuk 2 KWT serta 1 paket bantuan KUB untuk desa gerning

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan peran aktifnya pada Pembinaan Kampung KB Terpadu dan Pembinaan Kegiatan-Kegiatan PKK Tingkat Kabupaten Pesawaran, dengan harapan kita juga dapat membantu program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.

Ia juga berharap kepada kepala desa agar dapat memprioritaskan program percepatan penurunan stunting dengan dukungan dana desa dalam rangka pemenuhan gizi bagi remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu ifas anak baduta dan anak balita.

“Saya berharap kepada Tim Penggerak PKK desa agar mengoptimalkan kegiatan tentang pola asuh terhadap anak dan pemberian asupan makanan bergizi,” tutupnya. (Rizal)

Walikota Sukabumi dan Dinas PU diduga Tidur, Proyek Jalan Baru Satu Bulan Kembali Hancur Lebur

Editor:Rizal
-
0
Walikota Sukabumi dan Dinas PU diduga Tidur, Proyek Jalan Baru Satu Bulan Kembali Hancur Lebur
Sukabumi (RN) – Parah! proyek peningkatan atau pengaspalan jalan Nangela yang berumur kurang lebih satu bulan baru selesai dikerjakan kini kembali ruksak hancur lebur dan menjadi sorotan warga sekitar para pengguna jalan. Pasalnya, proyek pengaspalan jalan Nangela Kota Sukabumi tersebut disinyalir menelan dana ratusan juta rupiah melalui sumber anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kota Sukabumi, diduga sarat dengan korupsi kontruksi tidak sesuai spesipikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan asal jadi. Proyek pengaspalan jalan Nangela tersebut berada di perbatasan tiga wilayah antara kecamatan Baros, Cibeureum Kota Sukabumi dan kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. Tepatnya yang menghubungkan dari kampung Nangela jalan baros kota Sukabumi, melalui jalan perlintasan kecamatan Kebonpedes, menuju jalan tembusan ke terminal sukaraja Kabupaten Sukabumi. Sedangkan menurut sumber informasi salahsatu warga masyarakat selaku pemerhati pembangunan dan lingkungan sosial, Yana mengatakan kepada radarnusantara.co bahwa proyek pekerjaan pengaspalan jalan yang baru selesai dikerjakan kira-kira kurang lebih dari satu bulan, sudah kembali ruksak berlobang. Saat itu, ketika awal pelaksanaan pengaspalan dilakukan, diduga tanpa terpasang papan proyek di sekitar dilokasi pekerjaan tersebut. Sekarang kondisi jalan itu kembali ruksak dan berlubang, seperti kumbangan tempat pemandian kodok belut atau lubang. “Apakah seperti contoh pekerjaan itu, yang dikatakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui sumber anggaran pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat dalam perputaran ekonomi di daerah??? Saya rasa, kalau kwalitas pembangunan hasilnya seperti proyek pengaspalan jalan Nangela perbatasan tersebut, lama-lama sumber dana negara bisa bangkrut dan tidak bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terkecuali sebagai ahli pesulap uang rakyat,” ujarnya. Yana, lanjut menjelaskan bahwa yang saya tau ketika awal proyek pengaspalan jalan tersebut dilaksanakan, pada pertengahan bulan Desember 2022 tahun lalu. Tapi kenyataannya saat ini, baru saja memasuki bulan Januari 2023 ternyata kondisi pembangunan proyek pengaspalan jalan tersebut sudak ruksak kembali dan berlobang di sejumlah titik sepanjang jalan. “Masa proyek jalan yang baru selesai dikerjakan sudah begini bentuknya, artinya kemungkinan kalau satu bulan lagi jalan baru yang di aspal tersebut dibiarkan pasti hasilnya seperti jalur track Offroader dan motorcros. Sedangkan jalan ini, tidak pernah dilalui kendaraan tank lapis baja atau panser maupun truk fuso yang bermuatan tonase berat, tapi hanya dilalui kendaran roda dua maupun roda empat (kecil) seperti angkutan umum (angkot) jurusan terminal Sukaraja – terminal Jubleg Baros, itu pun jarang dilalui hingga sore hari,” ungkap Yana. Selain itu, warga di sekitar lokasi lainnya turut menyoroti terkait hasil kwalitas dari kontruksi pekerjaan proyek pengaspalan tersebut yang terkesan asal jadi. Seperti pengendara ojek online (Ojol) yang diketahui selalu aktif sebagai pemuda karang taruna (Desa) Rohendi, mengaku kecewa ketika melihat hasil pekerjaan proyek pengaspalan yang belum lama selesai kini sudah ruksak kembali. Saya menilai, bahwa proyek pengaspalan tersebut tidak mengutamakan kualitas pekerjaan yang baik dan terkesan di aspal asal jadi. “Dengan kondisi dilapangan saat ini, sudah jelas bahwa kualitas pekerjaan pengaspalan jalan yang baru selesai dikerjakan tersebut tidak diperhatikan oleh pihak rekanan selaku pelaksana. Seharusnya, pihak penanggungjawab sebagai pucuk pimpinan Wali Kota Sukabumi dan dinas PU pun jangan tutup mata, harus segera ambil tindakan supaya pihak terkait bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Walau pun yang saya tau, ketika masih ada waktu masa pemeliharaan yang harus loncat ke bulan Januari 2023, maka segera lakukan perbaikan jangan keenakan,” paparnya. Selanjutnya, radarnusantara.co mencoba melakukan konfirmasi melalui virtual contak via WhatsApp terhadap kepala bidang (KABID) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kota Sukabumi, Lutfi tetapi kontak pesan konfirmasi kami hanya di baca, dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tanpa memberikan balasan kata komentar keterangan apapun. Lebih lanjut, radarnusantara.co mencoba komunikasi dan berpesan kepada rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Sukabumi, Elut Haikal agar turut mengetahui informasi yang terjadi terhadap penanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kota Sukabumi sebagai pengelola sumber anggaran terkait proyek pembangunan pengaspalan jalan Nangela tersebut. “Apa yang telah disampaikan oleh staf pegawai dinas PU Kota Sukabumi, Tuti katanya terkait proyek pengaspalan jalan Nangela yang kembali ruksak tersebut akan di perbaiki oleh pihak pelaksana, pada hari Jumat, 27 Januari 2023 yang lalu. Tetapi kenyataannya terhitung sampai hari ini, Rabu 1 Februari 2023 bahwa masa waktu pemeliharaan perbaikan jalan Nangela tersebut tidak terbukti (HOAK) huntu. Sebab, pihak radarnusantara.co setiap hari selalu krocek ke lokasi jalan Nangela tersebut karena tempat tinggalnya di sekitaran wilayah itu,” ujar Elut Haikal. Terkait seluruh informasi keterangan yang diterima radarnusantara.co berharap, agar pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Sukabumi, melakukan pengecekan ulang terkait kontruksi peningkatan proyek pengaspalan tersebut menggunakan alat penguji (LAB) selaku penanggungjawab dalam pengawasan selaku pengguna anggaran, untuk menilai kwalitas dari kekuatan maupun ketebalan pengaspalan jalan dan lainnya oleh pihak pelaksana apakah layak atau tidak. Jika kwalitas proyek pengaspalan tersebut ditemukan tidak sesuai spesipikasi RAB, agar pihak pelaksana tersebut dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh yang berwenang dan di coret dari daftar hitam selaku rekanan perusahaan. BERSAMBUNG… (Erick)

Diduga BEGAL Dana PIP SMP di Sukabumi, TIM Monev Komisi X DPR RI Tantang APH

Editor:Rizal
-
0
Diduga BEGAL Dana PIP SMP di Sukabumi, TIM Monev Komisi X DPR RI Tantang APH

Sukabumi (RN) – Parah dan Konyol! terduga pelaku BEGAL aksi potong memotong dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari sumber anggaran pemerintah/ negara melalui aspirasi untuk penerima manfaat (siswa) sebesar Rp.750,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kenyataannya, dana bantuan PIP tersebut diduga di potong senilai Rp.350,000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/Siswa, yang terjadi di SMP 1 Negeri Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan, terduga pelaku BEGAL pemotong dana bantuan PIP tersebut di duga menantang Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemangilan terhadap dirinya.

 “Melalui kutipan balasan pesan kontak WhatsApp dengan bahasa daerah TOS BIASA DI BAP APH SOK WE DI ATOS SERAT PANGILAN RESMINA,  yang di artikan dalam bahasa indonesia ” Sudah biasa di BAP Aparat Penegak Hukum (APH) silahkan saja di kirim surat pangilan resminya,” kepada radarnusantara.co ketika di konfirmasi pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 sekira pukul 09.56 WIB.

Sedangkan, diketahui bahwa terduga pelaku BEGAL pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi tersebut mengaku sebagai TIM Monev Komisi X DPR RI yang tempat tinggalnya berdomisili di Garut – Jawa Barat.

Adapun menurut sumber informasi dan hasil investigasi radarnusantara.co bahwa terduga pelaku BEGAL yang melakukan pemotongan dana bantuan PIP Aspirasi terhadap siswa-siswi SMP 1 Negeri Kebonpedes tersebut, sebelumnya melakukan cara modus pertemuan atau mengumpulkan para calon penerima manfaat (siswa/orangtua) terlebih dahulu di salahsatu tempat yang sudah ditentukan.

Selanjutnya sumber informasi penerima manfaat (siswa) selaku orangtua, GT menyampaikan kepada radarnusantara.co bahwa dari sejak pertemuan itulah mereka yang mengaku sebagai TIM Monev Komisi X DPR RI melakukan dugaan modus BEGAL pemotongan dana bantuan PIP Aspirasi terhadap seluruh para penerima manfaat tersebut, juga katanya turut di saksikan oleh pihak pendamping dari sekolah.

“Sebelumnya, mereka sudah sejak awal dalam pertemuan itu meminta paraf dari kesepakatan seluruh penerima manfaat (siswa/orangtua) yang dituangkan pada lembaran persyaratan para calon penerima manfaat dana bantuan PIP Aspirasi tersebut, berupa surat pernyataan berita acara (dokumentasi). Seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka sudah sesuai aturan resmi secara prosedur, tetapi yang terjadi kenyataan ketika saat pencairan dana bantuan PIP Aspirasi masuk melalui no rekening atas nama masing-masing penerima bantuan di salahsatu Bank, saya menduga seluruh penerima manfaat dana bantuan PIP Aspirasi untuk (siswa/orangtua) mau tidak mau harus siap dilakukan pemotongan oleh pelaku BEGAL tersebut dengan berbagai alasan untuk kepentingan tabungan siswa siswi dan lainnya,” ungkap GT.

GT, lebih lanjut menjelaskan kalau menurut dari penilaian saya selaku orangtua (siswa) penerima manfaat dana bantuan PIP Aspirasi tersebut, saya merasa di jebak oleh modus operandi mereka sebagai TIM Monev Komisi X DPR RI yang meminta kesepakatan terhadap penerima manfaat (siswa/orangtua) berupa paraf dari sejak awal dalam pertemuan tersebut, sebelum dana bantuan PIP Aspirasi itu di cairkan nya.

“Sebab, setelah para penerima manfaat (siswa) selesai mencairkan di Bank, diduga pelaku Begal dana bantuan PIP Aspirasi yang mengaku sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI melakukan pemotongan tanpa kendala,” Jelas GT.

Selain itu, salahsatu penggiat sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) IBSW, Elut Haikal di Sukabumi turut menyoroti kasus dugaan BEGAL yang melakukan pemotongan dana bantuan PIP Aspirasi untuk penerima manfaat (siswa/orangtua) di SMP 1 Negeri Kebonpedes tersebut, yang terbukti mengakui sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI.

Terkait kejadian tersebut, Elut Haikal mengatakan “miris jika pemotongan dana bantuan PIP Aspirasi itu terbukti dan terjadi di SMP 1 Negeri Kebonpedes dengan nilai sangat fantastis, jika dikalikan para penerima manfaat SD, SMP dan SMA/SMK se-JAWA BARAT. Bahwa, dana bantuan PIP Aspirasi untuk para penerima manfaat (siswa/orangtua) tersebut diduga telah di potong oleh BEGAL yang mengaku sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI sebesar Rp. 350,000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/Siswa. Seharusnya, dana bantuan PIP Aspirasi untuk para penerima manfaat tersebut utuh sebesar Rp.750,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

“Dengan kejadian tersebut, kami selaku LSM IBSW akan segera melayangkan surat Laporan Dugaan (LAPDU) kepada pihak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar terduga pelaku BEGAL yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan PIP Aspirasi untuk penerima manfaat (siswa/orangtua) di SMP 1 Negeri Kebonpedes tersebut semoga ditindak lanjuti, atau dilakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku dan dilakukan pemeriksaan lebih dalam sesuai kewenangannya untuk menindak Tindak Pidana Korupsi atau Pungutan Liar (PUNGLI) dengan berbagai modus cara yang dilakukannya,” Katanya.

Elut Haikal, menambahka apa lagi terduga pelaku BEGAL dana bantuan PIP Aspirasi tersebut, telah mengakui bahwa ia seakan-akan sudah terbiasa dilakukan pemanggilan/pemeriksaan, melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh para Aparat Penegak Hukum (APH). Dia juga seolah-olah menangtang, maupun melecehkan seluruh Institusi Penegak Hukum di Negara Hukum ini, yang mengatakan “Sok we di Antos Serat Panggilan Resmina, artinya Silahkan saja di Tunggu Surat Panggilan Resmi nya”.

“Jadi pertanyaan kami adalah, ada apa sebenarnya dengan dia yang mengaku sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI tersebut, kenapa dia berani bawa-bawa nama baik APH. Apakah dia diduga terlalu kenyang memakan fee dana bantuan PIP Aspirasi se-JAWA BARAT yang bukan hak nya, juga apakah mungkin pihak sekolah yang katanya sebagai pendamping tidak mengetahui dan merasakan rasa gula nya. Seolah-olah dana bantuan PIP Aspirasi yang mereka telah salurkan kepada penerima manfaat melalui cara modus operandinya tidak ada masalah atau kendala. Karena, mereka diduga berdalih sudah dilengkapi dokumen surat pernyataan berita acara kesepakatan bersama di atas matrai dan berparaf basah, pada saat awal dilakukan pertemuan antara TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI dengan seluruh penerima manfaat (siswa/orangtua) di suatu tempat sebelum dana bantuan PIP Aspirasi tersebut di carikan melalui Bank, entah lah,” Ujar Elut Haikal LSM IBSW Sukabumi.

Terkait informasi tersebut, LSM IBSW Sukabumi dan radarnusantara.co berharap, kepada pihak pihak yang berwenang atas terjadinya dugaan potongan begal dana bantuan PIP Aspirasi Komisi X DPR RI di SMP 1 Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi sebagai semple langkah awal agar ditindak lanjuti, juga dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Mabes Polri, Direktorat Penyidikan Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jabar, Direktorat Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawabarat, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polres Sukabumi Kota, dan Direktorat Pidsus Kejaksaan Kabupaten Sukabumi.

Jika mana diketemukan adanya unsur Tidak Pidana Korupsi (TPK) dalam pungutan liar (PUNGLI) dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi Komisi X DPR RI se-JAWA BARAT tersebut, agar segera dilakukan pemeriksaan sesuai aturan hukum yang berlaku dengan azas praduga tak bersalah untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. (Erick)

Anugerah Kebudayaan PWI, Tim Juri: Apresiasi Kinerja Bupati/Wali Kota Majukan Daerah Masing-Masing

Editor:Rizal
-
0
Anugerah Kebudayaan PWI, Tim Juri: Apresiasi Kinerja Bupati/Wali Kota Majukan Daerah Masing-Masing

Jakarta (RN)  – Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat tahun 2023, tak kalah menyenangkan dibanding tahun sebelumnya. bertemu dengan Wali Kota Surabaya di awal sampai Wali Kota Medan di akhir, beserta 8 bupati dan walikota lain, sungguh pengalaman mengesankan.

Begitu di sampaikan wartawan senior Ninok Leksono, Rektor Universitas Multi Media Nusantara, yang menjadi salah seorang anggota Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Ia bekerja bersama tim juri, Dosen IKJ dan penari senior DR.Nungki Kusumastuti, pengamat kebudayaan dan seni rupa Agus Dermawan T, wartawan senior dan Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, dan wartawan senior Yusuf Susilo Hartono yang menggagas dan melaksanakan AK-PWI sejak 2016 sampai sekarang, dalam kapasitasnya sebagai Pengurus PWI Pusat.

Dikatakan nya, Juri tidak saja punya kesempatan bertatap muka, tetapi juga mendapat contoh dan ilustrasi capaian yang ada pada 10 kota dan kabupaten yang masuk final kali ini. Tak bisa lain kecuali mengapresiasi kinerja bupati/wali kota yang telah sungguh-sungguh bekerja untuk memajukan daerah masing-masing.

“Harapan saya, selain mencerdaskan kota dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, fokus pembangunan tetap pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat,” ungkap Ninok Leksono, Jumat (27/1/2023) melalui siaran persnya di jakarta.

“Satu lagi yang tak kalah penting adalah meningkatkan pemetaan wilayah dan mitigasi bencana. Hal ini mengingat pemanasan global semakin menguat dan sering memicu cuaca ekstrem yang banyak menimbulkan bencana khususnya yang bersifat hidrometeorologis.” kata Ninok Leksono yang dikenal luas sebagai pelaku dan pecinta kesenian tradisi Jawa,” timpalnya.

1. Tim Juri AK-PWI Pusat 2023. Ki-ka: Agus Dermawan T, Atal S.Depari, Nungki Kusumastuti, Ninok Leksono dan Yusuf Susilo Hartono. (Foto: AK-PWI)

Senada juga disampaikan pengamat kebudayaan dan seni rupa Agus Dermawan T, Bebeda dengan tahun sebelum-sebelumnya,  tema AK-PWI 2023 adalah “Inovasi Pangan, Sandang dan Pangan”. Dengan memilih salah satu dari pangan, sandang dan papan dan para bupati dan wali kota diberi peluang untuk fokus mengelaborasi program yang direncanakan dan program yang sudah dikerjakan. Fokus ini melahirkan rincian penjabaran pada saat presentasi di depan Tim Juri AK-PWI Pusat 2023. Dan semua rinci itu secara umum berhasil disampaikan dengan mempesona.

“Saya yakin, pesona ini muncul lantaran tema yang terpilih sesuai dengan passion kepala daerah,” ucapnya.

Bagi penulis buku-buku laris ini, yang mengesankan dirinya adalah, daya tarik semua itu diberangkatkan dari landasan konsepsi budaya lokal dan nasional. Sehingga pangan misalnya, dibudidayakan dengan dasar-dasar kearifan setempat, dengan ditandai ragam kemasan yang artistik dan bercitra seni lokal. Sandang dikembangkan segala aspeknya dengan visi tradisional, meski dengan sentuhan masa kini.

“Sehingga motif klasik dipertahankan, motif baru sekaligus diasimilasikan. Sementara papan dibangun dengan pendekatan dan semangat  tradisi gotong royong yang liat, dan diwujudkan dalam bentuk arsitektur/interior yang tak lari dari gaya papan masyarakat. Dengan tema spesifik itu, tampilan bupati/wali kota kali ini terasa ramai dan berwarna-warni. Menyenangkan hati,” tambahnya.

Setelah melewati babak pendaftaran sejak Agustus lalu, babak seleksi admistrasi (proposal dan video), babak presentasi di depan Tim Juri, akhirnya terpilih 10 bupati/wali kota. Yang mengangkat soal pangan : Bupati Malang (Jatim) HM Sanusi, Bupati Serdang Bedagai (Sumut) Darma Wijaya, Bupati Kuningan (Jabar) Acep Purnama, Bupati Indragiri Hilir (Riau) HM Wardan, Bupati Agam (Riau) Andri Warman, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Usman Sidik. Sedangkan yang mengangkat soal sandang : Bupati Sleman (DIY) Kustini Sri Purnomo, dan Bupati Pesawaran (Lampung) H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T., M.Tr.I.P.

Hanya satu yang mengangkat soal papan: Wali Kota Surabaya (Jatim) Eri Cahyadi. Pada edisi berikutnya  akan dikupas profil mereka satu persatu berikut apa program mereka yang diajukan sehingga mereka terpilih.

Pada AK-PWI yang ke-5 ini, setelah di HPN Lombok (2016), HPN Banjarmasin (2020), HPN Jakarta (2021) dan HPN Kendari (2022), para wartawan ingin mengapresiasi para bupati/wali kota yag sukses menginovasi mata rantai pangan, sandang dan papan, berbasis kebudayaan (kearifan lokal) dan informasi global.

“Menuju pangan yang berswasembada, sandang yang berperibadian dan papan yang selaras dengan alam dan lingkungan,” kata Yusuf Susilo Hartono, yang dikenal juga sebagi pelukis dan penyair.

Atal S. Depari mengaku, sepanjang melakukan penjurian, sering merasa terkejut dengan inovasi para kepala daerah tersebut dalam menjawab tantangan daerahnya masing-masing dengan pendekatan budaya lokal.

Salah satu contoh, bagaimana Bupati Pesawaran, mengali dan mengembangkan Sulam Jelujur yang dibawah transmigrasi Jawa Tengah ke Pesawaran 1905, kemudian dikawinkan dengan tapis Lampung, sehingga menjadi Sulam Jelujur yang bisa menembus hingga Amerika Serikat,” kata Katua Umum PWI Pusat ini.

Aktris Nungki Kusumastuti, menggaris bawahi usulan Bupati Malang HM Sanusi, bahwa setelah para bupati/wali kota ini menerima penghargaan trofi Abyakta di depan Presiden, pada puncak HPN 2023 di Medan, 9 Februari mendatang, agar ditindaklanjuti PWI dengan program-program konkret berikutnya. (Red)

Pemilu 2024, Ketua DPC Partai PPP Pesawaran Targetkan Satu Dapil Satu Kursi

Editor:Rizal
-
0
Pemilu 2024, Ketua DPC Partai PPP Pesawaran Targetkan Satu Dapil Satu Kursi
Pesawaran (RN) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah ( Sosperda) tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bertempat di Kantor Sekretariat DPC PPP Kabupaten Pesawaran Desa Baglen Kecamatan Gedong Tataan, Sabtu (28/01/2023). Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi PPP Supriyanto mengatakan, kegiatan Sosperda hari ini adalah kegiatan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Pesawaran, Pringsewu, Metro, jadi setelah kegiatan ini kita akan lanjutkan dengan Rapat Koordinasi DPC Partai PPP Kabupaten Pesawaran. “Seyogyanya, kegiatan Sosperda hari ini minimal dihadiri seratus orang, tapi karna pengurus PPP ini kurang dari seratus orang maka kegiatan hari ini dibagi menjadi dua bagian, pertama di kantor sekretariat DPC PPP Pesawaran dan Senin nanti di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu,”kata Supriyanto yang juga Ketua DPW Partai PPP Provinsi Lampung. Dia menambahkan, bahwa anggota DPRD wajib melaksanakan sosialisasi Perda ini setiap satu bulan sekali. Selain acara Sosper, kita ada juga acara wawasan kebangsaan tapi kalau sekarang Namanya Pengenalan Ideologi Pancasila atau PIP. “Kegiatan kami ada tiga, yaitu, Reses, Sosper dan PIP, dan untuk kegiatan Sosper dan PIP Kami tawarkan kepada kader kader PPP, yang ingin mengumpulkan kader kadernya silahkan, selagi waktu saya masih longgar,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Politisi Partai berlambang Ka’bah tersebut berpesan kepada jajaran pengurus DPC PPP Pesawaran dan Bacaleg , jika rekan rekan PPP yang akan mencalonkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024 mendatang agar kiranya mempersiapkan tim tim terbaiknya. “Silahkan bentuk tim pemenangannya, nanti akan saya bantu, nanti kita berkoordinasi lagi. tutupnya. Sementara itu, Ketua DPC PPP Pesawaran Andy Supratman mengatakan, untuk mengetahui seberapa jauh langkah yang akan ditempuh oleh kader struktural dalam menghadapi Pemilu 2024, serta agar seluruh kader tetap berada dalam satu barisan dan satu komando. “Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Oleh karena itu, kita harus selalu berkoordinasi serta menyusun strategi untuk kemenangan kita,” kata Andy. Selain untuk berkoordinasi, Andy juga menghimbau kepada seluruh pengurus serta kader PPP Pesawaran untuk tetap tegak lurus terhadap instruksi Partai agar target kursi dapat tercapai. Ketua PAC untuk mengawasi wilayahnya agar tetap kondusif serta selalu dalam satu komando. “Mari kita saling bergandeng tangan supaya partai kita bisa mendapatkan kursi setidaknya satu dapil, satu kursi. Pesawaran ada 5 dapil, dan jika Pesawaran ini nantinya ada 6 dapil, ya target kita 6 kursi,” tandasnya. (Rizal).

Kegiatan Rutin, PWI Pesawaran Salurkan 50 Paket Sembako Untuk Warga Yang Membutuhkan

Editor:Rizal
-
0
Kegiatan Rutin, PWI Pesawaran Salurkan 50 Paket Sembako Untuk Warga Yang Membutuhkan
Pesawaran (RN) – Sedikitnya 50 warga kurang mampu yang berada dilingkungan tempat tinggal anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran menerima paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat, Sabtu (28/01/2023). Anggota PWI yang dimaksud adalah Erdanizar yang merupakan salah satu penasehat PWI Kabupaten Pesawaran dengan alamat Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan. “Alkhamdulillah, kegiatan baksos ini sekaligus arisan bulanan PWI Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan setiap bulan sekali, ” kata Erdanizar. Kegiatan tersebut berlangsung cukup sederhana dan banyak hal yang dibahas serta sekaligus sebagai wahana temu silaturakhim sesama keluarga PWI Kabupaten Pesawaran. “Inti kegiatan ini adalah menyambung komunikasi keluarga besar, karena setiap anggota yang telah memiliki keluarga hadir bersama istri maupun anak anaknya, ” ujar dia. Kemudian, Ketua PWI Kabupaten Pesawaran Ismail juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rutinitas keluarga besar PWI di Bumi Andan jejama dalam rangka mempererat tali silaturakhmi masing-masing anggota bersama keluarga. “Kami terus merawat kegiatan ini sekaligus melaksanakan bakti sosial dimana anggota bertempat tinggal. Alkhamdulillah, sampai dengan sekarang PWI Kabupaten Pesawaran sangat kompak dan guyup serta saling membantu manakala diperlukan, ” kata dia. (Rizal)

Pemkab Pesawaran Terapkan Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD

Editor:Rizal
-
0
Pemkab Pesawaran Terapkan Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD

Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2022 sudah secara keseluruhan menerapkan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah penganggaran, Penatausahaan Serta Akuntansi Dan Pelaporan pengelolahan keuangan.

Hal tersebut di katakan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat buka acara Bimbingan Teknis Penerapan SIPD, di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung Jum’at, (27/1/2023).

“Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis SIPD pada tahap penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan sejalan dengan proses pengembangan SIPD oleh kementerian dalam negeri,” kata Bupati Pesawaran.

Dirinya juga menjelaskan ada berapa permasalahan pengelolaan keuangan berbasis SIPD, terdapat 15 OPD yang mengalami permasalahan, sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan di OPD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

“Saya berharap dengan terlaksananya kegiatan bimbingan teknis ini dapat memberikan solusi terhadap berbagai kendala dan permasalahan dalam penerapan Aplikasi SIPD, sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis SIPD dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu,” harapnya.

“Untuk itu, kepada Tim teknis SIPD Kemendagri kami mohon untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan aplikasi SIPD dan secara khusus dapat menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap OPD,” tambahnya.

kegiatan pada hari ini lanjut Dendi, akan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan berbasis SIPD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun secara optimal dan tepat waktu.

Diketahui hadir dalam kesempatan tersebut Narasumber Ketua Tim SIPD Kemendagri Bapak Drs. Didik Joko Gagat Sidi Wahono., M.Si dan Direktur Eksekutif Pusaka Indonesia Ibu Gok Manna Sinaga, S.Si. serta Para Pejabat Struktural Lingkup Pemkab Pesawaran. (Rizal)

Dana PIP SMP 1 Kebonpedes Sukabumi Diduga di BEGAL TIM Monev Komisi X DPR RI Rp.350,000/siswa

Editor:Rizal
-
0
Dana PIP SMP 1 Kebonpedes Sukabumi Diduga di BEGAL TIM Monev Komisi X DPR RI Rp.350,000/siswa

Sukabumi (RN) – Waduh! diduga aksi potong memotong atau pelaku Begal dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa siswi sekolah terjadi di Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, ketika pemotongan dana bantuan PIP tersebut dilakukan setelah para penerima manfaat (siswa) selesai mencairkan melalui nomer rekening atas nama masing-masing disalahsatu Bank di Sukabumi.

Seperti halnya yang terjadi di SMP 1 Negeri Kebonpedes, bahwa para penerima dana bantuan PIP tersebut diduga telah di potong oleh oknum pelaku Begal yang mengaku sebagai pendamping sekolah juga TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Anehnya, potongan dana bantuan PIP tersebut tanpa dilengkapi dokumen surat pernyataan berita acara hasil kesepakatan dari penerima manfaat di atas matrai dan berparaf basah.

Sedangkan, diketahui dari berbagai sumber informasi bahwa aksi modus pelaku Tindak Pidana Korupsi maupun pungutan liar (PUNGLI) sering terjadi di seluruh pelosok negeri yang selalu meresahkan masyarakat dalam memanfaatkan situasi, khususnya pada penyimpangan penyaluran dana bantuan pemerintah kepada masyarakat atau siswa siswi sekolah untuk kepentingan oknum pribadi dan kelompok tertentu.

Seharusnya, dana bantuan PIP yang diterima oleh para penerima manfaat (siswa) SMP 1 Kebonpedes tersebut sebesar Rp.750,000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tetapi kenyatanya, dana bantuan PIP tersebut diduga telah di Begal atau di potong yang direncanakan sebelumnya, senilai Rp.350,000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/Siswa oleh oknum pelaku yang mengaku pihak pendamping Sekolah atau pihak ke tiga sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Ia juga mengaku sebagai oknum profesi media sinarpriyangan.com entah sinarcalo.com entah lah.

GT, sebagai perwakilan Orangtua (siswa) penerima manfaat yang menjadi korban modus pelaku BEGAL dana bantuan PIP tersebut menyampaikan kepada radarnusantara.co mengatakan, sebelumnya saya sejak awal tidak mengatahui jika dana bantuan PIP itu dari Aspirasi dewan perwakilan rakyat DPR RI dan saya pikir dari dana bantuan PIP yang biasa reguler.

“Terusterang saja saya baru tau informasi ini, setelah radarnusantara.co menanyakan langsung terhadap pihak sekolah walau sebelumnya saya yang memberitahukan adanya terjadi potongan dana bantuan PIP tersebut di SMP 1 Kebonpedes. Sebenarnya saya pun kaget bahwa dana bantuan PIP yang telah kami terima selaku penerima manfaat (siswa), ternyata dana bantuan tersebut dari PIP Aspirasi dewan Komisi X DPR RI. Jadi pertanyaan saya, apa bedanya antara sumber dana bantuan Pemerintah dan Aspirasi melalui Komisi X DPR RI tersebut? Apakah sumber keuangan nya dari pribadi para dewan wakil rakyat DPR RI atau dari sumber Pemerintah melalui Kementrian Keuangan RI,” Ujar GT Jumat (27/1/2023).

Lanjut, GT menjelaskan dan juga menyangkan jika memang dana bantuan PIP Aspirasi melalui dewan dari DPR RI, kenapa dana bantuan PIP Aspirasi tersebut potongan nya sangat besar, nilainya pun fantastis diluar nalar akal sehat yang diterima oleh penerima manfaat hanya sebagiannya.

“Coba kalau kita hitung secara global dari potongan dana bantuan PIP tersebut, jika dipotong per-Orang mencapai 1000 (siswa) se-JABAR dan dikalikan Rp.350,000 sama dengan Jumlah =…..??? Jadi, seperti terkesan santapan para sindikat mafia perwakilan rakyat untuk merampok uang rakyat yang tidak berprikemanusian. Sedangkan potongan dana bantuan PIP Aspirasi tersebut sebelumnya tanpa ada kesepakatan dari kami sebagai penerima manfaat (siswa/orangtua) di atas matrai dengan paraf basah,” Ungkapnya.

Selanjutnya terkait sumber informasi tersebut, radarnusantara.co mencoba mendatangi SMP 1 Negeri Kebonpedes tersebut untuk melakukan konfirmasi, dan langsung diterima oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kebonpedes berikut jajaran para guru lainnya, mengatakan tunggu saya mau tanyakan dulu ke staf guru lainnya yang mengetahui prihal permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya selaku kepala sekolah meminta waktu dan janji akan kami kabari kembali secepatnya.

“Pertanyaan tersebut, saya sebagai kepala sekolah meminta waktu dulu untuk mencari tau apa yang sebenarnya terjadi. Sebab, permasalahan tersebut atau penyaluran dana bantuan PIP itu terjadi di tahun 2022 yang lalu. Saya saat itu baru menjabat di SMP 1 Kebonpedes, dan tidak mengetahui persis tentang alur proses penyalurannya bagaimana,” ujar Kepsek.

Lebih lanjut, setelah seminggu kemudian radarnusantara.co dihubungi kembali oleh pihak Sekolah SMP 1 Kebonpedes tersebut, Kepsek menjelaskan bahwa benar dana bantuan PIP itu tahun 2022 lalu. Tetapi dana bantuan tersebut dari PIP Aspirasi yang disalurkan oleh pihak ketiga sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI.

“Setelah pihak sekolah konfirmasi ke bersangkutan, ia mengakui sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Saya pun selaku pihak Sekolah menyampaikan kepada dia, bahwa kami tidak mau jika terbawa-bawa tentang prihal masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi, karena terkait masalah potongan dana bantuan PIP tersebut oleh pihak dia yang melakukannya,” Jelasnya.

Solihati Nurzanah, ketika di konfirmasi radarnusantara.co via virtual WhatsApp, mengaku sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI, juga mengatasnamakan diduga seorang calo dana bantuan PIP sebagai oknum profesi media ibu rumah tangga (IRT) mengatakan, benar saya sebagai TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI. Terkait masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi tersebut, pihak sekolah SMP 1 Kebonpedes tidak ada kaitannya dengan saya. Karena masalah potongan dana bantuan PIP Aspirasi ini urusan saya dengan para penerima manfaat (siswa).

“Mungkin juga saudara tau, jika ada dana bantuan dari melalui Aspirasi pasti ada potongan sesuai kesepakatan. Kalau saudara ingin tau lebih jauh tentang data atau proses penyaluran dana bantuan PIP Aspirasi ini, silahkan saya tunggu di Garut,” katanya TIM Monitoring dan Evaluasi Komisi X DPR RI, Solihati Nurzanah.

Terkait informasi tersebut, radarnusantara.co berharap kepada pihak pihak yang berwenang atas terjadinya dugaan potongan begal dana bantuan PIP Aspirasi Komisi X DPR RI di SMP 1 Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi agar ditindaklanjuti oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Mabes Polri, Direktorat Penyidikan Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jabar, Direktorat Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawabarat, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polres Sukabumi Kota, dan Direktorat Pidsus Kejaksaan Kabupaten Sukabumi.

Jika mana diketemukan adanya unsur Tidak Pidana Korupsi (TPK) dalam pungutan liar (PUNGLI) dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi Komisi X DPR RI tersebut, agar segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku dengan azas praduga tak bersalah untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. (Erick)

Nanda Indira Dendi Optimis 2023 Pesawaran Raih KLA Peringkat Utama

Editor:Rizal
-
0
Nanda Indira Dendi Optimis 2023 Pesawaran Raih KLA Peringkat Utama
Pesawaran (RN) – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi memimpin Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang gelar di Ruang Rapat Teluk Ratai Kamis, (26/01/2023). “Saya minta instansi terkait, untuk dapat mendukung dan menyukseskan Pesawaran sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan meraih Peringkat Utama Tahun 2023 ini,” kata Nanda Indira Dendi. Nanda menjelaskan, dilakukannya evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) setiap tahun untuk mengetahui kinerja dari semua stakeholder anak di Kabupaten Pesawaran. Untuk membentuk regulasi, program dan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. “Kita patut bersyukur bahwa Kabupaten Pesawaran telah meraih Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Menjadi harapan kita bersama, tahun 2023 ini Kabupaten Pesawaran optimis dapat meraih Kabupaten Layak Anak Peringkat Utama”,tutur Nanda. Menurutnya, untuk mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) peringkat utama di tahun ini, butuh adanya dukungan berbagai pihak, mulai dari OPD untuk dapat bersama-sama bekerja sama dalam menyukseskan demi mewujudkan Bumi Andan Jejama sebagai KLA di tahun ini. “Saya mengimbau kepada seluruh Gugus Tugas KLA yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk berkomitmen, dan segera berkoordinasi, berkolaborasi serta berpartisipasi aktif dalam pemenuhan 24 indikator dan 5 (lima) Klaster KLA,” ujarnya. Dirinya juga menjelaskan, penilaian evaluasi mandiri akan dilaksanakan pada awal Bulan Februari Tahun 2023. “Segera mempersiapkan eviden sesuai dengan instrumen-instrumen pada indikator KLA. Untuk memaksimalkan evaluasi KLA tahun 2023 ini, dan akan dibuat Surat Perintah Tugas (SPT) penanggungjawab dari masing-masing OPD atau lintas sektor terkait dalam pemenuhan indikator KLA,” katanya.(Rizal)
1...131132133...274Halaman 132 dari 274