Pesawaran (RN)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, Lampung, menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) di Aula Kejari Pesawaran, Kamis (27/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Hendra Meylana resmi dilantik sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Pesawaran, menggantikan Hendra Dwi Gunanda yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Hendra Dwi Gunanda atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas sebagai Kasi Pidum Kejari Pesawaran. Umi Kalsum juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hendra Meylana atas amanah dan jabatan baru yang diembannya. Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, baik di internal maupun eksternal institusi. “Segera melakukan sinergitas lintas sektor dalam rangka berjalannya tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara baik dan benar serta dapat menjunjung tinggi integritas,” ujar Umi Kalsum. Menurutnya, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kinerja institusi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. “Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai profesionalisme,” katanya. Umi Kalsum menambahkan, tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut setiap insan Adhyaksa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum serta dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. “Integritas harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, loyalitas kepada institusi dan pimpinan, serta pengamalan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa harus terus dijaga dan diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya. “Semoga pelantikan ini terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Pesawaran, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana umum serta memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang profesional kepada masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (RN) – Sejak dilantik pada 27 Agustus 2025, pasangan Nanda-Anton bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  Berbagai program tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan capaian pembangunan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. Mengusung visi menuju Pesawaran yang Cerdas, Aman, Kreatif, Efektif dan Produktif (CAKEP), Bumi Andan Jejama terus berbenah dan bertransformasi menjadi daerah yang fokus pada berbagai perbaikan di berbagai sektor. Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah positif. Perekonomian Kabupaten Pesawaran tumbuh sebesar 5,38 persen, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berbagai sektor produktif daerah. “Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesawaran meningkat menjadi 70,90. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan yang turun menjadi 10,93 persen serta mengurangi tingkat pengangguran,” kata Nanda, Kamis (27/08/2026). Ia juga mengatakan, Stabilitas ekonomi masyarakat juga terus dijaga. Inflasi Kabupaten Pesawaran berada pada angka 0,44 persen, yang mencerminkan terjaganya stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Capaian tersebut menjadi bagian dari proses pembangunan yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan potensi lokal. “Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Program Prioritas Terintegrasi yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih konkret. Berbagai langkah kolaboratif pun terus digalakkan baik dari lintas lembaga hingga kementerian pusat sebagai upaya menjaring berbagai aspirasi dan program yang bisa diterapkan di daerah,” ujarnya. Di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus melakukan perbaikan jalan melalui Satgas Tambal Sulam sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan ruas jalan kabupaten. Langkah tersebut turut mendorong peningkatan kemantapan jalan yang kini mencapai 55,27 persen. Di sektor pendidikan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Gedong Tataan serta Balai Latihan Kerja (BLK) Pariwisata di Kecamatan Kedondong menjadi bagian dari investasi pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda agar memiliki kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. “Pesawaran juga terus memperkuat pengembangan potensi lokal sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keunggulan daerah,” kata dia. Di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) yang menghubungkan potensi pesisir hingga kepulauan. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memadukan kekayaan alam, budaya, UMKM, serta kreativitas masyarakat sehingga pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Potensi daerah juga diperkuat melalui upaya penyelesaian persoalan lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkelanjutan di TPA Taman Sari menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus membuka peluang kerja sama dengan mitra dan investor. Di tengah percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga menempatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai bagian penting dari proses pembangunan. Komitmen tersebut salah satunya tercermin melalui keberhasilan Kabupaten Pesawaran mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi penguat bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Memasuki satu tahun kepemimpinannya, Bupati Nanda menyebut bahwa berbagai capaian yang telah diraih, merupakan modal untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. “Apa yang telah kita capai selama satu tahun ini harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih baik. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, masih banyak potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus kita jaga,” ujar Bupati. Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan bahwa pembangunan daerah harus mampu menciptakan keterhubungan antara kebijakan pemerintah dengan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat. “Kita ingin pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, potensi yang ada di desa harus kita dorong menjadi kekuatan ekonomi daerah,” kata Wabup Antonius. “Satu tahun perjalanan Nanda-Anton menjadi bagian awal dari ikhtiar panjang Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi semua pihak, Pesawaran terus bergerak membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadirkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan daya saing daerah,” pungkasnya. (zal)

Pesawaran (RN) – Dugaan pencatutan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kembali mencuat di Kabupaten Pesawaran. Seorang oknum yang mengaku berasal dari PWI Bandar Lampung diduga meminta sumbangan kepada pihak sekolah dengan dalih mendukung kegiatan Maulid Nabi.  Dugaan tersebut diungkapkan salah seorang guru di sebuah madrasah yang berada di Kecamatan Kedondong. Ia mengaku dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh seseorang yang mengaku berasal dari PWI Bandar Lampung. “Saya dihubungi salah satu oknum yang mengaku dari PWI Bandar Lampung melalui WhatsApp. Dia meminta sumbangan untuk acara Maulid Nabi yang akan digelar oleh PWI Bandar Lampung. Kalau tidak salah, namanya mengaku Gunawan atau Herman,” ungkapnya kepada media ini, Rabu (26/8/2026). Menurutnya, oknum tersebut menyampaikan bahwa sumbangan yang dihimpun akan digunakan untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak yang berhasil memenangkan sejumlah perlombaan dalam rangka kegiatan Maulid Nabi. “Katanya untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak yang menang lomba, seperti lomba tilawah, azan dan tahfiz Al-Qur’an,” ujarnya. Ia menambahkan, oknum tersebut berdalih mendapat amanah untuk mencari donatur guna mendukung kegiatan tersebut. “Modusnya, dia bilang diberi amanah untuk mencari donatur,” katanya. Terpisah, Ketua PWI Provinsi Lampung, H. Wirahadikusumah, S.P., M.M., saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihak yang mengatasnamakan PWI untuk meminta sumbangan kepada pejabat, kepala sekolah maupun pihak lainnya tidak dibenarkan. Menurut Wira, PWI tidak membenarkan adanya pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk melakukan penggalangan dana tanpa mekanisme dan kewenangan yang jelas. “Ini ada oknum yang mengatasnamakan PWI Bandar Lampung. sudah jelas, tidak ada PWI Bandar Lampung yang ada PWI Provinsi Lampung dan PWI Kabupaten/Kota. Jadi, kalau ada yang mengatasnamakan PWI Bandar Lampung dan meminta sumbangan, harus diwaspadai,” tegasnya. Wira mengimbau kepada seluruh satuan kerja, pejabat, kepala sekolah, donatur maupun masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus serupa. “Jangan dilayani dan sebaiknya diabaikan. Kalau memang ada permintaan seperti itu, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pengurus PWI setempat untuk memastikan kebenarannya,” imbaunya. Ia juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan, mendapat tekanan, atau menghadapi pihak yang mengaku sebagai pengurus PWI dan meminta sumbangan secara tidak semestinya agar segera melaporkan atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun PWI Kabupaten/Kota setempat. “Jika oknum tersebut memaksa dan sudah meresahkan, silakan berkoordinasi dengan kepolisian dan PWI Kabupaten/Kota agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum,” terangnya. Wira berharap masyarakat tidak memberikan uang maupun bantuan sebelum memastikan identitas dan legalitas pihak yang mengajukan permintaan. “Kalau dibiarkan, modus seperti ini bisa semakin marak. Karena itu, perlu diantisipasi dan jika memenuhi unsur pelanggaran hukum, harus ditindak sesuai ketentuan agar tidak terulang kembali,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (RN) – Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran mulai melakukan verifikasi terhadap ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, Chabrasman, S.T. melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Wiwin Ariansyah mengatakan, berdasarkan data penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III Tahun 2026, jumlah KPM PKH di Kabupaten Pesawaran tercatat sebanyak 17.346 kepala keluarga (KK). “Dinas Sosial Pesawaran juga telah menerima data sebanyak 6.559 penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online. Data tersebut mencakup penerima PKH, bantuan sembako, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” kata Wiwin. Ia juga menjelaskan, data tersebut diperoleh langsung dari Kementerian Sosial yang telah melakukan pencocokan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Data yang masuk melalui aplikasi SIKS-NG sudah memuat identitas lengkap penerima bantuan yang terindikasi judi online, mulai dari nama, NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat hingga rekening bank yang bersangkutan,” ujarnya. Menurutnya, sesuai informasi dari Kementerian Sosial, KPM yang terindikasi terlibat judi online dipastikan tidak akan menerima pencairan bantuan sosial PKH pada Tahap III Tahun 2026. “Data penerima yang terindikasi judi online dapat diakses melalui akun SIKS-NG masing-masing desa. Berdasarkan arahan Kemensos, bantuan tahap ketiga dipastikan tidak keluar lagi bagi penerima yang terindikasi tersebut,” katanya. Dirinya juga menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan berdasarkan data resmi yang diterima melalui aplikasi SIKS-NG. Jika terdapat penerima bantuan yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online namun bantuannya ditangguhkan, maka tersedia mekanisme klarifikasi. “Penerima dapat membuat berita acara klarifikasi bersama kepala desa. Dokumen tersebut kemudian diunggah melalui aplikasi SIKS-NG desa dan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui sistem yang sama,” jelasnya. Menurut dia, penyebab masyarakat miskin rentan terjerat judi online, Dinas Sosial menilai faktor karakter sosial dan pengaruh lingkungan menjadi salah satu pemicu utama. Karena itu, edukasi terus dilakukan kepada para penerima bantuan sosial agar tidak tergoda aktivitas perjudian digital yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. “Dinas Sosial bersama Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada KPM dalam setiap pertemuan kelompok. Materi yang disampaikan mencakup pemanfaatan bantuan sosial sesuai peruntukannya serta bahaya judi online terhadap kondisi ekonomi keluarga. “Pemberian sanksi berupa penangguhan bantuan sosial dinilai sangat efektif sebagai upaya pencegahan dan pembinaan. Kami terus mengingatkan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat mengakibatkan seluruh bantuan sosial yang diterima dihentikan,” tegasnya. (Rizal)  

Pesawaran (RN)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran mengimbau masyarakat, khususnya kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, serta instansi pemerintah lainnya, agar mewaspadai oknum yang diduga mencatut nama Kejaksaan untuk melakukan aksi penipuan atau meminta sejumlah uang. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pesawaran, Ardi Herlian Syah, S.H., M.H., menyusul adanya laporan dari sejumlah pihak terkait oknum yang mengaku sebagai utusan Kejaksaan Negeri Pesawaran. Menurut Ardi, pihaknya menerima informasi mengenai adanya oknum yang menghubungi maupun mendatangi sejumlah kepala desa dan kepala sekolah melalui telepon seluler, aplikasi WhatsApp, maupun secara langsung dengan mengatasnamakan Kejaksaan. “Beberapa laporan telah kami terima. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri Pesawaran lalu meminta sesuatu atau mengarahkan kepada pemberian sejumlah uang, kami mengimbau agar masyarakat tidak langsung percaya dan segera melakukan konfirmasi kepada kami,” ujar Ardi saat dihubungi media ini, Rabu (12/8/2026). Ia menegaskan, Kejari Pesawaran telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta sejumlah instansi terkait guna mengantisipasi praktik pencatutan nama institusi kejaksaan. Ardi meminta apabila terdapat oknum yang mengaku sebagai utusan Kejaksaan, termasuk mengatasnamakan Kasi Intel atau Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), agar segera dilaporkan melalui jalur koordinasi yang telah ditentukan. “Untuk kepala desa dapat segera berkoordinasi dengan Ketua APDESI Kabupaten. Kepala sekolah dapat menghubungi MKKS atau koordinator wilayah di kecamatan masing-masing. Sementara kepala puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Selanjutnya laporan tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak mudah terpengaruh oleh intimidasi maupun permintaan yang mengatasnamakan institusi penegak hukum. “Kami mengimbau seluruh kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, maupun instansi lainnya agar tidak melayani oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Segera laporkan kepada kami apabila menemukan kejadian serupa,” tegasnya. Ardi menambahkan, modus pencatutan nama institusi pemerintah kerap dilakukan oleh pelaku dari berbagai daerah dan memanfaatkan media komunikasi digital. “Kejahatan seperti ini bisa dilakukan oleh pelaku dari luar daerah, bahkan luar provinsi. Karena itu masyarakat harus lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai aparat tanpa identitas dan kewenangan yang jelas,” katanya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, dalam beberapa hari terakhir terdapat kepala desa dan kepala sekolah di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Pesawaran yang didatangi maupun dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Kejaksaan. “Saya sempat dihubungi seseorang berinisial BA yang mengaku sebagai kepanjangan tangan dari Kejaksaan dan menyebut dirinya terkait dengan Kasi Pidsus. Yang bersangkutan menyampaikan adanya rencana pemeriksaan terhadap beberapa desa di Kecamatan Punduh Pidada,” ujar sumber tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi yang menunjukkan bahwa orang yang disebutkan oleh sumber tersebut merupakan bagian dari Kejaksaan Negeri Pesawaran. Kejari Pesawaran mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencatutan nama institusi kejaksaan. (Red)