Tulang Bawang Barat (RN) -Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Buay Bulan Bersatu, Kecamatan Tulangbawang Udik (TBU), Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, kembali turun ke lapangan sebagai tindak lanjut perjuangan mereka terkait persoalan lahan dengan PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang, Sabtu (1/8/2026). Aksi tersebut dipimpin Ketua Umum Forum Buay Bulan Bersatu, Idham, didampingi Humas Forum Aswar, kuasa hukum Alfian Suni beserta tim, tokoh adat dari empat tiyuh, serta sekitar 195 masyarakat. Humas Forum Buay Bulan Bersatu, Aswar, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari deklarasi Forum Buay Bulan Bersatu yang telah dilaksanakan pada 3 Juni 2026. “Hari ini kami turun sebagai tindak lanjut dari Buay Bulan Bersatu yang telah dideklarasikan pada 3 Juni 2026 lalu,” ujar Aswar. Ia menjelaskan, perjuangan Forum Buay Bulan Bersatu telah melalui sejumlah tahapan. Pada 20 Juli 2026, pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang dengan tenggang waktu selama satu minggu. Namun, menurut Aswar, hingga batas waktu yang diberikan berakhir, somasi tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak perusahaan. Selanjutnya, pada 29 Juli 2026, Forum Buay Bulan Bersatu mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar difasilitasi melakukan audiensi atau mediasi dengan PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang. “Sambil menunggu respons Pemerintah Daerah terhadap permohonan audiensi kami, maka hari ini kami bersama penasihat hukum turun langsung ke titik maupun objek yang sedang kami persoalkan bersama PTPN,” katanya. Aswar menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang bersengketa dengan perusahaan, melainkan menuntut keterbukaan informasi. “Perlu saya tegaskan bahwa masyarakat Buay Bulan Bersatu tidak ada sengketa. Yang ada, kami hanya menuntut keterbukaan dari pihak PTPN I. Pada tahun 1984, masyarakat Buay Bulan Udik telah melepaskan areal seluas 11.550 hektare. Kami merasa dari luas tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh pihak PTPN. Kalau memang ada yang sudah mereka selesaikan, tentu kami terima karena itu memang menjadi hak mereka,” ujarnya. Menurut Aswar, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang hanya memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 3.819 hektare dari total lahan yang disebut mencapai 11.550 hektare. Selain persoalan lahan, Forum Buay Bulan Udik Bersatu juga menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program plasma, hingga kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. “Ini juga menyangkut persoalan di luar tanah. Berdasarkan aturan yang mengatur CSR, selama ini masyarakat Buay Bulan belum pernah merasakan manfaat CSR dari PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang. Begitu juga dengan plasma minimal 20 persen dari objek tanah HGU yang menurut kami wajib diberikan, namun faktanya sampai saat ini belum pernah kami rasakan,” katanya. Ia juga menyebut terdapat 13 desa di wilayah Buay Bulan, namun masyarakat setempat dinilai belum memperoleh perhatian dalam bentuk penyerapan tenaga kerja. “Di Buay Bulan ada 13 desa, tetapi kami menilai tidak ada itikad baik untuk mensejahterakan masyarakat dengan mempekerjakan mereka di PTPN I,” ujarnya. Dalam pernyataannya, Aswar juga melontarkan kritik keras terhadap pihak perusahaan dengan menyebut adanya oknum-oknum di PTPN yang menurutnya tidak menjalankan tujuan kehadiran perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu langkah yang di lakukan hari ini merupakan peringatan terakhir ke PTPN 1 Regional 7 , apabila juga belum ada respon Buay Bulan Bersatu akan menurunkan masa hingga puluhan ribu. Sementara itu, Kuasa Hukum Forum Buay Bulan Bersatu, Alfian Suni, menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum dan memperjuangkan tuntutan masyarakat hingga tuntas. “Hari ini kami melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat Buay Bulan Bersatu. Kami sepakat memberikan pembelaan kepada masyarakat dan akan menuntut PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang agar segera menyelesaikan persoalan ini,” kata Alfian. Menurut Alfian, HGU seluas sekitar 3.819 hektare yang dimiliki perusahaan disebut telah berakhir pada September 2025. “Perlu diketahui bahwa HGU 3.819 hektare itu telah berakhir pada September 2025. Jadi yang disebut tanah negara itu tanah yang mana, karena HGU tersebut sampai saat ini menurut informasi yang kami miliki belum diperpanjang,” ujarnya. Ia juga menyampaikan pendapat hukumnya bahwa perpanjangan HGU harus memperhatikan kesepakatan dengan masyarakat sekitar. “Kami meminta pihak PTPN menanggapi seluruh surat yang telah kami layangkan, termasuk somasi. Tim hukum akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan hak masyarakat Buay Bulan Bersatu,” tegasnya. Hingga berita ini ditulis, pihak PTPN I Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang belum memberikan tanggapan atas somasi maupun berbagai pernyataan dan tuntutan yang disampaikan Forum Buay Bulan Bersatu. (zal)

Tulang Bawang Barat (RN) – Masyarakat adat yang tergabung dalam wadah Buay Bulan Bersatu resmi melayangkan surat somasi kepada PTPN 1 Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang. Surat tersebut disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tulang Bawang Barat, Lampung, Senin (20/7/2026). Dengan tenggak waktu tujuh hari bagi pihak terkait untuk merespon. Kedatangan perwakilan masyarakat disambut langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat, Untung Budiono. Ia menyatakan pihak pemerintah daerah terbuka menerima aspirasi dari empat tiyuh yang masuk dalam wilayah adat Marga Buay Bulan tersebut. “Komitmen kami siap memediasi persoalan ini. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merespon harapan Buay Bulan Bersatu. Pemerintah berupaya maksimal menyelesaikan masalah ini, negara harus hadir untuk masyarakat,” kata Untung. Belum Ada Penyaluran CSR Sejak 42 Tahun Lalu Aswar, Humas Forum Buay Bulan Bersatu, menjelaskan surat somasi ini diajukan karena PTPN 1 Regional VII Bunga Mayang belum pernah sekalipun menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) kepada masyarakat adat setempat. Menurutnya, perusahaan telah mengelola lahan tersebut sejak tahun 1984, dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan pada tahun 1995 hingga tahun 2026 ini. Selama puluhan tahun beroperasi, tidak ada bentuk bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat adat di sekitar lokasi usaha. Buay Bulan Bersatu juga meminta pemerintah daerah tidak memperpanjang masa berlaku HGU PTPN 1 atas lahan wilayah adat mereka. “Kami datang untuk menyampaikan somasi ini lewat Pemkab dan DPRD. Alhamdulillah disambut baik, kami berharap segera ada tanggapan yang jelas,” tambah Aswar. Surat somasi ini ditembuskan kepada Bupati Tulang Bawang Barat, Ketua DPRD, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten, Ketua Pengadilan Negeri Menggala, Kapolres, Kajari, Komandan Dandim 0412 Lu, Camat Tulang Bawang Udik, serta seluruh kepala tiyuh di wilayah tersebut. Berdasarkan Aturan Hukum Berlaku, Penasehat Hukum Buay Bulan Bersatu, Alfian Suni, menegaskan tuntutan masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain: 1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3: Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya; 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang mengatur hak atas tanah adat atau ulayat; 3. UU No. 40 Tahun 2007 serta PP No. 47 Tahun 2012 dan 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan; 4. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 yang mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 20% dari total luas lahan yang diusahakan untuk kebun masyarakat sekitar di luar area HGU. “Jika lewat batas waktu tujuh hari tidak ada tanggapan yang memuaskan, kami bersama tim akan menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami juga tidak menutup kemungkinan melakukan aksi langsung ke lokasi,” tegas Alfian (zal).