Pesawaran (RN) – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran melakukan audiensi dengan PT Telkomsel guna membahas solusi peningkatan layanan jaringan telekomunikasi, khususnya di wilayah yang masih mengalami blanspot. Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa menyampaikan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi yang merata menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era digital saat ini. Menurutnya, akses komunikasi yang baik tidak hanya mendukung aktivitas sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. “Kami berharap melalui koordinasi ini dapat dirumuskan langkah konkret untuk memperluas jangkauan jaringan, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan sinyal,” kata dia. Menanggapi hal tersebut, Sementara dari pihak Telkomsel, hadir Manager Network Operation and Productivity Lampung Muhammad Elbana menyatakan, komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan jaringan di Kabupaten Pesawaran melalui langkah-langkah teknis yang terukur. “Sebagai tindak lanjut, Telkomsel akan melakukan pemetaan ulang wilayah blankspot guna memperoleh data yang lebih akurat. Selain itu, Diskominfotiksan bersama Telkomsel juga akan melakukan peninjauan lapangan secara bersama pada sejumlah wilayah prioritas,” ujarnya. Ia juga mengatakan, ada beberapa desa yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini antara lain Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan, Desa Muncak Kecamatan Teluk Pandan, Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pedada, Desa Bunut Sebrang Kecamatan Way Ratai, Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau, Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pedada serta beberapa desa lainnya. “Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemerataan akses telekomunikasi di Kabupaten Pesawaran dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih optimal dan merata,” pungkasnya. (zal)

Pesawaran (RN) – Kejaksaan Negeri Pesawaran memusnahkan barang bukti dari beberapa perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman Kejari setempat, Rabu (22/4/2026). Kegiatan pemusnahan tersebut disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Pesawaran, perwakilan dari Kepolisian Resor Pesawaran, Pabung Pesawaran Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, serta para Kepala Seksi dan Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Pesawaran. “Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah inkracht, meliputi perkara narkotika, oharda (orang dan harta benda), perlindungan anak dan KDRT, serta kamnegtibum (keamanan negara dan ketertiban umum,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H. Ia juga mengatakan, bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, “Guna memberikan kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti, serta sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana,” ujarnya. Selain itu, menurut dia kegiatan ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas dan konsisten. ” Sesuai putusan pengadilan barang bukti tersebut tidak dibutuhkan sehingga harus dimusnahkan,” tegasnya. (Red)

Pesawaran (RN) – Bupati Pesawaran Nanda Indira B, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu kunci utama penguatan pembangunan daerah.  Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Negeri Katon, Senin (20/4/2026). “Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” kata dia. Dirinya juga mengatakan, Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk program pembangunan yang dirasakan langsung, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, jaminan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, hingga berbagai program pengentasan kemiskinan. “Saya mengimbau seluruh pihak, khususnya aparatur kecamatan dan desa, untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu,” ujarnya. Menurutnya, peran camat dan kepala desa sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan. “Saya minta camat dan seluruh kepala desa dapat mengambil peran maksimal dalam mendorong optimalisasi penerimaan PBB di wilayah masing-masing,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran, Evans Sagita, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Ia mengungkapkan bahwa ketetapan PBB-P2 Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 mencapai lebih dari Rp12 miliar. Target tersebut, menurutnya, memerlukan dukungan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, namun hal ini masih perlu terus ditingkatkan,” pungkasnya. (zal)

Pesawaran (RN) – Setelah enam tahun menempuh dan telah dinyatakan lulus, Pondok Pesantren (Ponpes) Al Farabi mewisuda dan melepas 17 Santri guna melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kegiatan dilangsungkan di Halaman Ponpesnya di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon, Senin (20/04/2026). Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dengan baik yang penuh bangga dan haru pasalnya tidak seluruhnya yang dapat menyelesaikan hingga akhir. Berbagai ucapan rasa terima kasih dikemukakan para santri akhir yang diwisuda dan wali santri kepada seluruh ustadz dan ustadzah selaku pengajarnya serta pihak Pondok Pesantren Al Farabi. “Terima kasih atas kesabaran dan mohon maaf atas segala kesalahan kami sampaikan kepada seluruh ustadz dan pengasuh pondok, bekal ilmu ini menjadikan pegangan hidup kami kedepan yang lebih baik ditengah masyarakat,” kata Andra,salah satu santri yang diwisuda. Melengkapinya, Pengasuh Pondok Pesantren Al Farabi Al Mukarrom Ustadz Fatoni mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan dengan baik, kini saatnya dikembalikan kepada wali santri. “Enam tahun bukan waktu yang sebentar, apa yang menjadi bekal kalian kelak harus menjadi pegangan ketika berada ditengah masyarakat. Tetap jaga akhlaq dan harus menjaga nama baik Pondok Pesantren Al Farabi, sukses untuk kalian semua,” kata dia. Ditegaskan, bahwa alumni Pondok Pesantren Al Farabi telah mampu bersaing dengan pondok pesantren besar lainnya serta pada lulusan sekolah yang sederajat setingkatnya. “Alumnus Al Farabi telah banyak yang menjadi abdi negara baik TNI dan Polri, kemudian lolos tes untuk mengikuti perguruan tinggi negeri dan perguruan luar negeri seperti Al Azhar di Kairo Mesir,” tegas dia. Untuk diketahui, Pondok Pesantren Al Farabi merupakan satu bagian dari Perguruan Dinniyah Putri Lampung dan Kampus Instidla serta beberapa entitas pendidikan dibawah naungannya. Berbagai kegiatan guna menunjang kepribadian para santri dalam mengembangkan jati dirinya terus ditingkatkan, faktanya sejumlah prestasi telah diraih para santri dari setiap generasi. Untuk itu, bagi warga manapun atau masyarakat yang menginginkan putra putrinya belajar lebih berkualitas dan mandiri maka bisa mendaftarkannya di Pondok Pesantren Al Farabi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (zal)

Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam rangka penajaman isu strategis dan sinkronisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  “FGD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026,” kata Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran, Iswanto saat mengelar Kegiatan ini berlangsung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026). Ia juga mengatakan, FGD ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki pola penyusunan ADEM yang selama ini masih dilakukan secara parsial. “Melalui forum ini, kita menyusun ADEM secara bersama-sama agar lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya. Ia juga menyoroti adanya perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah pusat kini lebih berfokus pada pemberian program dibandingkan transfer anggaran secara langsung ke daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun asumsi dasar ekonomi makro. “Kita perlu menyesuaikan pendekatan dalam penyusunan ADEM agar tetap relevan dengan arah kebijakan pusat, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya. Dirinya juga berharap, dari kegiatan ini menghasilkan sejumlah output strategis, di antaranya rumusan permasalahan pembangunan daerah yang terverifikasi, pemetaan program dan kegiatan OPD beserta peran masing-masing, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Dalam pelaksanaannya, peserta FGD dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dengan empat tema utama, yakni penanganan working poor (termasuk tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan), penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Melalui diskusi kelompok tersebut, seluruh peserta secara aktif menyusun matriks aksi kebijakan ADEM berdasarkan peran dan fungsi masing-masing OPD, sebagai langkah konkret dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (zal)

Pesawaran (RN) – Bupati Pesawaran Nanda Indira bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam acara Ground Breaking perbaikan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah wisata pesisir, Rabu (15/4/2026). Peninjauan difokuskan pada ruas R.E. Martadinata hingga Lempasing–Padang Cermin, serta ruas Padang Cermin–Simpang Teluk Kiluan yang merupakan jalur utama menuju destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung sektor pariwisata yang terus berkembang di wilayah pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai tingginya minat kunjungan wisatawan ke Pesawaran perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, khususnya akses jalan. “Pesawaran memiliki potensi wisata yang luar biasa dan terus berkembang. Namun, kondisi jalan saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi lonjakan volume kendaraan, terutama pada akhir pekan,” ujarnya. Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pelebaran jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer dengan lebar mencapai sekitar 11 meter. Ruas tersebut ditargetkan mampu menampung hingga empat lajur kendaraan saat kondisi padat, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga dilakukan pada ruas Padang Cermin–Simpang Teluk Kiluan sepanjang 7,246 kilometer. Pekerjaan mencakup perkerasan beton semen setebal 20 cm, lapis pondasi bawah beton kurus 10 cm, serta pembangunan bahu jalan (rabat) setebal 20 cm guna meningkatkan daya tahan dan keselamatan jalan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sejumlah wilayah, di antaranya Desa Hurun (Kecamatan Padang Cermin), Desa Sukajaya Punduh dan Kampung Baru (Kecamatan Marga Punduh), serta Desa Kota Jawa, Sukajaya Pidada, dan Bangun Rejo (Kecamatan Punduh Pidada). Bupati Pesawaran Nanda Indira menyambut baik langkah percepatan pembangunan tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan ini dinilai tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan pesisir. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pembangunan ini akan memberikan dampak besar terhadap pengembangan pariwisata Pesawaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujar Nanda. Proyek peningkatan ruas jalan ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Namun demikian, pemerintah berupaya melakukan percepatan agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih awal, yakni pada Juli 2026. “Selain itu, Pemprov Lampung juga berencana untuk melakukan peningkatan infrastruktur jalan di jalur pesisir ini untuk terus diperluas hingga terhubung dengan akses wisata Gigi Hiu di Kabupaten Tanggamus. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membuka akses kawasan pariwisata serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Provinsi Lampung,” ujarnya. (zal)