Hardiknas, Momentum Teguhkan Semangat Bangun Pendidikan Nasional
Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (4/5/2026).
Bupati Pesawaran, Nanda Indira B. bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Dalam amanatnya, disampaikan bahwa peringatan Hardiknas menjadi momentum penting untuk merefleksikan sekaligus meneguhkan kembali semangat membangun pendidikan nasional.
“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, serta membentuk peradaban yang bermartabat,” demikian kutipan pidato Menteri yang dibacakan Bupati.
Dalam amanatnya Bupati menyampaikan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai program prioritas.
“Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar sekaligus mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh.
Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menetapkan lima kebijakan strategis,” kata dia.
Ia juga mengatakan, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran yang telah menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan pada tahun 2025.
Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru melalui pemberian beasiswa pendidikan serta penguatan program sertifikasi dan insentif bagi tenaga pendidik.
Penguatan karakter peserta didik melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman, serta penerapan berbagai program pembiasaan positif seperti Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan bidang STEM dan evaluasi capaian akademik.
Perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata melalui berbagai layanan pendidikan fleksibel, termasuk pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, hingga penguatan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.
Bupati menyebut bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, hingga media.
“Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa didukung pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus,” pungkasnya. (zal)
Wabup Pesawaran Dampingi Tim Kementerian PUPR Tinjau Calon Lokasi Sekolah Rakyat
Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Lapangan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (1/5/2026).
“Peninjauan ini menjadi langkah awal percepatan realisasi program pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah Pesawaran,” kata Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali.
Wabup Antonius mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati Pesawaran dengan Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.
“Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9 hektare yang merupakan aset daerah, sementara kebutuhan minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat sekitar 7 hektare,” ujarnya.
“Lokasi ini kita nilai sangat potensial. Selain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, ke depan kawasan ini juga akan dikembangkan sebagai ruang terbuka atau taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.
Wabup juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, Pemkab Pesawaran akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus untuk mengawal proses tersebut.
“Target kami, dalam bulan ini seluruh persyaratan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dan dokumen pendukung lainnya dapat segera diselesaikan, sehingga usulan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
Sekolah Rakyat yang direncanakan ini nantinya akan menampung sekitar 1.080 siswa yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah Lampung, Arius Fedrinaldo, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil peninjauan awal, lokasi yang diusulkan dinilai telah memenuhi kriteria teknis.
“Dari hasil peninjauan, lokasi ini sudah cukup ideal untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
“Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk terus mendukung program nasional peningkatan akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan daerah,” pungkasnya. (zal)
Wabup Pesawaran Dorong Kolaborasi Penanggulangan TBC dan Malaria
Pesawaran (RN) – Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan malaria, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Besar Inisiatif Lampung Sehat (ILS) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan ramah tamah serta penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, di Banyu Langit Cottage, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (23/4/2026).
“Kasus malaria yang cukup tinggi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh banyaknya tambak yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan penertiban,” kata dia.
Wabup mengatakan bahwa upaya penanggulangan TBC dan malaria tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat.
“Kami membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif sebagai bahan perbaikan ke depan. Penanganan TBC dan malaria harus dilakukan secara intens dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup juga mengungkapkan rencana pembangunan bank sampah melalui kerja sama dengan pihak swasta sebagai upaya mengurangi polusi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong program pembangunan rumah layak huni melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendukung lingkungan hidup yang sehat.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dari semua pihak agar upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya.
Direktur ILS, Sudianto, menjelaskan bahwa Inisiatif Lampung Sehat merupakan organisasi nirlaba berbasis komunitas yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan.
“ILS aktif melakukan pendampingan, edukasi, investigasi kontak, serta penyuluhan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, TBC menjadi salah satu program prioritas yang saat ini telah berjalan cukup baik. Selain pembentukan Desa Siaga TBC, ILS juga menginisiasi program peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal melalui bantuan bedah rumah dari kementerian terkait bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Selain TBC, isu stunting dan malaria juga menjadi perhatian kami dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (zal)
Audiensi Diskominfotiksan Pesawaran Bersama Telkomsel Bahas Penanganan Blankspot
Pesawaran (RN) – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran melakukan audiensi dengan PT Telkomsel guna membahas solusi peningkatan layanan jaringan telekomunikasi, khususnya di wilayah yang masih mengalami blanspot.
Kepala Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa menyampaikan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi yang merata menjadi kebutuhan dasar masyarakat di era digital saat ini. Menurutnya, akses komunikasi yang baik tidak hanya mendukung aktivitas sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami berharap melalui koordinasi ini dapat dirumuskan langkah konkret untuk memperluas jangkauan jaringan, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan sinyal,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Sementara dari pihak Telkomsel, hadir Manager Network Operation and Productivity Lampung Muhammad Elbana
menyatakan, komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan jaringan di Kabupaten Pesawaran melalui langkah-langkah teknis yang terukur.
“Sebagai tindak lanjut, Telkomsel akan melakukan pemetaan ulang wilayah blankspot guna memperoleh data yang lebih akurat. Selain itu, Diskominfotiksan bersama Telkomsel juga akan melakukan peninjauan lapangan secara bersama pada sejumlah wilayah prioritas,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, ada beberapa desa yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini antara lain Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan, Desa Muncak Kecamatan Teluk Pandan, Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pedada, Desa Bunut Sebrang Kecamatan Way Ratai, Desa Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau, Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pedada serta beberapa desa lainnya.
“Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemerataan akses telekomunikasi di Kabupaten Pesawaran dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih optimal dan merata,” pungkasnya. (zal)
Kejari Pesawaran Musnahkan Barang Bukti Sejumlah Perkara Yang Telah Inkraht
Pesawaran (RN) – Kejaksaan Negeri Pesawaran memusnahkan barang bukti dari beberapa perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman Kejari setempat, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan pemusnahan tersebut disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Pesawaran, perwakilan dari Kepolisian Resor Pesawaran, Pabung Pesawaran Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, serta para Kepala Seksi dan Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Pesawaran.
“Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah inkracht, meliputi perkara narkotika, oharda (orang dan harta benda), perlindungan anak dan KDRT, serta kamnegtibum (keamanan negara dan ketertiban umum,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, S.H., M.H.
Ia juga mengatakan, bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
“Guna memberikan kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti, serta sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia kegiatan ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum secara tegas dan konsisten.
” Sesuai putusan pengadilan barang bukti tersebut tidak dibutuhkan sehingga harus dimusnahkan,” tegasnya. (Red)
Lantik Pengurus OSIS, Ini Pesan Kepala SMPN 1 Gedong Tataan
Penawaran (RN) – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri satu Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (SMPN1), melantik Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) masa bakti 2026/2027.
Acara pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah janji pengurus OSIS dan penyerahan bendera OSIS dari Ketua OSIS periode sebelumnya kepada Ketua OSIS terpilih, Farah Novita Salsabila dari kelas VIII.
Dalam amanatnya, Kepala Sekolah Hudori S.Pd. berpesan agar pengurus OSIS yang baru dapat menjadi teladan bagi seluruh siswa. Mudah mudahan pengurus OSIS yang baru ini dapat melahirkan inovasi kegiatan positif dan menjadi motor penggerak bagi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.
“Jadilah pengurus yang amanah, kreatif, dan mampu membawa nama baik sekolah. OSIS adalah wadah kalian belajar memimpin dan bertanggung jawab,” kata Hudori, saat menggelar kegiatan di Halaman Sekolah setempat, Selasa (21/04/2026).
Selain melantik ketua OSIS kepala sekolah SMPN 1 juga memberikan para juara lomba akademik dan non-akademik tingkat kabupaten yang telah mengharumkan nama sekolah.
” Mudah mudahan dengan diberikan hadia ini dapat menambah semangat para siswa dan memberikan motivasi bagi siswa siswi lainya untuk terus berprestasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua OSIS terpilih Farah Novita Salsabila menyatakan siap menjalankan program kerja dengan semangat kebersamaan, dan terimakasih atas kepercayaan.
“Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu guru dan dukungan dari teman-teman semua. OSIS ini milik kita bersama,” ucapnya. ( zal)
Bupati Nanda: Pajak Bentuk Kontribusi Nyata Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan
Pesawaran (RN) – Bupati Pesawaran Nanda Indira B, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu kunci utama penguatan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Negeri Katon, Senin (20/4/2026).
“Pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” kata dia.
Dirinya juga mengatakan, Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk program pembangunan yang dirasakan langsung, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, jaminan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, hingga berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Saya mengimbau seluruh pihak, khususnya aparatur kecamatan dan desa, untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak tepat waktu,” ujarnya.
Menurutnya, peran camat dan kepala desa sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan.
“Saya minta camat dan seluruh kepala desa dapat mengambil peran maksimal dalam mendorong optimalisasi penerimaan PBB di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran, Evans Sagita, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Ia mengungkapkan bahwa ketetapan PBB-P2 Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 mencapai lebih dari Rp12 miliar. Target tersebut, menurutnya, memerlukan dukungan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah, namun hal ini masih perlu terus ditingkatkan,” pungkasnya. (zal)
Sebanyak 17 Santri Ponpes Al Farabi Dinyatakan Lulus
Pesawaran (RN) – Setelah enam tahun menempuh dan telah dinyatakan lulus, Pondok Pesantren (Ponpes) Al Farabi mewisuda dan melepas 17 Santri guna melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kegiatan dilangsungkan di Halaman Ponpesnya di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon, Senin (20/04/2026).
Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung dengan baik yang penuh bangga dan haru pasalnya tidak seluruhnya yang dapat menyelesaikan hingga akhir. Berbagai ucapan rasa terima kasih dikemukakan para santri akhir yang diwisuda dan wali santri kepada seluruh ustadz dan ustadzah selaku pengajarnya serta pihak Pondok Pesantren Al Farabi.
“Terima kasih atas kesabaran dan mohon maaf atas segala kesalahan kami sampaikan kepada seluruh ustadz dan pengasuh pondok, bekal ilmu ini menjadikan pegangan hidup kami kedepan yang lebih baik ditengah masyarakat,” kata Andra,salah satu santri yang diwisuda.
Melengkapinya, Pengasuh Pondok Pesantren Al Farabi Al Mukarrom Ustadz Fatoni mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan dengan baik, kini saatnya dikembalikan kepada wali santri.
“Enam tahun bukan waktu yang sebentar, apa yang menjadi bekal kalian kelak harus menjadi pegangan ketika berada ditengah masyarakat. Tetap jaga akhlaq dan harus menjaga nama baik Pondok Pesantren Al Farabi, sukses untuk kalian semua,” kata dia.
Ditegaskan, bahwa alumni Pondok Pesantren Al Farabi telah mampu bersaing dengan pondok pesantren besar lainnya serta pada lulusan sekolah yang sederajat setingkatnya.
“Alumnus Al Farabi telah banyak yang menjadi abdi negara baik TNI dan Polri, kemudian lolos tes untuk mengikuti perguruan tinggi negeri dan perguruan luar negeri seperti Al Azhar di Kairo Mesir,” tegas dia.
Untuk diketahui, Pondok Pesantren Al Farabi merupakan satu bagian dari Perguruan Dinniyah Putri Lampung dan Kampus Instidla serta beberapa entitas pendidikan dibawah naungannya.
Berbagai kegiatan guna menunjang kepribadian para santri dalam mengembangkan jati dirinya terus ditingkatkan, faktanya sejumlah prestasi telah diraih para santri dari setiap generasi.
Untuk itu, bagi warga manapun atau masyarakat yang menginginkan putra putrinya belajar lebih berkualitas dan mandiri maka bisa mendaftarkannya di Pondok Pesantren Al Farabi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (zal)
Pemkab Pesawaran Perkuat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Pesawaran (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam rangka penajaman isu strategis dan sinkronisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“FGD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026,” kata Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran, Iswanto saat mengelar Kegiatan ini berlangsung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026).
Ia juga mengatakan, FGD ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki pola penyusunan ADEM yang selama ini masih dilakukan secara parsial.
“Melalui forum ini, kita menyusun ADEM secara bersama-sama agar lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah pusat kini lebih berfokus pada pemberian program dibandingkan transfer anggaran secara langsung ke daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun asumsi dasar ekonomi makro.
“Kita perlu menyesuaikan pendekatan dalam penyusunan ADEM agar tetap relevan dengan arah kebijakan pusat, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
Dirinya juga berharap, dari kegiatan ini menghasilkan sejumlah output strategis, di antaranya rumusan permasalahan pembangunan daerah yang terverifikasi, pemetaan program dan kegiatan OPD beserta peran masing-masing, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam pelaksanaannya, peserta FGD dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dengan empat tema utama, yakni penanganan working poor (termasuk tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan), penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melalui diskusi kelompok tersebut, seluruh peserta secara aktif menyusun matriks aksi kebijakan ADEM berdasarkan peran dan fungsi masing-masing OPD, sebagai langkah konkret dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (zal)
Kejaksaan Eksekusi Uang Pengganti Rp7,8 Miliar dalam Perkara Korupsi Tol Terpeka
Lampung (RN) – Dalam upaya memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung beserta jajaran kembali menunjukkan kinerja nyata.
Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Mesuji telah sukses melaksanakan eksekusi uang pengganti senilai Rp7.811.514.114,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).
“Eksekusi uang pengganti bernilai fantastis ini terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Tol Terpeka) khususnya pada STA. 100+200 s/d STA. 112+200 di Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2019,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, Kamis (16/04/2026).
Ia mengatakan, Langkah eksekusi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 58/PID.SUS-TPK/2025/PN.TJK tertanggal 25 Februari 2026 atas nama Terpidana TG. anak dari SG.
“Putusan tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Adapun perkara tindak pidana korupsi ini merupakan hasil produk penyidikan yang sebelumnya dilakukan secara intensif oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung,” ujarnya.
Mekanisme pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Dana senilai Rp7,8 miliar lebih tersebut ditransfer langsung dari Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Kejaksaan Negeri Mesuji menuju ke rekening resmi milik PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.
“Keberhasilan eksekusi ini merupakan wujud nyata bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung berkomitmen penuh, melalui Bidang Tindak Pidana Khusus dan seluruh jajaran, untuk menuntaskan perkara tindak pidana korupsi secara objektif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (zal)