Pesawaran (HO) – Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP-A) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Komisi Pemilihan umum (KPU) Pesawaran Provinsi Lampung menetapkan DPT sebanyak 344.903 Pemilih. Adapun rincian yang direkapitulasi sebagai berikut : Jumlah Kecamatan : 11 Jumlah Kelurahan/Desa : 148 Jumlah TPS : 1.381 Jumlah Pemilih Baru : 2.895 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat : 1.892 Jumlah Pemilih Aktif : 344.903 Jumlah Pemilih Laki-Laki : 176.324 Jumlah Pemilih Perempuan : 168.579. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Dody Afriyanto mengatakan, berdasarkan analisa dan pencermatan data pemilih, hasil 0erbaikan DPS akhir yang dilakukan oleh KPU Pesawaran ada pergerakan penambahan pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Sebelumnya jumlah TPS sebanyak 1.378 sekarang menjadi sebanyak 1.381 TPS, ada juga pergerakan penurunan jumlah data pemilih sebanyak 267 Pemilih dari jumlah DPSHP-A menuju Penetapan DPT,” kata dia, usai rapat pleno di kantor KPU Pesawaran, Rabu 21 Juni 2023. Dia menerangkan, jumlah rekapitulasi DPSHP-A yang telah dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 4 Juni 2023 sebanyak 345.170 terhimpun dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. “Jadi hasil rekapitulasi DPSHP-A dan penetapan DPT untuk Pemilu 2024 ini adalah merupakan Pemilih Aktif yang terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang,” jelasnya. “Kemudian DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Pesawaran nantinya akan di umumkan ditempat-tempat yang strategis oleh jajaran Adhoc baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa serta akan diumumkan juga di webnya KPU Pesawaran,” timpal Dody. Dody Afriyanto juga membuka ruang masukan dan tanggapan masyarakat kepada peserta rapat pleno jika masih terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan catatan harus disertai bukti dokumen autentik. “Hal itu sesuai amanat PKPU 7 tahun 2022 pasal 104 ayat (4) dan dipertegas oleh Surat Dinas KPU RI Nomor: 497,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) melalui Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Gedong Tataan Pesawaran Lampung, kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) wilayah Lampung pada Sabtu, (17/6/2023), bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA), Kabupaten Pesawaran.

Diketahui, ujian Profesi adalah salah satu tahapan bagi para calon Advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Setelah peserta mengikuti PKPA, dilanjutkan dengan UPA yang diselenggarakan oleh PERADI sebagaimana ditegaskan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ujian Profesi Advokat 2023 diikuti 23 peserta dari berbagai wilayah Provinsi Lampung, diantaranya: Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Pengamat Ujian Profesi Advokat 2023, Dr. (Chan) Nurul Hidayah, S.H. M.H. mengatakan, tujuan digelarnya ujian advokat ini adalah, ketika para peserta ujian dinyatakan lulus akan dinyatakan sumpah di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

“Untuk peserta ujian profesi yang lulus, biasanya akan di sumpah di pengadilan tinggi Tanjung karang,” kata Dr. Chan Nurul.

Dia juga menjelaskan, adapun peserta ujian advokat melalui DPC Peradi Gedong Tataan Pesawaran Lampung berjumlah 24 peserta namun satu peserta berhalangan hadir.

“Beliau, dang Ike, tidak bisa hadir mengikuti ujian profesi advokat hari ini, karena di jam yang sama beliau mengikuti rapat partai,” jelas Chan Nurul.

Dalam kesempatan itu, Nurul berharap, agar seluruh peserta dapat menjawab dengan baik materi ujian.

“Bisa menjawab soal soal yang diberikan Choice, yang diberi waktu satu jam, ada juga soal Esai, waktunya dua jam, dan saya sangat berharap, semoga semua peserta ujian lulus semua melalui DPC Peradi Gedong Tataan Pesawaran, dan nantinya semua peserta ujian dapat disumpah di pengadilan tinggi Tanjung karang,” tandasnya.

Sementara itu, Observer utusan DPN PERADI, Krisman Damanik mengatakan, ujian profesi Advokat ini dilaksanakan di 43 kota di Indonesia dan salah satunya Gedong Tataan termasuk kota yang melaksanakan ujian profesi advokat.

“Untuk peserta ujian, adalah teman teman yang sudah mengikuti PKPA yang ada di wilayah Gedong Tataan, dari DPC Sukadana juga ada, lalu digabung dengan DPC Gedong Tataan,” kata Krisman.

Dia menambahkan, agar para peserta bisa lulus ujian dan menjadi Advokat yang berintegritas, bertanggungjawab, dan bisa mengikuti tahapan tahapan berikutnya.

“Setelah ujian profesi advokat nanti ada tahapan pengangkatan, penyumpahan, selanjutnya baru menjadi advokat, setelah jadi advokat kita berharap dapat membela pencari keadilan,” ucap Krisman. (Red)

Pesawaran (HO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat Paripurna istimewa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, bertempat di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (16/6/2023). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Pesawaran Suprapto, dengan dihadiri, Wakil Ketua 1, dan Segenap Anggota serta Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah, para Pejabat Struktural di Lingkup Pemkab Pesawaran, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM serta Insan Pers.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI. “Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 telah diaudit oleh Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Lampung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Bupati. Bupati Dendi menjelaskan, dengan demikian opini WTP ini merupakan opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut pada LKPD Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. “Perolehan Opini dengan standar tertinggi ini merupakan hasil kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan saya berharap opini tersebut dapat kita pertahankan di tahun yang akan datang,” jelas Bupati. Menurut dia, dengan Keberhasilan dalam memperoleh Opini WTP tersebut, maka lanjut Bupati, selaku Kepala Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat atas dukungannya dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga pada akhirnya nanti kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat terwujud. ”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan,” tambah Bupati. Bupati menambahkan, secara umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1,222 Trilyun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. “Dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang tersebar di beberapa OPD terealisasi sebesar sejumlah Rp82,092 Milyar,” sebutnya. Untuk Realisasi PAD ini meliputi realisasi Pajak Daerah sebesar 36,760 Milyar, realisasi Retribusi daerah sebesar Rp3,054 Milyar, dan untuk realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp1,768 Milyar, dan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40,509 M. “Sedangkan dari pengelolaan pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Propinsi terealisasi sebesar Rp1,128 Trilun. Sedangkan dari pengelolaan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp11,531 M,” ujarnya. Untuk Belanja lanjutnya, Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI diperoleh realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,263 Trilyun yang meliputi belanja operasional, belanja Modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. “Untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp859,904 Milyar. Realisasi tersebut meliputi belanja pegawai sejumlah Rp486,337 M, belanja barang dan jasa sejumlah Rp356,227 milyar, belanja bunga sejumlah Rp61,216 Juta, belanja hibah sejumlah Rp14,059 M. Untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp3,219 M,” katanya. (Red)

Pesawaran (HO) – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menggelar kegiatan Perpisahan Siswa-siswi Tahun ajaran 2022-2023, dan purna tugas sebanyak enam guru yang telah bertugas di SDN 11 Gedong Tataan, di gelar di halaman sekolah setempat, Desa Sukabanjar, Jum’at (16/6/2023). Acara diawali dengan tarian tradisional Lampung Sigekh Penguten, dan di hadiri pengawas, koordinator wilayah Kecamatan Gedong Tataan, Kepala Desa Sukabanjar, ketua Komite, Babinsa, Babinkatimas dan para Wali Murid serta tamu undangan lainnya, Dengan Tema.”Taburlah Kebaikan Petiklah Perubahan dan Raihlah Impian Dimasa Depan.”

Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Gedong Tataan, Leny Marlina, Mpd, Dalam sambutannya mengucapkan, terimakasih atas kerja samanya sehingga bisa terselenggaranya kegiatan perpisahan siswa siswi, sekaligus purna tugas enam guru yang telah mengabdi di SDN 11 Gedong Tataan. “Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini. selanjutnya kepada para guru, karena telah membimbing serta mendidik anak-anak selama enam tahun ini, semoga anak-anak yang lulus bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi,” ujar dia. Dirinya juga menjelaskan, SDN 11 telah meluluskan sebanyak 43 siswa – siswi dengan mencapai nilai yang baik. Semoga siswa siswi yang lulus tahun ini bisa melanjutkan jejang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan tercapai cita-citanya. “Alhamdulilah pada tahun ini, secara keseluruhan siswa -siswi SDN 11 Gedong Tataan lulus seratus persen dengan nilai yang baik, dan jangan menjadi banga hati ilmu yang didapat, tetaplah menjadi orang yang selalu rendah hati,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Sunaryo, apresiasi yang setinggi – tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. “Saya selaku Kepala Desa Sukabanjar sangatlah bangga, dimana SDN 11 Gedong Tataan sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa, atas kerja keras kepal sekolah dan seluruh dewan guru,” ucapnya. Dirinya juga mengatakan, bagi siswa siswi yang berprestasi ada berupa bingkisan, ini murni dari desa Sukabanjar dan ini salah satu bentuk keperdulian kami selaku pemerintah Desa. “Saya berharap untuk siswa siswi kelas satu dan lima teruslah belajar, mudah mudahan tahun yang akan datang, meraih prestasi,kerena desa selalu menyediakan bingkisan buat siswa yang berprestasi,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) –  Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Pesawaran periode 2022-2027 di kukuhkan langsung oleh Dewan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Prof. Dr. H. Sudarman, MA di Gedung Serba Guna (GSG), kabupaten setempat, (15/6/2023).

Muhammad Nurdin selaku Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kabupaten Pesawaran  mengatakan saat ini sudah melakukan langkah-langkah positif untuk membangun Kabupaten Pesawaran.

“Dimana Kami akan melakukan program kerja, yang memang sudah ada, melalui  program pertanian dan peternakan, saat ini  memang  sudah kita lakukan MoU dengan beberapa pihak,”ujarnya.

Mengahadapi pemilu mendatang  Muhammadiyah sudah memiliki pedoman sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.

“Dimana kami sebagai pengurus   Muhammadiyah  tidak mau ter jebakan dengan isu politik praktis yang bisa memecah belah kader namun Muhammadiyah juga tidak mengharamkan apa bila ada anggota Muhammadiyah  masuk dalam partai politik,” ungkapnya.

“Kami selaku pengurus Muhammadiyah punya aturan yang harus di taati, ketika kader tersebut sudah manjadi pengurus di partai maka harus mengundurkan diri dari kepengurusan Muhammadiyah dan menjadi anggota bisa,” timpalnya.

Sementara, Bupati Pesawaran  Dendi Ramadhona mengatakan di kepemimpinan yang baru saja di kukuhkan berharap semakin banyak ide-ide  dan gagasan, serta dapat  peran aktif  tak hanya dengan pemerintah juga multi sektor sesama organisasi keagamaan.

“Saya yakin Muhamadiyah mempunyai tujuan  sangat mulia dan sangat baik, Insya Allah saya Bupati Pesawaran berserta jajaran terus  mendukung program-program Muhammadiyah ke depan nya,” ujar Bupati. (Red)