Pesawaran (HO) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran, kembali mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) penguatan kompetensi wartawan muda PWI Se-Provinsi Lampung 2023, di Balai Wartawan H. Sofian Akhmad Jl. Ahmad Yani no 47 Bandar Lampung, Sabtu (24/6/2023). Ketua PWI Pesawaran M. Ismail mengatakan ada sebanyak enam orang wartawan yang mengikuti Diklat untuk meningkatkan mutu dan martabak pers. “Ada enam anggota PWI Pesawaran yang mengikuti Diklat, diantaranya Apriyansah, Oky Indrajaya, Wahyudi kemudian Aris Tama dan Indra Jaya,” sebutnya.

Dirinya mengatakan, di bawah kepemimpinannya seluruh anggota PWI Pesawaran diwajibkan untuk mengikuti UKW, karena hal itu menjadi salah satu syarat mengurus kartu keanggotaan PWI. “Untuk saat ini dari sebanyak 30 anggota yang ada di Pesawaran, terdapat 25 anggota berstatus muda dan satu berstatus madya, diharapkan pada tahun ini seluruh anggota kita sudah berstatus wartawan muda,” ujar dia. Dirinya mengatakan, dengan UKW akan membuat wartawan memahami pedoman dasar menulis berita dan cara penulisan berita yang baik, dengan mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik. “Kalau sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik, saya yakin wartawan itu akan menghasilkan berita yang baik, menarik, efektif, dan profesional,” kata dia. “Salah satu ciri profesionalisme wartawan adalah keahlian menulis berita dengan baik, maka dari itu saya mengharuskan seluruh anggota PWI Pesawaran agar dapat mengikuti UKW agar dapat menyajikan berita yang baik dan benar kepada masyarakat,” katanya. Ismail menambahkan, nanti ada lima anggotanya yang akan mengikuti UKW pada bulan Juli dan Agustus mendatang. “Satu anggota mengikuti peningkatan status dari muda menjadi madya atas nama Randy Septian pada bulan Juli, dan untuk Bulan Agustus rencananya atas nama Dodi Apriyadi mengikuti UKM Madya, kemudian empat anggota lagi mengikuti tingkat muda atas nama Apriyansah, Okky, Wahyudi dan Aris Tama,” pungkasnya. (Red)

Lampung (HO) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebupaten Pesawaran memberikan Pelatihan jurnalistik Kepada 40 anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berada di berapa Kecamatan di Bumi Andan Jejama. “Pedoman dasar menulis berita dan cara penulisan berita yang baik, dengan mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik supaya menghasilkan berita menjadi baik, menarik, efektif, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik,” ujarnya Ismail saat menjadi narasumber pelatihan Desa Wisata di Hotel D’ Green Bandar Lampung, Kamis (22/6/2023). Salah satu ciri wartawan profesional lanjut Ismail, menulis berita secara profesional juga. Salah satu ciri profesionalisme wartawan adalah keahlian menulis berita dengan baik. “Masih Banyak nya wartawan, terutama wartawan media online yang tampak belum profesional dalam menulis berita dan melanggar kode etik jurnalistik,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih cerdas dan aktif pada media sosial (medsos). Karenanya, perlu diberikan arahan dan bimbingan agar dalam menulis di media sosial atau lainnya tidak melanggar hukum. “Perlunya pelatihan ini agar ketika peserta mengekspresikan diri melalui tulisan dapat dengan mudah dimengerti dengan baik oleh pembacanya. Lalu, pelatihan penulisan juga untuk mengetahui batasan apa saja sehingga tidak melanggar hukum ketika ber medsos, ” kata dia. Ditegaskan, era digitalisasi sekarang ini masyarakat dapat dengan leluasa menulis di media sosial apapun sehingga hampir tidak ada lagi informasi yang dapat ditutupi.

“Ketika informasi diupload di medsos oleh masyarakat dan bukan produk jurnalistik, secara tidak langsung masuk dalam citizen journalistik atau masyarakat jurnalistik yang dapat membantu menginformasikan melalui media sosial,” tegas dia. Sementara itu, Muklis salah satu anggota pokdarwis dari Petengoran Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, yang mengikuti pelatihan desa wisata mengungkapkan dengan ada kegiatan pelatihan jurnalistik bisa manambah ilmu tentang jurnalis. “Pelatihan Ini nantinya bisa mambantu kami mempromosikan wisata yang ada di desa, melalui pemberitaan, terimakasih Kepada Ketua PWI Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan pelatihan tentang jurnalistik dan tata cara menulis dengan benar,” ucapnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP-A) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Komisi Pemilihan umum (KPU) Pesawaran Provinsi Lampung menetapkan DPT sebanyak 344.903 Pemilih. Adapun rincian yang direkapitulasi sebagai berikut : Jumlah Kecamatan : 11 Jumlah Kelurahan/Desa : 148 Jumlah TPS : 1.381 Jumlah Pemilih Baru : 2.895 Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat : 1.892 Jumlah Pemilih Aktif : 344.903 Jumlah Pemilih Laki-Laki : 176.324 Jumlah Pemilih Perempuan : 168.579. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Dody Afriyanto mengatakan, berdasarkan analisa dan pencermatan data pemilih, hasil 0erbaikan DPS akhir yang dilakukan oleh KPU Pesawaran ada pergerakan penambahan pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Sebelumnya jumlah TPS sebanyak 1.378 sekarang menjadi sebanyak 1.381 TPS, ada juga pergerakan penurunan jumlah data pemilih sebanyak 267 Pemilih dari jumlah DPSHP-A menuju Penetapan DPT,” kata dia, usai rapat pleno di kantor KPU Pesawaran, Rabu 21 Juni 2023. Dia menerangkan, jumlah rekapitulasi DPSHP-A yang telah dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 4 Juni 2023 sebanyak 345.170 terhimpun dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. “Jadi hasil rekapitulasi DPSHP-A dan penetapan DPT untuk Pemilu 2024 ini adalah merupakan Pemilih Aktif yang terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang,” jelasnya. “Kemudian DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Pesawaran nantinya akan di umumkan ditempat-tempat yang strategis oleh jajaran Adhoc baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa serta akan diumumkan juga di webnya KPU Pesawaran,” timpal Dody. Dody Afriyanto juga membuka ruang masukan dan tanggapan masyarakat kepada peserta rapat pleno jika masih terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan catatan harus disertai bukti dokumen autentik. “Hal itu sesuai amanat PKPU 7 tahun 2022 pasal 104 ayat (4) dan dipertegas oleh Surat Dinas KPU RI Nomor: 497,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) melalui Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Gedong Tataan Pesawaran Lampung, kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) wilayah Lampung pada Sabtu, (17/6/2023), bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung (INSTIDLA), Kabupaten Pesawaran.

Diketahui, ujian Profesi adalah salah satu tahapan bagi para calon Advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Setelah peserta mengikuti PKPA, dilanjutkan dengan UPA yang diselenggarakan oleh PERADI sebagaimana ditegaskan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ujian Profesi Advokat 2023 diikuti 23 peserta dari berbagai wilayah Provinsi Lampung, diantaranya: Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Pengamat Ujian Profesi Advokat 2023, Dr. (Chan) Nurul Hidayah, S.H. M.H. mengatakan, tujuan digelarnya ujian advokat ini adalah, ketika para peserta ujian dinyatakan lulus akan dinyatakan sumpah di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

“Untuk peserta ujian profesi yang lulus, biasanya akan di sumpah di pengadilan tinggi Tanjung karang,” kata Dr. Chan Nurul.

Dia juga menjelaskan, adapun peserta ujian advokat melalui DPC Peradi Gedong Tataan Pesawaran Lampung berjumlah 24 peserta namun satu peserta berhalangan hadir.

“Beliau, dang Ike, tidak bisa hadir mengikuti ujian profesi advokat hari ini, karena di jam yang sama beliau mengikuti rapat partai,” jelas Chan Nurul.

Dalam kesempatan itu, Nurul berharap, agar seluruh peserta dapat menjawab dengan baik materi ujian.

“Bisa menjawab soal soal yang diberikan Choice, yang diberi waktu satu jam, ada juga soal Esai, waktunya dua jam, dan saya sangat berharap, semoga semua peserta ujian lulus semua melalui DPC Peradi Gedong Tataan Pesawaran, dan nantinya semua peserta ujian dapat disumpah di pengadilan tinggi Tanjung karang,” tandasnya.

Sementara itu, Observer utusan DPN PERADI, Krisman Damanik mengatakan, ujian profesi Advokat ini dilaksanakan di 43 kota di Indonesia dan salah satunya Gedong Tataan termasuk kota yang melaksanakan ujian profesi advokat.

“Untuk peserta ujian, adalah teman teman yang sudah mengikuti PKPA yang ada di wilayah Gedong Tataan, dari DPC Sukadana juga ada, lalu digabung dengan DPC Gedong Tataan,” kata Krisman.

Dia menambahkan, agar para peserta bisa lulus ujian dan menjadi Advokat yang berintegritas, bertanggungjawab, dan bisa mengikuti tahapan tahapan berikutnya.

“Setelah ujian profesi advokat nanti ada tahapan pengangkatan, penyumpahan, selanjutnya baru menjadi advokat, setelah jadi advokat kita berharap dapat membela pencari keadilan,” ucap Krisman. (Red)

Pesawaran (HO) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat Paripurna istimewa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, bertempat di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (16/6/2023). Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Pesawaran Suprapto, dengan dihadiri, Wakil Ketua 1, dan Segenap Anggota serta Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Pesawaran, Sekretaris Daerah, para Pejabat Struktural di Lingkup Pemkab Pesawaran, para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM serta Insan Pers.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI. “Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 telah diaudit oleh Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Lampung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Bupati. Bupati Dendi menjelaskan, dengan demikian opini WTP ini merupakan opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut pada LKPD Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. “Perolehan Opini dengan standar tertinggi ini merupakan hasil kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan saya berharap opini tersebut dapat kita pertahankan di tahun yang akan datang,” jelas Bupati. Menurut dia, dengan Keberhasilan dalam memperoleh Opini WTP tersebut, maka lanjut Bupati, selaku Kepala Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat atas dukungannya dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga pada akhirnya nanti kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat terwujud. ”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan,” tambah Bupati. Bupati menambahkan, secara umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1,222 Trilyun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. “Dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang tersebar di beberapa OPD terealisasi sebesar sejumlah Rp82,092 Milyar,” sebutnya. Untuk Realisasi PAD ini meliputi realisasi Pajak Daerah sebesar 36,760 Milyar, realisasi Retribusi daerah sebesar Rp3,054 Milyar, dan untuk realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp1,768 Milyar, dan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40,509 M. “Sedangkan dari pengelolaan pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Propinsi terealisasi sebesar Rp1,128 Trilun. Sedangkan dari pengelolaan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp11,531 M,” ujarnya. Untuk Belanja lanjutnya, Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI diperoleh realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,263 Trilyun yang meliputi belanja operasional, belanja Modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. “Untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp859,904 Milyar. Realisasi tersebut meliputi belanja pegawai sejumlah Rp486,337 M, belanja barang dan jasa sejumlah Rp356,227 milyar, belanja bunga sejumlah Rp61,216 Juta, belanja hibah sejumlah Rp14,059 M. Untuk belanja bantuan sosial sejumlah Rp3,219 M,” katanya. (Red)