Rangkaian HUT Pesawaran ke -17, Ribuan Masyarakat Antusias Meriahkan PesawaRun 2024
Pesawaran (RN – Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Pesawaran ke-17, ribuan masyarakat Antusias mengikuti pesawaRun, kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Pemkab Pesawaran, Sabtu (10/08/2024).
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, PesawaRun 2024 diisi oleh berbagai kegiatan menarik, di antaranya lari jarak 5 Kilo meter dan 10 kilo meter , refreshment, pemberian hadiah podium, dan live music.
“Pemkab Pesawaran bersama dengan pihak sponsor juga turut membagikan berbagai door prize, berupa televisi, sepeda, sepeda motor, kulkas, dan berbagai hadiah menarik lainnya,” kata Dendi saat membuka acara di halaman pemkab setempat, Sabtu (10/08/2024).
Dirinya menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan PesawaRun menjadi modal penting dalam membangun opini bahwa dengan semangat olahraga bersama, dapat tercipta generasi muda yang berkualitas dan berprestasi.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan muncul atlet-atlet berbakat dan potensial yang nantinya akan dilakukan pembinaan guna ditempa menjadi atlet berprestasi, baik di kancah nasional maupun internasional, yang dapat mengharumkan Bumi Andan Jejama di masa yang akan datang,” harapnya.
Ia juga mengatakan, kegiatan positif ini dapat dijadikan agenda rutin tahunan, karena banyak memberikan dampak positif yang efeknya bukan hanya dari segi pariwisata dan perekonomian, tetapi diharapkan dapat memupuk rasa memiliki serta menumbuhkan jiwa sportifitas.
“Saya juga berharap kegiatan ini akan mampu mengajak masyarakat untuk menempuh gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga,” ujarnya.
Selain untuk, menyalurkan hobi, olahraga berlari ini juga diharapkan dapat memberikan kebugaran fisik dan kesegaran pikiran serta dapat membangun rasa kebersamaan masyarakat Kabupaten Pesawaran. Bupati menilai, salah satu instrumen yang mampu meningkatkan nilai kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat adalah aktivitas olahraga.
“Sudah menjadi keteguhan kita bersama bahwa olahraga perlu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan sarana pembinaan karakter bangsa, yang tidak terbatas pada segi fisik saja, tetapi juga mental. Olahraga dapat menjadikan seseorang sebagai insan yang berprestasi, kreatif, berbudaya, menghargai cipta, karsa, dan rasa,” ujar Dendi.
Diketahui, total ada sekitar 3 ribu orang yang mengikuti kegiatan lari pagi PesawaRun 2024 hari ini, yaitu dengan rincian 2 ribu orang peserta lomba lari jarak 5K dan seribu orang peserta lari jarak 10K. Pemkab Pesawaran juga turut memberikan medali untuk 500 finished pertama.
Sementara itu, salah satu peserta PesawaRun Betty mengatakan, Kegiatan yang di selenggarakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran ini sangat positif, dimana selain badan kita sehat kita juga Mendapatkan hadiah door prize jika beruntung.
“Alhamdulilah, saya tadi mengikuti jarak 10 kilo meter, dengan peserta lain yang berjumlah 2 ribu peserta,” ujarnya. (Zal)
Nanda Terima Rekom Dari PAN, Paisaludin Pastikan Kadernya Tidak Ada Yang Membelot
Pesawaran (RN) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pesawaran, memastikan tidak ada kadernya yang akan membelot dari hasil keputusan yang diambil DPP PAN untuk Pilkada Pesawaran 2024.
Ketua DPD PAN Paisaludin mengatakan, DPP PAN telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Nanda Indira Bastian sebagai calon Bupati dan juga Muhammad Antonius sebagai calon wakil bupati.
“Iya sudah diserahkan secara langsung oleh ketua umum PAN, surat rekom juga langsung dua-duanya calon bupati dan juga wakilnya,” kata Paisal ,Jumat (09/08/(2024).
Dirinya mengatakan, setelah surat rekomendasi ini keluar, pihaknya akan menaati dan siap mendukung calon yang telah ditetapkan oleh DPP.
“Kalau kita tegak lurus dengan keputusan partai, kalau pusat telah menunjuk calon, kami di daerah siap untuk memenangkan calon tersebut,” ujar dia.
“Dan saya pastikan, tidak ada satu kader PAN yang akan membelot dari keputusan partai, dan saya juga telah meminta kepada seluruh kader agar mensosialisasikan Nanda-Anton sebagai calon bupati dan wakil bupati dari PAN,” kata dia.
Disinggung, rencana sebelumnya PAN yang akan memajukan kader internal pada Pilkada Pesawaran mendatang, wacana tersebut muncul sebelum adanya surat rekomendasi dari pusat keluar.
“Itukan hasil rapat internal partai PAN, kalau sudah keluar rekom ini kami patuh terhadap keputusan yang diambil oleh ketua kami,” katanya. (Rizal)
Peringati Hari Jadi Pemkab Pesawaran Yang Ke-17, Gelar Do’a Bersama Lintas Agama
Pesawaran (RN) – Peringati hari jadi yang ke-17, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengelar do’a bersama dengan lintas agama, kegiatan digelar di Gedung Serba Guna (GSG) setempat Jumat, (09/08/2024).
Acara ini dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, termasuk Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta dipandu oleh Jamus Kalimosodo.
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dalam sambutannya menyatakan bahwa doa bersama lintas agama ini adalah momen penting untuk memperkuat pilar persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Pesawaran. Menurutnya, kerukunan adalah modal utama untuk membangun daerah.
“Apapun agamanya, kita harus tetap bersatu untuk membangun Pesawaran,” ujar Dendi.
Bupati Dendi juga mengapresiasi kontribusi seluruh pihak dalam membangun Pesawaran selama 17 tahun terakhir. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas diri, serta memohon agar Pesawaran dijauhkan dari perpecahan dan musibah.
Plt. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran, H. Yusuf Ansori, menekankan pentingnya doa bersama ini sebagai wadah mempererat silaturahmi dan menangkal perpecahan menjelang Pilkada serentak.
” Mari para tokoh agama untuk menjadi teladan dalam menciptakan suasana yang sejuk di tengah masyarakat,” pungkasnya. (zal)
Pemkab Pesawaran Raih Penghargaan UHC Dari Pemerintah Pusat
Jakarta (RN) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali mencetak prestasi dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024. Disaksikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah, Kamis, (08/08/2024).
UHC merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya sistem penjaminan kesehatan di setiap daerah. Hal ini untuk memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Penghargaan UHC Awards diberikan sebagai pengakuan atas upaya Pemkab Pesawaran dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Media Apriliana menjelaskan, cakupan JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 99,92% dari total jumlah penduduk per Agustus 2024.
Yakni dengan rincian, peserta Program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) sebanyak 294.727 jiwa, segmen PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 61.087 jiwa, dan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) 25.157 jiwa.
Untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebanyak 55.357 jiwa serta 7.784 jiwa penduduk Pesawaran terdaftar sebagai segmen Bukan Pekerja (BP) atau pensiunan.
Dr Media mengatakan, penghargaan ini tidak hanya membuktikan komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya, tetapi juga menempatkan Kabupaten Pesawaran di antara 460 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC. Sementara di Provinsi Lampung sendiri, ada 14 kabupaten yang juga meraih penghargaan UHC Awards.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan capaian UHC demi kesejahteraan masyarakat. Serta dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
“Melalui penghargaan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” ujar dr. Media.
Kadinkes menuturkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari dukungan anggaran Pemda, dukungan regulasi, dan implementasi kebijakan Pemda dalam mendukung keberlangsungan program JKN.
Beberapa bentuk upaya dilakukan melalui regulasi, salah satunya Dinas PTSP yang mewajibkan perusahaan terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian, mendaftarkan seluruh aparat desa dan tenaga non PNS di wilayah Pemda, penekanan kegiatan CSR BPJS kesehatan untuk seluruh perusahaan di Kabupaten Pesawaran, serta optimalisasi pemenuhan alokasi peserta PBI APBN untuk Kabupaten Pesawaran.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyebut saat ini total kepesertaan JKN KIS mencapai 98,19 persen dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Cakupan kesehatan semesta ini menurutnya merupakan salah satu target utama dalam SDG’s ke-3, di mana WHO mencanangkan UHC dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada 2030.
“Wujud tanggung jawab negara adalah setiap penduduk bisa mendapatkan akses yang sama dalam jaminan sosial bidang kesehatan. Salah satu upayanya ialah dengan menyelenggarakan JKN KIS,” ujar Wapres di Jakarta, 8 Agustus 2024.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, Wapres menyebut, pemerintah pusat dan daerah mendukung JKN KIS sebagai salah satu program prioritas nasional.
Dukungan ini dilakukan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN KIS, serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program JKN KIS.
“Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi dalam pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga masyarakat yang sudah tergabung dalam JKN dapat terhindar dari kemiskinan,” ucapnya. (Rizal)
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Media Apriliana menjelaskan, cakupan JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 99,92% dari total jumlah penduduk per Agustus 2024.
Yakni dengan rincian, peserta Program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN) sebanyak 294.727 jiwa, segmen PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 61.087 jiwa, dan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) 25.157 jiwa.
Untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebanyak 55.357 jiwa serta 7.784 jiwa penduduk Pesawaran terdaftar sebagai segmen Bukan Pekerja (BP) atau pensiunan.
Dr Media mengatakan, penghargaan ini tidak hanya membuktikan komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warganya, tetapi juga menempatkan Kabupaten Pesawaran di antara 460 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC. Sementara di Provinsi Lampung sendiri, ada 14 kabupaten yang juga meraih penghargaan UHC Awards.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mempertahankan capaian UHC demi kesejahteraan masyarakat. Serta dapat menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
“Melalui penghargaan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” ujar dr. Media.
Kadinkes menuturkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari dukungan anggaran Pemda, dukungan regulasi, dan implementasi kebijakan Pemda dalam mendukung keberlangsungan program JKN.
Beberapa bentuk upaya dilakukan melalui regulasi, salah satunya Dinas PTSP yang mewajibkan perusahaan terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian, mendaftarkan seluruh aparat desa dan tenaga non PNS di wilayah Pemda, penekanan kegiatan CSR BPJS kesehatan untuk seluruh perusahaan di Kabupaten Pesawaran, serta optimalisasi pemenuhan alokasi peserta PBI APBN untuk Kabupaten Pesawaran.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyebut saat ini total kepesertaan JKN KIS mencapai 98,19 persen dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Cakupan kesehatan semesta ini menurutnya merupakan salah satu target utama dalam SDG’s ke-3, di mana WHO mencanangkan UHC dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada 2030.
“Wujud tanggung jawab negara adalah setiap penduduk bisa mendapatkan akses yang sama dalam jaminan sosial bidang kesehatan. Salah satu upayanya ialah dengan menyelenggarakan JKN KIS,” ujar Wapres di Jakarta, 8 Agustus 2024.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, Wapres menyebut, pemerintah pusat dan daerah mendukung JKN KIS sebagai salah satu program prioritas nasional.
Dukungan ini dilakukan dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN KIS, serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program JKN KIS.
“Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi dalam pengurangan beban dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga masyarakat yang sudah tergabung dalam JKN dapat terhindar dari kemiskinan,” ucapnya. (Rizal) Tim Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Kantor PDAM Way Rilau
Lampung (RN) Tim Penyidik Kejati Lampung yang dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung melakukan Penggeledahan di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung. Yang beralamat di Jalan P.Emir M Noer Nomor 11a, Sumur Putri, Teluk Betung Utara.
Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan mengatakan, Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRINT-02/L.8/Fd/07/2024 tanggal 06 Agustus 2024.
“Pengeledahan kami lakukan untuk mengumpulkan tambahan alat bukti dan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan, kata kasi Penkum Kejati Lampung, Rabu (07/08/224).
Dalam pengeledahan lanjut dia, tim penyidik berhasil menyita dan membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung.
Penggeledahan yang dilakukan tidak terlepas dari Surat Perintah Penyidikan Nomor Print – 01 / L.8 / Fd / 04 / 2024 Tanggal 02 April 2024, terhadap Perkara dugaan Tipikor Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019. Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung.
“Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan PAGU anggaran didalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp.87.156.366.242,00,- yang bersumber dari penyertaan modal APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2018,” ujarnya.
Kegiatan ini lanjut nya, dilaksanakan oleh PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor PU/2986/PDAM/08/XII/2019 dengan nilai Rp.71.942.254.000,00,- yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 antara Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa dengan PPK PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
“Didalam proses pemeriksaan ini ditemukan adanya perbuatan pengkondisian terhadap pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, dan dengan sengaja melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga menyebabkan kekurangan volume pada pekerjaan yang berakibat terjadinya kerugian negara,” jelasnya.
Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan Kegiatan tersebut yakni Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia Barang dan Jasa serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
“Hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi awal kerugian keuangan negara yang ditemukan pada Kegiatan Pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi system pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.3.223.304.445,- (tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Indikasi awal Kerugian Keuangan Negara ini sewaktu waktu dapat berubah karena masih dalam proses perhitungan Ahli,” pungkasnya. (Red)
KPU Tetapkan 27 Agustus Pendaftaran Pasangan Pilkada Pesawaran
Pesawaran (RN) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Tetapkan Agustus 2024 menjadi pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakilnya di Pilkada Pesawaran.
Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino mengatakan, 27 hingga 29 Agustus tersebut merupakan jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara pada 24 Agustus menjadi pengumuman pendaftaran bagi pasangan calon yang hendak maju di Pilkada Pesawaran.
“Ada beberapa tahapan di bulan Agustus hingga November sebelum dilakukan pencoblosan di 27 November,” kata Yatin, saat dihubungi melalui telpon selulernya, Rabu (07/08/2024).
Yatin mengatakan, pada pendaftaran pasangan calon akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus. Kemudian, penelitian dan persyaratan calon dimulai pada 27 hingga 21 September.
Pada penetapan pasangan calon akan dilakukan pada Minggu 22 September. Setelah ditetapkan, maka akan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kampanye di 25 September.
“Pada pelaksanaan kampanye akan berlangsung dalam kurang lebih satu bulan yang berakhir di 23 November,” tambahnya.
Setelah kampanye berakhir, di 27 November menjadi pelaksanaan pemungutan suara. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan akan berlangsung 27 November sampai dengan 16 Desember.
“Pada Pilkada Pesawaran tidak ada pasangan calon dari jalur independen,” kata Yatin.
Tahapan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
Yatin menambahkan pada penetapan Calon Bupati dan wakil bupati Pesawaran Pada tanggal 22 September yang akan di lakukan di kantor KPU.
“Namun ada kemungkinan akan digelar di Kantor KPU setempat atau gedung Adora Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan. Tapi kami akan melakukan kordinasi dahulu dengan pihak kepolisian dimana gedung yang kita pakai nanti,” pungkasnya. (zal)
40 Persen Warga Belum Taat Pajak, Samsat Pesawaran Lakukan Door to Door
Pesawaran (RN)- Hampir 40% warga Kabupaten Pesawaran belum sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan roda dua maupun roda empat. Itu disebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman warga akan administrasi perpajakan.
Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dimas Aditya, mengatakan dalam data Samsat Kabupaten Pesawaran tahun 2023 sebanyak 34476 ribu kendaran baik roda empat maupun roda dua yang mati pajak.
“Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar taat pajak, dengan melalui media sosial dan dor to Dor (Ke rumah masing masing ) pemilik kendaraan,” kata Dimas saat di hubungi melalui telpon selulernya, Rabu (07/08/2024).
Dirinya juga mengatakan, untuk menyadarkan masyarakat agar taat pajak, akhir tahun Samsat Kabupaten Pesawaran selalu melakukan verifikasi data taat pajak. Dan melakukan rajia di jalan berkerja sama dengan satlantas Polres Pesawaran dan Bapeda.
“Kita melakukan rajia di jalan yang bekerja sama dengan Bappeda Satlantas Polres Pesawaran, dalam operasi tersebut apa bila terdapat masyarakat yang tidak taan pajak kita akan membuatkan surat perjanjian untuk melakukan pembayaran pajak, dan pembayaran pajak bisa melalui aplikasi Signal korlantas,” ujarnya.
Untuk melakukan Dor to Dor ke rumah warga, pihaknya telah membentuk tim. Petugas nantinya akan mendatangi dan menagih pajak kendaraan ke rumah-rumah wajib pajak yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
“Dor to Dor ini sudah kami lakukan dari tahun 2022 secara bertahap, alhamdulilah warga yang taan pajak sudah meningkat walupun belum 100 persen, namun kegiatan ini berhasil, dan warga telah menyelesaikan tunggakannya,” pungkasnya. (zal)
Rugikan Negara 3 Miliar Lebih, Kejati Lampung Geledah Kantor Rekanan PDAM
Lampung (RN) – Tim penyidik perkara dugaan tipikor pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi system pompa (SPAM) Bandar Lampung Tahun 2019 di perusahaan daerah air minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan pada asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan Penggeledahan pada Kantor Cabang PT Kartika Ekayasa yang beralamat di Jalan Ikan Bawal No. 58 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, mengatakan dalam penggeledahan di damping oleh pihak PT Kartika Ekayasa, dimana penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor PRINT-01/L.8/Fd/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan tujuan untuk mengumpulkan tambahan alat bukti dan barang bukti guna mendukung proses penyidikan.
“Tim Penyidik berhasil menyita dan membawa dokumen-dokumen, 3 unit Personal Computer dan 1 unit Laptop yang berkaitan dengan perkara dugaan tipikor tersebut,” kata Kasi Penkum Ricky, Kamis (01/08/2024).
Ia mengatakan, Selama proses penggeledahan tidak terdapat penolakan dan perlawanan dari pihak Kantor Cabang PT Kartika Ekayasa sehingga proses penggeledahan berlangsung secara aman dan lancar. Dokumen dan Barang hasil penyitaan tersebut kemudian oleh Tim Penyidik akan dilakukan proses penelitian barang bukti untuk mendukung proses Penyidikan.
“Penggeledahan yang dilakukan tidak terlepas dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 01/L.8/Fd/04/2024 Tanggal 02 April 2024, terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung,” jelasnya.
Dimana perkara tersebut lanjut dia, pada Tahun 2019 PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung terdapat Kegiatan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung, hal ini berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan PAGU Anggaran didalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 87.156.366.242,00 yang bersumber dari penyertaan modal APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2018.
“Kegiatan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: PU/2986/PDAM/08/XII/2019 dengan nilai Rp71.942.254.000,00 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 antara Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa dengan PPK Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung,” terang dia.
Dirinya juga menjelaskan, dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya perbuatan pengkondisian terhadap pemenang tender, manipulasi dokumen pengadaan, dan dengan sengaja melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak sehingga menyebabkan kekurangan volume pada pekerjaan yang berakibat terjadinya kerugian negara.
“Indikasi awal Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan pada Kegiatan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi System Pompa SPAM Bandar Lampung Tahun 2019 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.3.223.304.445, Kerugian Keuangan Negara tersebut sewaktu waktu dapat berubah karena masih dalam proses perhitungan ahli,” pungkasnya. (R-1)
Dihari Harganas ke-31, Pesawaran Terima Penghargaan Penurunan Stunting Terbesar
Pesawaran (RN)- Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas pencapaian penurunan angka stunting terbesar, yaitu sebesar 15,1%.
Penghargaan ini diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyaratan dan SDM, Intizam kepada Ketua TPPS Kabupaten Pesawaran yang diwakili Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Pesawaran, Nurhayati, pada upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tingkat Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi Nanda Indira Dendi dan seluruh tim TPPS Kabupaten Pesawaran dalam menurunkan angka prevalensi stunting dari 25,1% pada tahun 2022 menjadi 10,0% pada tahun 2023, berdasarkan hasil dari Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI,” kata Nanda Indira, Kamis (01/08/2024).
Dirinya juga menjelaskan, Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dan implementasi berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Surat Edaran Bupati dan SK pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Kabupaten Pesawaran juga menetapkan desa lokus stunting per tahun dan melaksanakan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ia pun mengatakan, Intervensi yang dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan untuk sasaran berisiko stunting, peningkatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta perbaikan lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat.
Selain itu, bantuan juga diberikan dalam bentuk pemberian telur dari Baznas dan CSR di lokus stunting serta pembentukan dan pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai wadah penurunan stunting di desa.
“Pada peringatan Harganas ke-31 ini, Kabupaten Pesawaran juga meraih sejumlah apresiasi lainnya, termasuk, Terbaik I Kategori Penyuluh KB PNS Tingkat Provinsi Lampung atas nama Muhamad Ilham, S.Sos., Terbaik I Kategori KB Lestari 20 Tahun atas nama Siti Maryam/Vista D. Iskandar. Terbaik III Kategori Kelompok KB Pria atas nama Kelompok KB Pria Garuda,” jelasnya.
“Penghargaan dan apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan angka stunting. Kabupaten Pesawaran akan terus berupaya maksimal dalam program penurunan stunting dan berkomitmen untuk mencapai target yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya. (zal)
Pesawaran Bakal Jadi Percontohan Kabupaten Anti Korupsi di Lampung
Pesawaran (RN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengunjungi Kabupaten Pesawaran dalam rangka observasi program percontohan Kabupaten dan Kota Anti-korupsi.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan Kabupaten Pesawaran telah diteropong dan diharapkan dapat mewakili Provinsi Lampung untuk menjadi Kabupaten Anti Korupsi di tahun 2025.
Untuk menuju kabupaten Anti Korupsi itu, Bupati Dendi mengajak mempersiapkan diri menuju kabupaten yang lebih baik.
“Kita semua pasti menginginkan perkembangan anti korupsi di Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Pesawaran. Jika ada sistem-sistem yang bocor mari kita benahi sehingga kita layak menyandang predikat tersebut,” ujar Bupati Dendi di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (31/07/2024).
Menurutnya, jajaran Pemkab Pesawaran mampu untuk menuju ke level yang lebih tinggi.
“Mari sama-sama kita membuktikan kalau kabupaten kita ini adalah kabupaten yang baik, yang bebas dari korupsi,” imbuhnya.
Dirinya mengapresiasi seluruh Tim KPK RI yang telah mendampingi Pesawaran mulai dari lolosnya klasifikasi Desa Anti Korupsi dan berharap naik menjadi Kabupaten Anti Korupsi.
Sementara, Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung Hidayatika menyampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari lembaga anti korupsi saja, namun peran aktif dari masyarakat.
“Bagaimana cara kita untuk membangun implementasi dalam mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi,” ucap Hidayatika.
Tujuan kegiatan ini menurutnya adalah terbangunnya budaya anti korupsi dan berharap Pesawaran bebas dari korupsi.
Menambahkannya, Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno mengatakan berdasarkan usulan dari berbagai pihak sehingga Kabupaten Pesawaran ditunjuk untuk menjadi Kabupaten Percontohan.
Selain itu, pihaknya juga telah menganalisa dalam beberapa tahun belakang Pesawaran konsisten dalam mengimplementasikan indikatornya.
“Usulan dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementrian Keuangan serta usulan dari pemerhati Anti Korupsi dan analisa kami kabupaten Pesawaran kedepannya dapat menjadi Kabupaten Percontohan,” ujarnya.
Dirinya menyampaikan kehadirannya hari ini untuk mendapatkan indikator yang telah dikirimkan.
“Apakah Kabupaten Pesawaran masih tetap konsisten, karena yang menilai bukan hanya kami, tapi juga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PanRB, Ombudsman dan BPKP,” terangnya.
Lebih lanjut, jika Kabupaten Pesawaran menjadi Kabupaten Percontohan maka, pihaknya akan membina dalam permasalahan terkait pengadaan barang dan jasanya, serta benturan peraturan yang susah di implementasikan. (zal)