Pesawaran (HO) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi dan penyerahan simbolis bantuan bangunan baru Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat prasejahtera kabupaten setempat tahun anggaran 2022. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Pesawaran Firman Rusli mengatakan, menurut undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjadi urusan wajib pelayanan dasar pemerintah. “Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran secara aktif melakukan peningkatan rumah rumah tidak layak huni dan pembangunan baru RLH yang diprioritaskan bagi masyarakat prasejahtera,” kata Firman, Selasa (30/8/2022). Dirinya menjelaskan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pesawaran sudah di mulai sejak tahun 2017 dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1.732 unit, 2017 sebanyak 624 unit, 2018 sebanyak 534 unit, 2019 sebanyak 410 unit, 2020 sebanyak 896 unit, 2021 sebanyak 145 unit. “Untuk tahun 2022 Kabupaten Pesawaran melaksanakan pembangunan baru RLH sebanyak 60 unit, dengan rincian Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan sebanyak 20 unit, Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng 20 unit dan Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan sebanyak 20 unit,” jelasnya. “Dan di tahun 2022 ini besaran bantuan yang diterima masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp35 juta,” timpalnya. Sementara itu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan ucapan selamat kepada penerima bantuan tersebut, dan berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat penerimanya. “Tolong pastikan bantuan Rp35 juta tersebut bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin, sehingga bangunan rumah tersebut bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona hadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Pemkab Pesawaran, Selasa (30/8/2022). Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, sejak tahun 2019 hingga 2022 terdapat banyak sekali penggunaan-penggunaan anggaran dana yang secara regulasi dan kebermanfaatannya terkadang sering ada perbedaan persepsi. “Seperti contohnya peraturan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, tidak sinkron dengan arah pembangunan desa. Karena itu sering saya sampaikan dan berikan pengarahan kepada para kades, karena mau tidak mau, jika ada turunan kebijakan dari pemerintah daerah seperti yang kita ketahui, terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di desa,” kata Dendi. “Misalnya kebijakan Covid-19, kondisi pandemi ditiap daerah pasti berbeda-beda, di DKI Jakarta dan di Lampung berbeda, jumlah penyebaran kasus nya berbeda, begitupun dengan jumlah kebutuhan dan keperluan masyarakatnya juga berbeda-beda,” timpalnya. Dendi berharap, pada Workshop ini kiranya dapat memberikan dan membuka persepsi kita bersama, antar keinginan desa dengan kebijakan regulasi yang ada di pemerintah. “Semua kebijakan bagus, tapi mohon agar bisa dilakukan klaster, karena kendala di Kota Metropolitan tidak bisa disamakan dengan kendala di daerah pedesaan apalagi pedalaman,” ujar dia. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menuturkan, tujuan dilaksanakannya workshop ini, ialah untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah, baik kecamatan maupun perangkat desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan yang diprioritaskan pemerintah, yakni bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, dan penanganan covid 19 di desa. “Ini juga bertujuan untuk mendorong agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel serta memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat kabupaten maupun desa,” pungkasnya. Diketahui dalam workshop tersebut, Anggota Komite IV DPD RI KH. Abdul Hakim, Direktur Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, Tata Kelola Pemerintah Desa BPKP Wasis Prabowo, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Dr. Elfin Ilyas, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung Mohamad Dody Fachrudin serta jajaran Kades se Kabupaten Pesawaran. (Red)

Pesawaran (HO) – Diduga akibat konsleting listrik, satu rumah warga di Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran rata dengan tanah dilalap si jago merah. Camat Marga Punduh Zulkifli Nuh mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Selasa 30 Agustus 2022 sekitar pukul 08:30 wib di rumah milik Jamiyah (51) warga Desa Pekon Ampai. “Atas peristiwa tersebut, rumah semi permanen milik korban Jamiyah ludes terbakar,” kata Zulkifli, saat dihubungi melalui sambungan pesan WhatsApp, Selasa (30/8/2022). “Saat peristiwa kebakaran tersebut, rumah sedang dalam keadaan kosong,” timpalnya. Dirinya menjelaskan, penyebab kebakaran tersebut, diperkirakan api berasal dari korsleting listrik yang terjadi dirumah tersebut. “Akibat kencangnya angin, sehingga api cepet membesar dan menyambar keseluruh bagian atap rumah,” ujar dia. Dirinya menjelaskan, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. “Kita juga sudah memberikan pemberitahuan kepada Dinas Sosial dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona,” jelasnya. “Saya berharap korban tersebut bisa menerima bantuan dari dinas terkait,” pungkasnya. (Indra Jaya)

Pesawaran (HO) – Kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran tahun anggaran 2019 yang menyeret nama ketua Yatin Putro Sugino menemui titik terang. Hal tersebut terungkap berdasarkan informasi dari sumber tepercaya Kejari Pesawaran yang menyebutkan bahwa pihak Kejari akan terus menindaklanjuti dugaan korupsi dengan anggaran lebih dari 30 Milyar tersebut. “Tetap lanjut, Kejari sudah membentuk tim khusus (Timsus) untuk membuka dugaan korupsi KPU Pesawaran,” ungkap sumber, Sabtu (27/8/2022). Dikatakan, dalam waktu tidak lama tim bentukan Kejari tersebut akan bergerak. “Dalam satu atau dua Minggu ini saya yakin terlihat progresnya,” tegas dia.

Hal tersebut tentunya dapat menjadi jawaban dari teka-teki dugaan korupsi KPU Pesawaran bernilai fantastis tersebut. Pasalnya dugaan korupsi tersebut telah santer dibicarakan ditengah masyarakat Kabupaten Pesawaran. Terlebih kasus tersebut sudah dilaporkan DPP LSM Brigade Anak Negeri Kawal Indonesia (BANKI) sejak akhir tahun 2021 lalu. Diberitakan sebelumnya, fakta baru Dana sebesar Rp 30 Milliar lebih yang dikucurkan pemerintah melalui KPUD Pesawaran Provinsi Lampung, untuk tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati diduga dijadikan Bancakan untuk kepentingan segelintir oknum yang dilakukan secara (Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). “Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam penggunaan dana Pilkada kemarin itu dana nya lebih dari Rp 30 Milliar, saya tahu, seperti apa permainan oknum yang ada di KPU Pesawaran,” ungkap sumber terpercaya kepada media ini, Kamis (17/12/2020). Modus itu katanya, sama dengan modus yang dilakukan saat pemilihan presiden dan wakil presiden tahun kemarin. “Selain ada kegiatan Fiktif, Mark’up, Manipulasi data, ada juga kalimat ” Titipan”, saat penyaluran dana tersebut,” ucapnya. “Kegiatan di KPU Pesawaran itu kalau ditelusuri banyak kegiatan fiktip, kenapa aparat penegak hukum tidak jeli, atau memang ada apanya,” sindirnya. Dalam Rincian Anggaran Belanja (RAB) tahun anggaran 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sebesar Rp 27.621.219.500, dengan di antaranya untuk Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan, senilai Rp 9.445.233.500, kemudian untuk Operasional dan Administrasi Perkantoran, senilai Rp 4.657.636.000, dan Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan, senilai Rp 1.685.800.000 serta Honorarium Penyelenggara Pemilihan, senilai Rp 11.832.550.000. Dari total anggaran sebesar Rp 27.621.219.500, di tambah dengan rincian Anggaran Belanja tahun 2019 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sebesar Rp 350.000.000, kemudian penambahan anggaran untuk Pilkada 2020 di Pesawaran sebesar Rp4,9 miliar, yang bersumber dari APBD sebesar Rp2 miliar dan APBN sebanyak Rp2,9 miliar jadi total Rp 32.871.219.500. Dalam penggunaan dana tersebut ada dugaan Kegiatan Fiktif, Mark’up anggaran dan Manipulasi data yang dilakukan oleh Oknum KPUD Pesawaran diantaranya sewa kantor Sekretariat KPU, sewa gudang, kegiatan bimbingan teknis, jalan sehat, iklan media, belanja ATK di setiap kegiatan dan masih banyak lainnya dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tidak sampai disitu, KPUD Kabupaten Pesawaran diduga memotong dana pembuatan TPS di 1021 TPS yang tersebar se-Kabupaten Pesawaran. anggaran yang digelontorkan pemerintah Rp.1 juta rupiah per TPS hanya diberikan Rp. 500 ribu tanpa alasan yang jelas. “Kami menerima dana Rp. 5.073.400,- termasuk honor dan uang makan berikut dengan operasional direkap,” ungkap salah seorang Ketua KPPS di Kecamatan Gedong Tataan. “Kami hanya terima itu, saya gak tau kalau dana itu lebih atau kurang, makan 2 kali sejak makan Rp.20 ribu, kalau katanya 30 ribu ya saya kurang faham,” tambahnya. (Red)