Pesawaran (HO) – Warga Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pedada sangat mengharapkan pembangunan jembatan penghubung antar dusun, hal ini diungkapkan oleh Herliyanto Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pedada. “Masyarakat disini hampir sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan berkebun,” ungkapnya, Kamis kemarin. Kendati demikian, kata dia, terkadang masyarakat terkendala ketika musim penghujan, dimana ada salah satu akses yang tidak biasa dilalui karena tidak adanya jembatan. “Harapan kami ada pembangunan jembatan antar dusun, karena jalan itu biasa dilewati masyarakat untuk menurunkan hasil bumi, bahkan anak sekolah juga lewat jalan itu,” ungkapnya. Selain itu, Herliyanto juga mengatakan masyarakat didaerahnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. “Ada juga di Dusun satu, mengalami kesulitan air bersih, kita sudah mengajukan pembangunan sumur bor, tapi belum terealisasi,” katanya. Disisi lain, Herliyanto juga mengaku jika saat ini dirinya tengah fokus dalam pengembangan pariwisata. “Untuk potensi saat ini yang masih kita kembangkan diantaranya bumi perkemahan, namun sekarang masih proses pengembangannya,” ujarnya. “Di Bidang pertanian kami termasuk salah satu penghasil kopi, tapi memang untuk pemasarannya kita belum maksimal, makanya BUMDes kita juga arahkan untuk pengembangannya,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Sebanyak 27 desa yang berada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada bulan Desember mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pesawaran Zuriadi mengatakan, pihaknya telah memetakan beberapa daerah yang memiliki tingkat kerawanan dalam pilkades serentak yang akan digelar. “Pastinya dalam setiap pilkades akan selalu ada gesekan, namun kitakan sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, seperti TNI Polri untuk memastikan pelaksanaan pilkades ini berjalan dengan baik dan kondusif,” terangnya, Selasa (18/10/2022). Dirinya mengatakan, dari sebanyak 27 desa yang akan menggelar pilkades, hanya terdapat satu desa yang memiliki calon lebih dari lima orang. “Saat inikan sudah masuk dalam tahapan verifikasi tingkat kabupaten, dan terdapat satu desa yang memiliki calon lebih dari lima yaitu Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, rencananya pada tanggal 1 bulan depan kita akan menggelar Computer Assisted Test (CAT) untuk desa tersebut,” jelas dia. Menurutnya, pada pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar pada 17 Desember 2022 mendatang, pihaknya masih tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kalau untuk pelaksanaannya, tentu kita akan tetap menerapkan prokes seperti pelaksanaan pilkades serentak sebelumnya, hal ini guna menjamin tidak adanya klaster penyebaran virus covid-19 pada pelaksanaan Pilkades serentak,” kata dia. “Saya berharap, dalam pelaksanaan Pilkades ini dapat memunculkan kades-kades yang berkompeten dan memiliki visi misi yang sifatnya membangun desanya masing-masing ke arah yang lebih baik,” ujarnya. Diketahui, 27 desa yang akan menggelar pilkades tersebut berasal dari 10 kecamatan, dan hanya Kecamatan Tegineneng saja yang desanya tidak ikut menggelar pelaksanaan Pilkades serentak. (Red)

Pesawaran (HO) – Kantor Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kabupaten Pesawaran menyerahkan 100 sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan. Penyerahan sertipikat tanah tersebut berdasarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada seluruh masyarakat di desa se Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Kantor ATR-BPN Kabupaten Pesawaran, Aan Rosmana yang diwakili Wakil Ketua Yuridis, Safiin mengatakan, penyerahan sertipikat tersebut sebetulnya berjumlah 124 sertifikat, namun saat ini yang diberikan hanya sebanyak 100 sertifikat.

“Sisanya sedang diproses, karena memang ada beberapa yang harus dilengkapi dulu,” ujarnya, di Balai Desa Way Layap, Selasa (18/20/2022). Dijelaskannya, persyaratan pengambilan sertipikat tersebut harus menunjukkan fotocopy KTP dan KK yang diserahkan oleh pemiliknya. “Kalau pengambilannya mau diwakilkan, harus menyertakan surat kuasa dulu, sebagai prosedur karena memang semuanya akan kita laporkan ke kantor,” jelasnya. Disamping itu, Kepala Desa Way Layap, Ismed Inanu yang diwakili Sekretaris Desa (Sekdes), M. Aris mengucapkan terima kasih kepada pihak ATR-BPN yang telah membantu proses pembuatan sertifikat tanah milik masyarakat desa setempat. “Serta diimbau juga kepada seluruh penerima agar dapat menjaga sertipikat nya dengan baik, jangan ditaruh sembarang apalagi di pinjamkan kepada orang yang tidak dikenal, intinya di jaga baik-baik sertipikat tersebut,” ujarnya. Melengkapi, salah satu penerima sertifikat PTSL, Jariah (47) warga Desa Way Layap Dusun induk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya dan beberapa masyarakat desa lainnya. “Makasih banyak, ini sangat membantu, walaupun memang ada uang dikeluarkan, yakni sebesar Rp. 250.000,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, Fauzi Khairul Anwar dalam memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat nya dengan menggali berbagai potensi desa, sehingga desa yang terujung di Bumi Andan jejama tersebut menjadi maju pesat. Kepala Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Fauzi Khairul Anwar mengatakan bahwa ada sejumlah potensi yang masih terus digali guna mensejahterakan perekonomian masyarakat yang dipimpinnya. “Desa Pagar Jaya merupakan wilayah terujung dari Kabupaten Pesawaran, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus. Desa kami memiliki banyak potensi alam yang masih terus dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang banyak beraktifitas di laut dan perkebunan,” kata dia, Selasa (18/10/2022). Ia juga menuturkan, bahwa luasan geografis desanya ada sekitar kurang lebih 21.000 Hektar. Dan memiliki jumlah penduduk laki-laki 813 jiwa serta perempuannya ada 716 jiwa dengan jumlah 439 kepala keluarga. “Untuk pendapatan masyarakat kebanyakan dari perkebunan, seperti pisang kopi coklat dan tanaman tahunan serta nelayan. Karenanya, jalan atau infrastruktur yang berada atau menuju perkebunan terus kita bangun dan menjadi fokus pembangunan desa,” tutur dia. Desa Pagar Jaya tidak ada bangunan sekolah SMP, SMU atau SMK apalagi perguruan tinggi. Untuk pendidikan masyarakatnya hanya tersedia pada 2 PAUD dan 2 SD Negeri. Lalu, untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi harus ke kota atau di desa lain yang memiliki fasilitas tersebut. “Kami tetap bersyukur, secara umum infrastruktur telah terbentuk badan jalannya tinggal pengerasan atau dibeton. Sampai saat ini, aktifitas pendidikan tidak ada masalah hanya saja jalan yang menuju tempat destinasi wisata sangat perlu diperhatikan,” ujar dia.

Keterbatasan menuju destinasi wisata yang dimaksud adalah akses ke Teluk Hantu dan Pulau Wayang yang masih berbentuk tanah sehingga sangat sulit dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat manakala hujan. “Kalau pengunjung ke lokasi tersebut sudah mulai banyak, nantinya akan ada home stay yang disediakan masyarakat setempat. Sehingga para wisatawan dapat menginap dan pagi harinya dapat menyaksikan aktifitas ikan lumba-lumba yang kerap muncul pagi dan sore hari,” ucap dia. Tidak hanya akses jalan, lanjutnya, akses internet dan jaringan telekomunikasi juga menjadi hambatan. Pasalnya, selain di Desa Pagar Jaya signal mengalami blangspot juga belum adanya provider yang dapat membangun menara atau tower guna mempermudah signal. “Sangat kesulitan, untuk itu ketika dilakukan zoom meeting oleh pemda atau bupati, kami kerap ketinggalan karena harus mencari tempat dimana ada signal. Saya yakin, kalau akses internet lancar terlebih jalan dibeton akan lebih pesat perkembangannya. Karena, pengunjung dari luar akan lebih memilih jalur darat dari pada laut,” ungkapnya. Kemajuan pembangunan desa tersebut juga tidak luput dari keterlibatan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang secara masif mendorong desa-desa yang ada nantinya dapat menjadi desa mandiri. Diantaranya adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur meskipun dengan keterbatasan. Dan, di Desa Pagar Jaya sejumlah ruas jalan telah dibeton meskipun belum seluruhnya. Kemudian, program satu desa satu destinasi wisata, desa pintar atau smart village yang itu semua merupakan upaya memajukan Bumi Andan Jejama ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Prosesi tersebut sedikit mengalami keterlambatan setelah dua tahun terbentur dengan pandemi corona yang sangat menguras anggaran, baik APBD kabupaten dan provinsi maupun ABPBN ditingkat nasional. “Mudah-mudahan, kedepan tidak ada lagi blangspot di wilayah Kabupaten Pesawaran. Kita sedang galakan digitalisasi, baik di desa kecamatan serta OPD atau pemda. Nah, pembangunan tower provider di areal yang masih blangspot rencananya segera dibangun, karena perencanaannya sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya hanya kemarin kan pandemi, jadi ya harap maklum, ” kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Teknologi serta Persandian Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa. Ia juga menegaskan, nantinya dengan berbagai upaya setiap desa diharapkan mampu mengaktifkan website desa sehingga dapat mengeksplore potensi yang ada serta mempermudah masyarakat mendapat informasi secara cepat. “Ya, sesuai dengan harapan Pak Bupati, kedepan website desa harus lebih aktif. Tentunya, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengoperasikan IT,” tegas dia. Kemudian soal kesehatan, Desa Pagar Jaya hanya memiliki satu bidan desa dan tidak terjamah oleh perawat homecare yang dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut diakui Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dr. Andika didampingi Kabag TU nya Firman diruang kerjanya. “Memang untuk wilayah pesisir masih kekurangan tenaga perawat dan perawat homecare yang ditempatkan di Kecamatan Punduh Pidada hanya tiga orang. Nah, perawat homecare tersebut harus melayani 10 desa, sehingga wajar kalau ada desa yang belum terlayani secara maksimal,” pungkasnya. (Red)

Pesawaran (HO) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai aturan mengenai seragam sekolah baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Kadisdikbud Pesawaran Anca Martha Utama mengatakan, pada prinsipnya dengan adanya aturan mengenai seragam baru tersebut, pihaknya tidak ingin memberatkan kepada murid itu sendiri. “Pada dasarnya untuk pendidikan yang ada di Pesawaran ini, kita ingin anak-anak murid kita dapat belajar dengan semaksimal mungkin dan juga nyaman, tidak memikirkan hal-hal yang memberatkan mereka, salah satunya adalah terkait penggunaan pakaian adat tersebut,” ujarnya. Senin (17/10/2022). Dirinya mengatakan, apabila nantinya peraturan tersebut sudah diwajibkan untuk diterapkan, pihaknya menginginkan pengadaan seragam adat untuk anak-anak tersebut dapat dicover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kalau sudah dicover oleh dana BOS kan, para wali murid tidak diberatkan lagi untuk seragam adat ini, namun yang jadi kendala, saat inikan dana BOS tersebut sudah ada juknis penggunaannya, jangan sampai menumbur juknis tersebut,” ujar dia. Menurutnya, jika sudah ada pembahasan terkait seragam adat ini, maka akan disampaikan termasuk pada sekolah-sekolah dibawah naungan Disdik Pesawaran berdasarkan peraturan bupati (Perbup). “Kalau itu menjadi kebijakan Kemendikbud Ristek akan dilaksanakan. Tetapi, semuanya kan butuh proses atau tahapan dulu, tidak langsung membuat kebijakan tanpa adanya rapat sebelumnya,” kata dia. Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengeluarkan aturan terbaru terkait seragam sekolah untuk SD, SMP dan SMA. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam Pasal 3 disebutkan, ada tiga jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD, SMP dan SMA, yakni pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat. (Red)

Pesawaran (HO) – Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran melantik pengurus MPAL tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026 dengan tema ‘Revitalisasi Budaya dan Kearifan Lokal’. Ketua Umum MPAL Kabupaten Pesawaran Farifki Zulkarnain Arif gelar Suntan Junjungan Marga berharap, MPAL dapat selalu mengembangkan organisasi dengan merangkul kalangan punyimbang yang ada di tingkat kecamatan. “Semoga bisa memberikan nilai lebih bagi seluruh anggota MPAL dalam mengembangkan adat dan tata titi budaya, apalagi mengingat MPAL ada dua unsur Saibatin dan Pepadun harus bersatu dan tidak ada perbedaan antara keduanya,” kata Farifki, Senin (17/10/2022). “Saya berharap pengurus yang baru dapat melaksanakan program-program kerjanya dengan penuh profesionalisme dan dedikasi tinggi, dalam rangka memajukan organisasi, daerah, bangsa dan negara,” timpalannya. Sementara itu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona gelar Suntan Bandakh Makhga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MPAL tingkat kecamatan yang sudah dilantik dan agar kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan bisa dijalankan dengan perhatian, komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi untuk melestarikan adat istiadat warisan nenek moyang terdahulu. “Keanekaragaman adat istiadat masyarakat Lampung yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dapat menjadi saka guru dalam menjalani kehidupan masyarakat. Hal itu perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khasanah budaya bangsa dan kelangsungan pembangunan khususnya di Bumi Andan Jejama,” kata Dendi. Dirinya berharap, MPAL dapat menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. “Saya juga berharap masyarakat Lampung Sai Batin maupun Pepadun, Punyimbang Sai Batin dan Tuha Raja di Kabupaten Pesawaran harus bergandengan tangan dalam satu wadah dan berupaya agar nilai-nilai adat istiadat tidak hilang dan tergerus oleh perubahan zaman,” ujar dia. “Saya juga berpesan kepada pengurus MPAL kecamatan agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama demi mencapai hasil yang terbaik,” pungkasnya. (Red)