Tulang Bawang Barat (RN) – Konflik antara masyarakat adat Buay Bulan Bersatu (B3) dan PTPN 1 Regional VII Unit Usaha PG Bunga Mayang mulai menemukan titik terang setelah kedua belah pihak duduk bersama dalam rapat mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Kamis (20/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba tersebut dihadiri perwakilan Buay Bulan Bersatu beserta kuasa hukumnya, pihak perusahaan dan pendamping hukumnya, Wakil Bupati Tubaba, serta unsur Forkopimda. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap perusahaan.
Juru Bicara Buay Bulan Bersatu, Aswar, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk menjalankan kewajiban terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk realisasinya pihak perusahaan meminta waktu dan akan diadakan pertemuan ulang. Kami dari Buay Bulan Bersatu memberikan waktu kembali selama tujuh hari,” kata Aswar.
Ia menegaskan, apabila kesepakatan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka masyarakat akan mengambil langkah lanjutan dengan menduduki lahan yang menjadi objek sengketa.
“Namun kita juga tidak bisa dipungkiri masyarakat perlu perusahaan, begitu juga sebaliknya. Yang terpenting, hak-hak masyarakat jangan dihilangkan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PTPN 1 Regional VII, Sasmika, menyampaikan bahwa pihak perusahaan berkomitmen mencari solusi terbaik atas tuntutan yang disampaikan masyarakat adat Buay Bulan Bersatu.
Menurutnya, seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan yang telah disepakati bersama.
“Kami akan sampaikan kepada pimpinan dan semuanya akan dibahas dalam rapat berikutnya terkait tuntutan masyarakat,” katanya.
Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Ia menilai mediasi berjalan lancar dan menghasilkan kesepahaman awal yang akan ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis berikutnya.
“Kita tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha yang ada, sekaligus memfasilitasi hak-hak masyarakat. Apabila hak masyarakat telah disepakati, tentu kita juga tidak bisa melarang investasi dan dunia usaha berkembang di Tubaba karena berdampak pada perekonomian daerah,” tegasnya.
Kesepakatan yang dicapai tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Rapat Nomor: 590/403/11.04/TUBABA/2026 tentang Fasilitasi Permasalahan antara Masyarakat Buay Bulan Bersatu dan PTPN 1 Regional VII serta PG Bunga Mayang.
Dalam berita acara tersebut, PTPN 1 Regional VII menyatakan bersedia menunaikan kewajiban CSR dan FPKMS sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, bentuk, jenis, dan besaran CSR akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan lanjutan antara perusahaan dan masyarakat.
“Kedua pihak juga menyepakati bahwa program FPKMS akan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan peluang usaha yang saling menguntungkan,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, perusahaan diberikan waktu tujuh hari sejak penandatanganan berita acara untuk menyampaikan tanggapan resmi sebelum dilaksanakan pertemuan teknis berikutnya.
“Hasil mediasi ini menjadi sinyal positif bagi penyelesaian konflik yang selama ini berlangsung, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan perusahaan demi terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
