Pesawaran (RN) – DPRD Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk memperjuangan nasib para tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran sebagai PPPK penuh waktu hingga ke level pusat. Namun, pihaknya tentu harus mengukur sejauh mana kemampuan APBD setempat guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua I DPRD Pesawaran M Nasir saat berdialog dengan Forum Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Pesawaran di ruang rapat pimpinan DPRD setempat, Kamis, (20/02/ 2025).
Menurut ketua DPD NasDem Kabupaten Pesawaran itu, pihaknya saat ini masih menghitung, apakah keuangan Pemkab setempat mampu untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer untuk menjadi PPPK.
“Kalau pemerintah pusat jelas mempersilahkan saja jika memang APBD kabupaten sudah mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer, karena yang bertanggungjawab atas gaji PPPK ini adalah pemerintah daerah bukan pemerintah pusat,” kata dia.
Oleh karena itu, M Nasir juga meminta kepada tenaga honorer untuk juga dapat memahami kondisi keuangan APBD Kabupaten Pesawaran yang menurutnya masih jauh jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.
Sebab, dalam menjalankan pemerintahan, juga ada sektor-sektor lain yang menjadi prioritas, seperti halnya pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pembangunan di desa-desa yang juga tidak dapat dikesampingkan.
Apalagi, lanjut Nasir, berdasarkan informasi dari BKD, jumlah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database sekitar 3.017 orang. Dengan jumlah tersebut, pihaknya khawatir jika seluruhnya di angkat menjadi PPPK, justru nantinya untuk pembayaran gaji tidak terbayar dan menjadi persoalan baru seperti halnya persoalan Siltap aparatur desa yang belum lama ini terjadi.
Namun meskipun demikian, pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer ini dan solusi-solusinya.
Pihaknya juga berencana menargetkan minimal melakukan pengangkatan secara bertahap dengan jumlah sebanyak 1.000 orang pada tahun 2025 ini.
“Yang pasti, kita tidak mengizinkan Pemkab Pesawaran untuk menambah jumlah tenaga honorer lagi, kita fokus tuntaskan tenaga honorer saat ini guna jadi PPPK.”
“Kami sudah hitung-hitung jika 1.000 orang saja, maka dalam setahun kita membutuhkan anggaran sebanyak Rp.43 miliar dan sisanya yang belum dapat diangkat pada tahun ini juga harus kita naikan juga kesejahteraan nya. Misalnya sekarang mungkin gajinya Rp.1 juta, nanti kita upayakan untuk di naikkan menjadi Rp.1,5juta,” kata dia.
Disinggung mengenai pansus tenaga honorer, M Nasir menilai hal itu bukan menjadi solusi yang mendesak, mengingat kebijakan dalam pengangkatan ini menjadi ranah pemerintah daerah yang harus sejalan dengan DPRD.
“Karena bukan hanya memperjuangkan jumlahnya saja, tapi juga regulasi-regulasinya juga harus kita perjuangkan untuk menentukan poin-poin yang harus di utamakan dalam pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu ini,” kata dia.
Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Pesawaran, Sirzan Tomi mengatakan, kedatangan kembali para perwakilan tenaga honorer ini meminta kepada DPRD agar dapat memperjuangan pengangkatan PPPK.
Selain itu, para tenaga honorer juga meminta kepada pihak legislatif agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) tenaga honorer dilingkungan Pemkab Pesawaran, karena mereka menduga banyak terjadi ketidaksesuaian jumlah antara tenaga honorer yang masih aktif dengan database yang dimiliki oleh BKN serta pengangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Kami juga meminta kepada DPRD Pesawaran untuk menanyakan kelanjutan nasib kami ini seperti ke Kemenpan, Kemenku dan BKD. Karena ada informasi terbaru di salah satu kabupaten yang alhamdulillah mereka akan di akomodir menjadi PPPK penuh waktu setelah mereka diperjuangan ke pemerintah pusat,” kata dia. (red)
